RSN : Pemerintah Tak Harus Bayar Saham PTFI Tunai Cukup Dengan Beri Perpanjangan Izin

Foto : Ist/net

Klikaktifis.com – Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menghendaki kerja sama antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Beliau menghendaki agar negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua tersebut.

Untuk itu, Presiden menugaskan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk memimpin tim perundingan Indonesia yang juga diikuti oleh wakil dari kementerian terkait.

Setelah diadakan beberapa kali pertemuan, akhirnya kesepakatan final dapat dilakukan pada pertemuan hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (31/08).

Menurut SMI, Setelah 50 tahun dimiliki oleh pihak asing, pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi, berhasil menguasai 51 persen saham Freeport sehingga menjadi milik Republik Indonesia. Suatu hasil perundingan yang luar biasa. Selama ini, saham pemerintah Indonesia hanya 9,36%

Yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya jaminan fiskal dan hukum, penerimaan negara yang diterima akan lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan kontrak karya. Freeport juga akhirnya akan membangun smelter setelah dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pagi hari ini, kami bertiga: Menteri ESDM Ignasius Jonan, saya sebagai Menteri Keuangan dan CEO Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson memberikan konferensi pers tentang hasil perundingan pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Adapun kesepakatan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertama kata SMI, Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

Kedua, Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Keempat, Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia. Demikian SMI.

Sementara itu menanggapi hal ini, DR. Rahman Sabon Nama (RSN) pengamat sosial politik nasional saat di hubungi redaksi mengatakan, mencoba menjawab logika berfikir ekonom Sekeliber dunia Menteri Keuangan SMI terkait Freeport. Pencerahan dari anak NTT dari hasil diskusi dengan Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

Menurut RSN, Sebagai bangsa kita patut bersyukur dengan adanya Kesepakatan Pemerintah RI dengan pihak Freeport meski begitu Pemerintah harus tetap jeli dan waspada karena Yang perlu disadari oleh Pemerintah adalah kuncinya terdapat pada butir 2 isi perundingan tentang divestasi 51%.

Saham itu yang semestinya dalam perundingan tingkat tinggi antara Pemerintah RI dengan Freeport tidak di tunda atau dianggap teknis karena ini penting menyangkut nasib bangsa Indonesia, tidak pada Sri Mulyani dan Jonan.

Disinilah sebenarnya inti masalahnya selama ini, yakni pd hal hal teknis divestasi seperti kapan dan syarat atau ketentuan lain dalam pelaksanaannya.

Tanpa penuntasan hal hal yang berkaitan dengan divestasi sebenarnya KESEPAKATAN dilakukan oleh RI dan freeport itu masih mentah dan bisa berlarut yang di belakang hari bisa merugikan Pihak kita Indonesia.

“Sementara ‘senjata’ Pemerintah sudah lepas yaitu HAK untuk  “tidak memperpanjang kontrak pada th 2021”, tegas Rahman.

RSN menjelaskan, Apabila tidak ada kesepakatan baru yang benar-benar tuntas. Apalagi penuntasannya melampaui tahun 2019 yang berarti pada rezim yang baru, siapapun presidennya.

RSN mengaku telah menyampaikan saran pada presiden Jokowi agar segera tuntaskan hal divestasi 51% itu dalam tahun ini juga.

Pemerintah juga tidak harus membayar saham itu secara tunai tapi dibayar dengan pemberian perpanjangan izin, misalnya selama 30 tahun atau selama tambang masih ekonomis.

Dan bisa jugan kita bayar dengan dividen yang akan diterima sepanjang harganya saham murah.

Saat perpanjangan izin Freeport tahun 1991 yang lalu, pelepasan 10% saham Freeport juga di bayar dengan dividen, bukan cash.

Ingat tanpa ada izin baru (perpanjangan), saham yang ada di tangan Freeport sekarang ini tidak akan punya nilai apa apa lagi alias sama harganya dengan toilet tissu semata.

“Ini dengan pemerintah (bukan swasta nasional) sudah pemegang 51% saham maka tidak ada lagi issue perpanjangan izin. Jadi tidak tiap kali masa izin pertambangan habis, politik ribut melulu. Ini sekedar pencerahan dari saya untuk rakyat negeri ini sebagai saran win  win solution”, pungkas Rahman.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa