Watihellu; Kepemimpinan Taktis Jokowi-JK Tidak Produktif Di Kawasan Regional

IMG-20160624-WA0064Klikaktifis.com – Strategi kepemimpinan Presiden Jokowi dodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam menahkodai NKRI di wilayah regional Asia Pasifik dapat dibilang tidak terlalu produktif. Demikian disampaikan Dahlan Watihellu Pengamat Politik dalam keterangannya pada redaksi beberapa saat lalu, Minggu (26/6).

Menurut Dahlan, takdir Geopolitik Indonesia di wilayah Asia Pasifik ditengah percaturan negara-negara regional perlu dimainkan lebih strategis oleh Presiden Jokowi dodo dan Wapres Jusuf Kalla agar bisa membawa NKRI menjadi negara maju.

“Indonesia sebagai negara kepulauan yang diapit Benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi negara-negara kawasan. Posisi strategis ini tentu menjadi modal bargaining secara politik, ekonomi, dan keamanan negara, jangan malah diremehkan”, tegas tokoh muda asal Maluku ini.

Dahlan menyarankan, Presiden Jokowi Dodo dan Wapres Jusuf Kalla perlu merubah pola kepemimpinan dari taktis menjadi kepepemimpin strategis agar mempertimbangkan nilai strategis Indonesia secara geopolitik di kawasan terkait politik luar negeri dan perekonomian sehingga bisa memainkan peran aktif.

“Saran saya presiden dan wapres harus merubah pola kepemimpinan dari taktis menjadi strategis, sebab posisi negara Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang strategis bukan taktis”, tandasnya.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini di ambang krisis multidimensional akibat kualitas kepemimpinan nasional yang biasa-biasa saja. Project-project mercusuar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan, bandara, jalan tol, tol laut yang lebih mengandalkan dari pendanaan dengan utang luar negeri terutama dari China membawa Indonesia ke jurang kehancuran ekonomi, ungkapnya.

Buktinya dalam RAPBN 2016 ini pemerintah mengajukan Tax Amnesty alias pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak, koruptor BLBI sebagai sumber pendapatan untuk menutup devisit anggaran yang mencapai Rp 53 Triliun.

Belum lagi utang yang di pinjam oleh  Bank Plat merah seperti Mandiri, BNI, BRI sebesar Rp 43 Triliun dari China Development Bank yang di gadang-gadang untuk membiayai project infrastruktur ternyata lebih banyak di nikmati oleh korporasi yang dekat atau berafiliasi dengan penguasa, terang mantan aktifis mahasiswa barbasis masa Islam modernis ini.

“Jika kepemimpinan model taktis dan pragmatis ini di teruskan maka Indonesia bisa bangkrut dalam 2 tahun kedepan karena utang jatuh tempo yang tak mampu di bayarkan. Ini warning buat seluruh rakyat Indonesia, pungkasnya.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa