Tarif Percakapan Sangat Mahal Di Bandingkan Negara Tetangga

images-4

Klikaktifis.com – Ayo Dukung Penurunan Tariff Interkoneksi Lokal ,Berantas Mafia Bancaan di Telkom dan Telkomsel. Akibat Pratek Mafia di Sektor Telekomunikasi setiap Tahun 300 Trilyun Kekayaan Indonesia lari ke Luar negeri.

Koordinator Petisi 28, Haris Rusli menyoroti kepemilikan saham operator seluler yang didominasi asing telah merugikan pelanggan seluler di Indonesia, karena tidak mau menurunkan biaya interkoneksi lokal.

Menurut Haris, terjadi konspirasi dipimpin oleh Telkom dan Telkomsel yang selalu mengatakan, rencana revisi tarif interkoneksi lokal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. “Ini sungguh aneh, padahal operator lainnya setuju tarif interkoneksi diturunkan,” tutur dia di Jakarta, Minggu (11/9).

Kata Haris, sementara konsumen Jasa layanan telepon seluler diIndonesia itu sudah mencapai Kira Kira 281,9 juta pelanggan akan dikeruk habis duitnya jika tariff interkoneksi lokal tidak jadi diturunkan oleh pemerintah.

Ini dia sebuah contoh eksploitas besar besaran yang harus ditanggung m Konsumen jasa pelanggan telepon seluler dan fix line jika tarif interkoneksi lokal tidak diturunkan.

kalau satu hari 50 persen saja Konsumen telepon seluler rata rata mengunakan percakapan interkoneksi lokal rata rata 5 menit saja maka bisa dibayangka berapa yang mereka keruk kekayaan Indonesia.

( 140,5 juta × 5 Menit ×Rp 222.75 per 10 detik untuk 120 detik pertama, kemudian Rp 7.43 per 10 detik sampai 300 detik. Tarif berulang. Ini untuk panggilan interkoneksi Lokal atau satu wilayah ).

Sedangkan untuk tarif interkoneksi non lokal jika 20 persen Konsumen Jasa telepon seluler saja yang mengunakan jasa tersebut maka kekayaan yang mereka keruk adalah ( 36,2 juta pelanggan × 5 menit ×Rp 519.75 per 10 detik untuk 120 detik pertama, kemudian Rp 7.43 per 10 detik sampai 300 detik. Tarif berulang.

Belum lagi semua peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk membangun jasa telekomunikasi yang 90 persen harus di import ,artinya berapa banyak devisa negara yang mengalir keluar negeri dari sektor Telekomunikasi yang sudah dikuasasi investor asing dan memberikan lapangan Pekerja bagi Pekerja di negara penghasil peralatan industri telekomunikasi.

Belum lagi gadget yang dibeli oleh para Konsumen Jasa telekomunikasi yang 100 % import ,maaf 21 tahun Industri jasa telepon seluler ada di Indonesia ,belum ada HP atau perangkat perangkat penghasil produk jasa telepon seluler ada tulisan Made In Indonesia.

“Hati-hati loh Kekayaan negara lewat jasa layanan telepon seluler dikeruk oleh para pemodal asing dan para kompradornya”, cetusnya.

Tambah Haris, nah kalau cuma jadi direksi hanya untuk mengeruk duit rakyat sebanyak banyaknya apa susahnya menjadi Direksi di Telkom dan Telkomsel yang bergaji besar dan dapat tantiem besar .

Wong tinggal tender alat alat telekomunikasi import yang yang digunakan untuk perangkat perangkat yang bisa menghasilkan produk jasa telepon seluler untuk dijual kekonsumen lalu Konsumen Datang sendiri karena telekomunikasi lewat HP itu sudah jadi kebutuhan pokok masyrakat pelanggan telepon seluler dan dijamin Telkomsel dan Telkom sudah untung gede

Haris menambahkan, kok bisa ya Dirut Telkom dan Telkomsel ngotot kalau kalau biaya interkoneksi yang perhitungannya ditetapkan oleh pemerintah dianggap tidak asymetris dan terlalu murah.

Ini omongan seperti omongan pesanan dari pemodal asing yang ada di Telkomsel dan para pemilik menara BTS swasta yang akan mengalami penurunan pendapatannya dimana operator operator akan melakukan sharing BTS dan itu jauh lebih murah nanti dibandingkan mempergunakan Menara BTS milik TBIG dan Protelindo .

Presiden Joko Widodo diharapkan untuk turun tangan dan menganti Direksi Telkom Group yang melakukan Pembangkangan program besar pemerintah yang tertera dalam Trisakti Nawacita untuk bisa memberikan layanan telekomunikasi yang murah dan berkualitas sebagai bagian untuk Mempertahankan kedaulatan negara dan mencerdaskan bangsa. Demikian Haris Rusli. ****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa