Tax Amnesty dan Kepanikan Negara Bangkrut?

 

IMG-20160628-WA0013
Foto : ilustrasi/net

Oleh: Muslim Arbi

 

Sudah begitu panik kah pemimpin Negeri ini untuk dapat kan Fresh Money untuk biayai Operasional Pemerintahan sehingga segala cara di lakukan, setelah Utang Makin Menumpuk oleh Rezim yg usianya belum mencapai dua tahun? Total Hutang Pemerintah Rp 3.324,36 Triliun.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng menyebutkan “Utang Satu Tahun Jokowi setara Dua Kali Lipat Utang Suharto 30 Tahun” (redaksikota.com)

Tidak ada Prestasi gemilang Jokowi untuk mengisi Kocek Kas Negara kecuali dengan menambah Utang dan Utang. Karena pendapat dari Sektor Pajak, Anjlok. Begitu juga jumlah Devisa yg di hasilakan minim karena Perdagangan Luar Negeri selalu defisit antara Volume Ekapor dan Impor. Lalu Berhutang lagi, nampak nya Negara2 Kreditor mulai Ogah.

Jepang, misalnya, saat di awal kekuasaan Jokowi di tahun pertama, mau pinjam ke Jepang, ternyata Fakta nya antara Harapan dan Impian jauh sekali.

Sebelum bertolak ke Jepang saat itu, sesumbar akan dapat Pinjaman Rp 107 Triliun, lalu di revisi menjadi Rp 105 Triliun. Faktanya, Jepang hanya beri pinjaman Rp 15 Triliun saja. Jika di nilai dengan Trust, maka Kepercayaan Jepang kpd Jokowi tidak sampai 20% dari Nilai Pinjaman yang di dapatkan.

Gagal memperoleh Kepercayaan dan Trust dari Jepang, Jokowi beraliah ke Cina, alih2 bisa dapat pinjaman lebih banyak dari Cina. Cina tidak bodoh. Cina mau tapi bukan Uang Cash, sehingga nguber Infrastruktur seperti di sejumlah Negara di Afrika. Akibat dari itu sejumlah ambisi seperti Jalur Sutera, Tol Laut, Kereta cepat pun Mangkarak. Karena Cina sedang dilanda Kemerosotan Ekonomi juga. Sehingga pinjaman ke Cina pun harus Gadaikan Dulu Tiga Bank BUMN Segar.

Untuk Berhutang ke Negara2 Eropa dan AS lagi, rada sulit karena di Peringatan KAA ke 60, Jokowi Kecam Bank Dunia, IMF dan ADB, di mana Negara2 Eropa dan Amerika di dalam nya. Meskipun belakangan Ngutang lagi, tapi Rezim ini pun di pandang sebelah mata. Seolah Mereka Bilang, lo kemarin di Bandung  ngata2in Kita2, ko sekarang mau pinjam ke Kita2. Akibat nya terima pinjaman sambil malu dan menunduk, itu pun kalau ada.

Kini, untuk dapatkan Dana segar untuk biayai Proyek 2 ambisius di Infrastruktur, Dana Haji dan BPJS mau di sedot. Ini cerminan Kepanikan kehabisan Dana segara untuk Pembangunan Infrastruktur yg jadi impian itu.

Nah, sekarang akibat Cekak nya Kas Negara, maka di mulailah segala cara, mulai dari pemotongan biaya pembelanjaan, penghentian Pembayaran Gaji Para Pensiunan PNS, TNI-Polri, Penundaan/Pembatalan? Pembayaran Gaji ke 13 dsb nya.

Kepanikan itu makin menjadi, agar dapatkan Uang segar spy bisa nutupi defisit dan kekosongan Anggaran yang ada, sehinggs Pemerintah mulai cari jalan untuk membuat Payung Hukum untuk menarik dana2 dari Luar tanpa memamandang itu Uang Apa? Sehingga Tax Amnesty pun di paksakan?

Sejumlah Diskusi Para Aktifis Peduli Negara memandang bahwa Tax Amnesty ini bertentangan dengan Pancasila. TOLAK LEGALISASI UANG HARAM (Korupsi, Pelacuran, Judi, Narkoba dan Dana Terorisme). (monoter.co.id ).

Tax Amnesty ini dipandang sebagai upaya menghalal  kan Uang Haram. Mengapa tidak, Danap Haram yg di simpan dan di Parkir di Luar Negeri akan di buat Aturan di DPR agar dapat di tarik ke Dalam Negeri. Kita seperti Negeri Mafia dan Bromocorah, yg menadah Hasil Kejahatan terhadap Keuangan Negara dan Keuangan dalam Sistem Bernegara yg ada di Luar Negeri lalu di Rinso Oleh DPR atas nama Regulasi supaya bisa di pergunakan sesegera mungkin untuk menutupi kekosongan Kas Negara yang ada.

Kita pun lupa bahwa, jika Tax Amnesty itu kita dapat diberlakukan, maka Harga Kita sebagai Bangsa dan Negara di Mata Publik dan Dunia akan semakin terperosok.

Jangan karena kita terancam Jatuh Miskin dan Bangkrut sehingga Kita Panik lalu menjadi Bangsa Penadah Hasil Curian dan Kejahatan Orang2. Nah ini yg sangat mengkhawatirkan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Negara sekarang ini.

Tepian Kali Brantas,

22 Ramadhan 1437 Hijriah

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa