Tertib Trotoar, Kinerja Aparatur Disorot

unnamed (1)

Klikaktifis.com – Memasuki hari ketujuh Bulan Tertib Trotoar (BTT) yang digelar Pemprov DKI Jakarta, kondisi trotoar di sejumlah lokasi strategis ternyata belum banyak berubah secara signifikan.

Masih banyak Trotoar yang kerap dilintasi pengendara bermotor yang karena ogah terjebak kemacetan, parkir liar, dan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemandangan itu terpantau di Jalan Dewi Sartika (Jakarta Timur), Jalan Raya Daan Mogot (Jakarta Barat), Jalan Raya Kalibata (Jakarta Selatan) dan Jalan Kebon Sirih (Jakarta Pusat) dll.

Ketua umum Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga berpendapat, tidak maksimalnya pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar lantaran melemahnya kinerja aparatur Pemprov DKI yang ditugaskan khusus Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

“Saya melihat pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar hanya Satpol PP saja yang bekerja siang malam,” ujar Rico di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar, Djarot meminta 19 SKPD untuk mensukseskan program yang akan berakhir akhir Agustus 2017.

Ke-19 SKPD itu diantaranya, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Inspektur DKI Jakarta, Kepala Bappeda, 5 Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas KUKMP, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfotik, Dinas PM dan PTSP, Dinas Cipta Karya, Kepala Biro Tata Pemerintahan serta Kepala Biro Hukum.

Disisi lain, sebanyak 500 petugas gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Satuan Petugas Pamong Praja, serta TNI dikerahkan untuk menindak para pelanggar aturan di trotoar dengan sidang tindak pidana ringan (tipiring) selama bulan tertib trotoar ini.

“Realisasi di lapangan ternyata tidak sesuai. Buktinya yang tampak hanya Satpol PP. Kalau begini, Bulan Tertib Trotoar hanya pemborosan anggaran,” ujar Rico.

Kita ketahui, Operasi Tertib Trotoar tidak hanya menyisir pengguna kendaraan, penertiban juga dilakukan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

Para pengendara yang berada di atas trotoar akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu atau pidana kurungan 2 bulan penjara, karena melanggar Pasal 284 KUHP.

Selama ini, banyak pihak yang mengeluhkan karena hak para pejalan kaki sering dirampas oleh warga yang menggunakan trotoar di luar kepentingan pedestrian. Trotoar pun disalahgunakan untuk lahan PKL, parkir kendaraan, maupun jalan pintas pengendara motor untuk menghindari kemacetan.

Pemprov DKI Jakarta sejak di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan pembangunan trotoar sepanjang 2.600 kilometer pada 48 lokasi yang tersebar di 42 kecamatan. Dengan standarisasi, salah satunya lebar trotoar tidak boleh kurang dari 1,5 meter.

Namun Pemprov DKI mengaku hanya sanggup membangun trotoar sepanjang 45 kilometer pada satu tahun karena anggaran yang dimiliki hanya Rp260 miliar per tahun.

Pemprov DKI mengaku target 2.600 kilometer trotoar baru akan tercapai dalam 60-70 tahun ke depan.

Sementara hak pejalan kaki juga dilindungi undang-undang berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

Aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam Pasal 34 ayat 4 diatur bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.(asep)

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa