Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi Soal Air Bersih Di Bima NTB

download (3)
Ilustrasi/net

Kepada Yth

Bapak Ir. H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Di
Tempat.
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Salam doa kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan dikaruniai Allah Swt kekuatan dan keteguhan dalam mengemban amanah rakyat indonesia.

Bapak, Ir. H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, Kita bersyukur terlahir di bumi indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya alam. Negeri yang elok kaya akan berbagai jenis keanekaragaman hayati dianugerahi penuh rahmat sungguh indah, hal ini tanpa menggurui Bapak yang terhormat.

Atas anugerah tersebut sudah seharusnya rakyat indonesia hidup makmur tanpa kekurangan yang dapat membuat memilukan hati. Manakala dikelola dengan baik dan benar, semestinya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan dan terutama kebutuhan air warganya.

Dikarenakan air merupakan material yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith (2016): “Semua organisme yang hidup tersusun atas sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air “.

Sebagai tambahan, fakta menunjukkan bahwa 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan di bumi akan berhenti. Setiap orang membutuhkan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas air.

Setiap hari setiap orang membutuhkan sedikitnya 50 liter air untuk minum, masak, mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan.

Oleh karena itu, disiplin hukum hak asasi manusia juga mengadopsi hak setiap orang atas air sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Lembaga Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam kertas kerjanya yang dirilis pada bulan Maret 2004 secara jelas menyebutkan adanya suatu kesejajaran antara Hak atas Tanah dan Hak atas Air.

Disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi para pemegang hak atas air sebagaimana negara telah melindungi pemegang hak atas tanah. Termasuk di dalam hak atas air yang harus dilindungi adalah kekuasaan untuk (1) Mengalihkan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah.

(2) Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau struktur hidrolik lainnya.

(3) menggunakan air di sumber alaminya.

Maka kegiatan untuk menguasai sumber air dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi menjadi sah atas nama hukum. Hak Air (Water rights) berdasarkan Undang-Undang Sumberdaya Air yang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Secara konvensi utama hak asasi manusia yang menyebutkan adanya hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 14 menegaskan perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air.

Sesungguhnya, bahwa hak atas air sebagai hak azasi manusia dimuat dalam berbagai standar dan norma internasional tentang hak azasi manusia, seperti:

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Pasal 11 dan 12, termasuk General Comment No. 15 (2002) yang diadopsi The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (BUKTIP-48).

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah semestinya Negara wajib hadir untuk menangani Krisis air bersih di seluruh lapisan masyarakat/rakyat yang dinaunginya termasuk di Desa Doridungga.

Sudah lama Desa Doridungga dan desa yang lainnya di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima NTB telah mengalami Krisis air bersih. Krisis air tersebut akibat dari konflik yang berkepanjangan sehingga pipa saluran air dari Desa O’o dirusak oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Konflik tersebut terjadi dikarenakan ada jejak pembiaran yang berlarut-larut oleh pihak-pihak yang berhak menanganinya, terutamanya mereka sebagai alat Negara yang wajib hadir mencari solusi terbaik.

Hadirnya Negara dilingkungan masyarakatnya yang sedang membutuhkan bantuan pemimpin yang telah dipilihnya guna memulihkan keadaan berdasarkan janji-janjinya disaat ia berkampanye.

Walaupun masyarakat desa Doridungga dan desa lainya telah berulangkali melaporkan kepada pihak yang berkaitan, namun lembaga yang berkaitan belum sepenuh hati untuk memenuhi sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, Bapak, Ir. H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

kiranya berkenan mempertimbangkan peroalan yang dimaksud di atas, guna melakukan terobosan-terobosan baru sebagai solusi terbaik, untuk menangani masalah krisis air di daerah yang dimaksudkan, demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh elemen rakyat Indonesia tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi langkah-langkah kita dalam hal ini menuju cita-cita nasional Indonesia yang tercinta. Demikian Surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ir. H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 23 Juli 2017
Dr. Maman A. Majid Binfas, M.Pd.
(Dosen Pascasarjana Uhamka Jakarta)

Disampaikan Kepada Yth:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementeri Pekerjaan Umum RI di Jakarta

Dr. H. Muhammad Zainal Majdi, MA., Gubernur NTB di Mataram

Hj. Indah Damayanti Putri, Bupati Kabupaten Bima di Bima NTB

Camat Kecamatan Donggo di O’o

Kapala Desa O’o di O’o

Kepala Desa Kala di Kala

Kepala Desa Doridungga di Doridungga

Kepala Dusun La’ Re’u di La’ Re’u

Kepala Dusun 1 Doridungga di Doridungga

Kepala Dusun 2 Doridungga di Doridungga

Kepala Dusun 3 Doridungga di Lakeke

Kepala Dusun 4 Doridungga di Manggenae

Media Cetak dan Online di Tempat

Arsip

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa