Surat Terbuka APT2PHI Untuk Men KKP Susi Pudjiastuti Tentang Pencabutan Subsidi BBM Nelayan

downloadYth.

Ibu Susi Pudjiastuti

Menteri KKP RI

Di Jakarta.

Dengan hormat

Sehubungan dengan isue yang beredar terkait rencana kementrian KKP untuk mengkaji kembali Permen ESDM No.6 thn 2014 tentang subsidi BBM untuk kapal nelayan akan dicabut, hanya karena dengan alasan banyak terjadi penyelewengan.

Apabila langkah itu dilakukan oleh Menteri KKP Susi, justru APT2PHI menilai kurang bijak untuk itu kami menyampaikan masukan dan saran sebagai berikut.

1).Bahwa pemerintah secara bertahap telah mengurangi subsidi BBM untuk rakyat tidak termasuk nelayan,kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah dan sekaligus penataan ekonomi nasional.

2).Keputusan itu kini telah berimplikasi pada kenaikan harga BBM sehingga berpengaruh pada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan telah menurunkan kemampuan daya beli rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khusus masyarakat prasejahtera petani, nelayan dan buruh.

3).Untuk sementara saat ini sebaiknya hindari kebijakan kontroversial karena hanya akan memperburuk citra pemerintah.

Kita brrsyukur bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini cukup baik mencapai 5% tetapi tdk cukup alasan untuk mencabut subsidi untuk nelayan, karena saat ini daya beli masyarakat justru menurun.

4).Perlu disadari pejabat kabinet pembantu presiden bahwa dlm mengelola negara tidak semua harus melihat untung dan rugi, karena ini negara bukan perusahan oleh karena itu tidak semua Kementrian dan lembaga pemerintah terkait harus memberikan keuntungan buat negara.

Sektor sektor tertentu yang menjadi kebutuhan pokok rakyat seperti pangan,pendidikan dan kesehatan memang harus disubsidi oleh pemerintah ,karena itu tujuan kita bernegara.

Pimpinannegara diberikan amanah oleh rakyat agar mampu mengelola semua sumber daya kekayaan NKRI untuk bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyatnya.

Rekomendasi Sarsn

Untuk memperkecil dampak subsidi BBM terhadap penyelengan dari kebutuhan industri maka :

1).Kementrian KKP harus bisa memperbaiki tata kelola pendistribusian BBM bersubsidi bukan dengan menghapus subsidinya,karena tidak semua wilayah terjadi penyimpangan.

2).Jalin kordinasi dengan lembaga intelijen terkait, inventaris wilayah mana yang sering terjadi penyimpangan agar tingkatkan pengawasan.

3).Bentuk Satgas Kementrian KKP setempat ketitik distribusi BBM terdekat dengan sasaran langsung penerimaan manfaat yaitu nelayan.

4).Untuk melindungi nelayan dari keterpurukan dan UKM industri pengolahan ikan tidak gulung tikar APT2PHI meminta agar Subsidi BMM untuk nelayan tidak perlu dicabut.

Demikian,atas perhatian dan perkenan Ibu Menteri KKP,sebelumnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

DPN Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI)

Jakarta 4 Agustus 2017

ttd

Rahman Sabon Nama
Ketua Umum

ttd

Prof.Dr.Zulkarnain,PhD
Sekretaris Jenderal

Cc :

Yth.Bpk Presiden RI

H.Joko Widodo

di Jakarta.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa