Vaksin Palsu, Siapa Yang Paling Bertanggung Jawab ?

images-119

Febby Helmisa Ramadhan

(Direktur Lembaga Bantuan Hukum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia).

Belakangan ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya peredaran vaksin palsu, tentu akan menjadi sebuah kepanikan kepada setiap orang tua, yang dimana sangat khawatir kesehatan anak – anak nya apabila ternyata mendapati pernah di vaksin dengan vaksin palsu.

Terlebih disaat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) telah merilis nama – nama rumah sakit yang diduga terlibat dalam penggunaan vaksin palsu, walhasil banyak orang tua yang mendatangi rumah sakit yang telah terilis oleh Kemenkes guna meminta penjelasan dan pertanggung jawaban penuh kepada pihak rumah sakit yang diduga terlibat.

Mencermati perkembangan berita vaksin palsu dari beberapa media televisi dan online, sampai saat ini belum terlihat adanya pihak – pihak yang secara legowo mengakui kelalaiannya dalam mengawasi peredaran vaksin palsu tersebut, akan tetapi masyarakat hanya tau si pembuat, dan si pengedar yang sudah tertangkap. Serta rumah sakit yang diduga terlibat penggunaan vaksin palsu yang telah dirilis oleh Kemenkes.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimana ??

Perlu diketahui bersama bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Fungsi

Badan POM berfungsi antara lain:

Pengaturan, regulasi, dan standardisasi Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.

Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan; Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik. (Wikipedia.org)

Namun mengapa selama 13 tahun peredaran vaksin palsu tidak dapat terdeteksi dan terkontrol oleh BPOM. Mengapa dan ada apa ??

Dalam hal tersebut patut diduga peredaran vaksin palsu tidak akan mungkin dapat berjalan sangat lama apabila tidak ada keterlibatan oknum BPOM.

Adapun indikasi dugaan keterlibatan/ kongkalikong oknum BPOM ialah dengan tidak mampunya mendeteksi keberadaan dan peredaran vaksin palsu setelah sekian lama beredar di Indonesia.

Dapat melenggang mulusnya secara leluasa para pelaku perihal peredaran vaksin palsu, terlebih dapat diketahui bahwa sudah 13 tahun berjalannya peredaran vaksin palsu tersebut.

Dalam hal ini tentu seluruh masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada Kepolisian Republik Indonesia apabila penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim Mabes Polri) dapat menyelidiki adanya dugaan keterlibatan oknum BPOM dalam kongkalikong terhadap peredaran serta pembuatan vaksin palsu.

Bahwa tidak akan mungkin kejahatan yang telah berlangsung cukup lama dapat berjalan secara leluasa tanpa adanya dugaan keterlibatan oknum pengawas yang tidak bertanggung jawab dengan meloloskan kejahatan vaksin palsu di Indonesia.

Dalam hal ini pun Pemerintah harus melakukan pengevaluasian secara menyeluruh kepada seluruh pejabat BPOM, dan seluruh pegawai BPOM. Apakah masih layak BPOM untuk di pertahankan keberadaannya dan atau bersih – bersih oknum – oknum BPOM yang tidak bekerja secara profesional dalam tanggung jawabnya sebagai langkah terbaik agar kedepannya tidak ada lagi kelalaian dalam hal pengawasan obat dan makanan di Indonesia ??

Masyarakat akan terus mensuport dan menaruh harapa besar kepada Polri untuk dapat mengusut tuntas sampai ke akar – akar nya siapa – siapa saja yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu.

#Selamatkan anak – anak Indonesia generasi penerus bangsa.

 

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa