Soal Simposium PKI. HISSNU : Jangan Ada Skenario Jerumuskan Presiden

Klikaktifis.com : Rahman Sabon Nama (RSN) penasehat Pimpinan Pusat Himmah Silaturahmi Santri Nusantara (HISSNU) menyesalkan terjadinya bentrokan antara aparat Kepolisian dengan rakyat yang melarang adanya Simposium PKI di kantor YBLHI Jakarta.

Terkait bentrokan berdarah itu kami mengingatkan agar elit tertentu dilingkungan dekat presiden jangan coba menjerumuskan Presiden Joko Widodo untuk melanggar Undang Undang karena memang ada TAP MPR RI yang melarangnya.

IMG-20170919-WA0007

HISSNU mendukung penuh Surat Edaran Radiogram Panglima TNI No.ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017, terkait pemutaran film G30 S PKI. Untuk itu HISSNU mendukung dengan ikut memutar film tersebut dilingkungan Pondok Pesantren binaan HISSNU di seluruh Indonesia, ujar RSN dalam perbincangan dengan redaksi, Selasa (19/08).

Menrut RSN, agar pemerintah sebaiknya tidak memancing kegaduhan baru dengan rakyat yang bisa berakibat terjadinya kerusuhan masal. Oleh karena itu HISSNU mendukung penuh instruksi Pangkima TNI atas pemutaran film itu, karena ini penting sebagai pelajaran yang harus diketahui generasi muda kita sekarang yang tidak mengetahui sejarah kelam bangsa atas kebiadapan PKI.

Karena itu bagi mereka generasi 45 dan 66 yang mengalami langsung peristiwa G30S/PKI 1965, yang terjadi dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 dan G30S PKI 1965 itu adalah peristiwa nyata dan dalam sejarah sudah tertulis dengan sebenarnya kekejaman dan kebiadaban PKI ketika itu.

Sedangkan aktivis yang terlibat dalam Simposium PKI di YLBHI itu terihat masih muda-muda yang tidak mengalami kejadiannya dan mungkin tidak mengetahui sejarah PKI di Indonesia.

Oleh karena itu perintah Panglima TNI Gatot Normantyo Nonton bareng NOBAR Film itu sudah benar dan patut didukung . HISSNU menyarankan agar harusnya Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menkominfo patut membuat instruksi yang sama agar sejarah ini dapat diketahui oleh para siswa .

Sejarah pergerakan PKI di Indonesia baik peristiwa Madiun 48 maupun peristiwa G 30 S/ PKI itu Sudah lurus dan benar dan tidak perlu ada lagi yang perlu di luruskan, jangan ada keinginan yang justru hakekatnya bertujuan ingin membelokkan fakta sejarah dengan membolak balik sejarah agar yang Putih jadi hitam dan sebaliknya.

HISSNU sebagai wadah para santri dan ulama wajib mendukung indtruksi panglima TNI atas pemutaran film G30 S karena ulama dan umat Islam menjadi korban fitnah pembunuhan dari kebiadaban PKI ketika itu.

Fitnah dan sejenisnya itu memang kebiasaan dan keahlian PKI. Nontan bareng instruksi Panglima TNI harus didukung rakyat dan tidak boleh siapapun yang melarangnya kecuali atas perintah dari panglima tertinggi TNI/POLRI presiden Joko Widodo.

Kamipun mengingatkan agar presiden Jokowi lebih berrhati hati memberikan pernyataan katena dugaan kami ada elit dekat presiden ingin menggiring presiden untuk melanggar konstitusi dan undang undang terkait PKI sehingga kamipun mempertanyakan motif dan tujuan dari getolnya Wantimpres Sidarto Danusubroto melarang pemutaran film G30S/PKI.

Tokoh ini juga ada dibalik Simposium PKI tahun lalu. Kegiatan simposium itupun ketika presiden sedang melakukan kunjungan kerja kei Eropa dan setahu saya tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo Simposium itu.

Oleh karena itu Rahman ingatkan janganlah menggiring presiden kesituasi yang bisa menjerumuskan karena apabila ada yang berkhianat presiden bisa keliru memberikan petnyataan sehingga menimbulkan fitnah pada TNI dan Umat islam.

Rahman Sabon menyatakan bahwa HISSNU akan bekerjasama dengan Mabes TNI agar pemutaran film G 30 S /PKI juga akan dilakukan oleh pengasuh pondok pesanrren di seluruh Indonesia dan pada kesempatan ini kami mengajak umat islam dan rakyat Indonesia agar bersama TNI ramai ramai kita nonton film G30S PKI tutur Rahman Sabon Nama mengakiri pernyataannya.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa