Semen China Tak Kantongi Izin Di Daerahnya. IMM : Perusahaan Tak Taat Hukum & Rugikan Negara Layak Diusir

images (13)
Ilustrasi/net

Klikaktifis.com – Sejak PT. Conch North Sulawesi Cement dan PT Sulenco Bohusami Cement membangun pabrik pertambangan semen di Desa Solog Kec Lolak Kab. Bolaang Mongondow, telah menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan di masyarakat khususnya terkait dengan kelengkapan ijin pertambangan.

PT. Conch North Sulawesi cement dan Sulenco Bohusami belum memiliki ijin sebagaimana yang diwajibkan dalam undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ijin yang dimaksud adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Sesuai dengan persyaratan undang-undang, sebelum memiliki ijin usaha pertambangan ekplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebuah badan usaha harusnya memiliki terlebih dahulu WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang ditandatangani oleh Gubernur.

Undang- undang minerba, secara tegas telah mengatur aktivitas apa saja yang boleh dan belum boleh di lakukan sebuah badan usaha lsesuai dengan ijin yang di kantongi.

Seperti IUP Eksplorasi, sebuah badan usaha hanya diperbolehkan melakukan aktivitas penyelidikan umum, ekplorasi, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan.

Jika perusahaan telah memiliki IUP Eksplorasi dan telah melakukan kegiatan di atas, barulah badan usaha atau perusahaan meningkatkan ijin IUP Ekplorasinya menjadi IUP Operasi Produksi.

IUP Operasi Produksi kegiatannya meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Hasil Advokasi IMM sulut, menemukan fakta bahwa yang dilakukan oleh PT Conch North Sulawesi Cement dan PT. Sulenco Bohusami Cement, perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas konstruksi namun sama sekali belum memiliki ijin. Baik WIUP, IUP Ekplorasi apalagi IUP Operasi Produksi.

Kegiatan tersebut jelas melanggar banyak UU antara lain kata Taufan Putra Revolusi Korompot Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/07).

Pertama tegas Taufan, Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanapa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan Denda paling banyak 10 M.

Kedua, Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta.

Ketiga, Pasal 30 ayat (2) PP 107 tahun 2015 Perusahaan industri yang tidak berlokasi dikawasan industri dan atau perusahaan industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administrative.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menghentikan operasi Perusahaan Semen Conch di Bolaang Mongondow. Namun tak sedikit juga yang menentang langkah dari Pemkab ini.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pemkab, adalah langkah patrioritik dengan semangat Nasionalisme yang patut didukung, sehingga menjadi role Model bagi pemerintah di seluruh daerah se-Indonesia, bahkan Oleh Pemerintah Pusat”

“Bahwa korporasi asing tak boleh mengeruk SDA bangsa, dengan cara-cara yang sewenang-wenang dan melanggar hukum. Bahwa negara tak boleh kalah dari Korporasi. Perusahaan yang sewenang-wenang, layak dihentikan bahkan diusir dari Indonesia”, seru Taufan.

Negara akan berdaulat jika pemerintah tegas dan memperhatikan nasib rakyat. Bukan sebaliknya, pro korporasi. Demikian Taufan.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa