Titah Jokowi, Ini Dia 5 Hal Yang Tak Bisa Di Pidana

IMG-20160719-WA0044
Foto : ilustrasi/net

Klikaktifis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Reporter Elshinta, Johan Sarjono, Selasa (19/7) siang melaporkan,

Presiden Jokowi memanggil para Kapolda dan Kajati untuk memberikan arahan seputar permasalahan yang harus ditangani di daerah, seperti bagaimana menangani kasus-kasus korupsi dan juga untuk melakukan evaluasi atas perintah yang diberikan Presiden setahun yang lalu.

“Ada lima hal, tahun yang lalu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya.

Yang berkaitan yang pertama, bahwa kebijakan dan diskresi tidak bisa dipidanakan.

Yang kedua, pelanggaran administrasi pemerintahan juga sama (tidak dipidana), tolong dibedakan, mana yang niat nyuri, mana yang niat nyolong dan sebagainya, itu tindakan administrasi. Baiknya aturan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas, mana yang pengembalian mana yang tidak.

Yang ketiga, hasil audit BPK tentang kerugian negara masih diberi peluang 60 hari (waktu menyelesaikan). Yang keempat, kerugian negara harus nyata atau tidak mengada-ada.

Yang kelima, kasus yang ditangani tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan,” sebut Jokowi dalam arahannya.

Jokowi meminta jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk berada segaris dengan kebijakan Presiden.

“Semuanya harus segaris dan seirama sehingga orkestrasi jadi suara yang baik,” katanya.

Dia menyatakan, lima kebijakan itu disampaikan untuk mendukung program pembangunan pemerintah, termasuk semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Turut hadir dalam arahan ini Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Jaksa Agung Prasetyo dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

Ada pun menteri yang hadir yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Wamenkeu Mardiasmo.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa