Swasta Bayar Pajak, Lalu Boleh Suap, Langgar Aturan & Abai Atas Opini Publik? 

images-79Catatan di Ujung Ramadhan:

Oleh: Muslim Arbi

Koordinator GALAK, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Kasus Penyuapan yang di lakukan oleh Presdir Agung Podomoro Land, (APL), Ariesman Wijaya yang berbuntut meringkuk di Tahanan KPK, adalah perbuatan melawan Hukum yg Nyata. Semesti nya APL di beri sanksi berat, karena Presdir nya Menyuap. Penyuapan ini sdh di ketahui Publik karena berupaya untuk mendapat kan izin Reklamasi, dari Raperda yang akhirnya menyeret Ketua Komisi C DPRD DKI, M Sanusi.

Semesti nya Bos Podomoro Trihatma segera saja di jadi kan tersangka oleh KPK, karena tidak mungkin tindakan Presdir nya tidak terkait dengan Korporate dan Pemilik nya adalah Trihatma. Karena Kasus Suap Reklamasi ini didapat melalui OTT oleh KPK. Sehingga kalau Trihatma tidak Tersangka, ini menjadi Tanda Tanya Besar tentang Kinerja KPK. Ada apa antara KPK dengan Trihatma dan Podomoro?

Apalagi melihat track record Trihatma dalam mengelola Bisnis Properti Podomoro di Taman BMW seperti yang seringkali di Ungkap oleh Pak Priyanto, Mantan Wagub DKI, Negara Rugi Rp 772 Miliar. Sehingga dengan demikian perbuatan Trihatma sebagai Pengusaha ini, seperti nya sudah menjadi kebiasaan?

Belum lagi Kasus eksekusi Paksa Tanah 1200 Petani Karawang yang melibatkan Kepolisian, Ketua PN Karawang. Saat kejadian itu Kepolisian menurut kan 7000 personil brimob (Mabes Polri dan Polda Jabar dengan kekuatan 3 baracuda, 8 water canon dan 7 AWC. Dan tindakan itu menyisakan Penderitaan Petani Karawang yang berkepanjangan. Konon Agung Podomoro Land (APL), berada di belakang eksekusi Paksa ini.

Dengan dasar di atas maka KPK menjadi kan Trihatma Tersangka dan Pembekuan izin Podomoro adaalah memenuhi azas kepatutan Hukum dan Publik.

Menjadi Pertanyaan, setelah Bang Cosmas Batubara, sebagai pengganti Ariesman Wijaya, berargumen karena Podomoro sebagai Pembakar Pajak, dan Birokrasi bekerja atas Pajak Swasta, harus hati2. Publik bingung memahami stateman Presdir baru Podomoro ini.

Menjadi Pertanyaan, jika Sebuah Perusahaan Swasta sebagai  pembayar pajak, lalu melakukan perbuatan melawan Hukum dan di ekspose merugikan Keuangan Negara, lalu di anggap sebagai tindakan yg wajar2 saja. Dan jangan di Ungkap dan tidak perlu di proses Hukuman nya? Dan Birokrasi dan Publik di minta pahami saja?

Yang jelas, Publik gagal memahami logika berpikir Pengusaha dan jajaran nya seperti yang di sebutkan oleh Presdir Podomoro sekarang.

Depok, 5 Juli 2016

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa