RSN : Kebijakan ‘HET” Beras Harus Di Evaluasi Total

images (2)Foto : Mendag Lukito (ist/tribun)

Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama (RSN) Ketum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) mengatakan bahwa kebijakan HET (harga eceran tertinggi) pangan khusus beras baru berjalan satu minggu sejak di berlakukan 1 September 2017 kini berada dipersimpangan jalan akan membawa distorsi baru kerawanan ketersedian stock.

“Oleh karena itu APT2PHI mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi format kebijakan HET beras karena diperkirakan tidak akan mampu efektif mencapai tujuannya”, ujar RSN yang juga Dewan Pakar pimpinan pusat HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) pada redaksi di Jakarta, Jumat (08/09)

Menurut RSN, Bahwa kebijakan itu bertujuan untuk memujudkan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Mencermati situasi pasar setelah diberlakukan kebijakan HET pangan, kini para pedagang beras antar pulau dan pedagang grosir di Pasar Induk Cipinang ( PIC) terlihat mulai gelisah kesulitan karena pasokan beras medium yang merupakan kebutuhan pokok kelas menengah ke bawah mulai berkurang.

Kontribusi beras terhadap angka inflasi tinggi karena kuatnya hibungan harga beras dgn komoditas lain maka harga beras tetap menjadi bagian strategis stabilisasi ekonomi.

Kebijakan Menteri Perdagangan yang cendrung pragmatis ini akan berdampak pada distorsi baru dalam konteks ketahanan pangan nasional karena akan menyulitkan petani produsen dan pedagang pangan atas pemberlakukan HET itu.

RSN mengkhwatirkan justru akan menyulitkan pemerintah atas kebijakan itu karena pasar perberasan Indonesia tidak sama dengan pasar internasional yang dikenal hanya satu jenis yaitu ‘long grain white rice’ perbedaannya di speck sehingga bisa ditetapkan HET.

Kebijakan yang cendrung pragmatis akan membawa distorsi baru dalam konteks ketahanan pangan dan akan berdampak pada kesulitan petani menjual hasil panennya dan akan berpengaruh pada ketersedian stock dan gejolak harga.

Kini hampir masuk musim paceklik/musim gaduh prodroduksi jelas menurun oleh karenanya saya ingatkan pada pemerintah bahwa produksi pangan tidak semata mata tergantung pada intensif ekonomis saja

Karena sektor pangan adalah masalah industri masal sehingga produksi pangan merupakan kegiatan yang paling rawan terhadap kondisi iklim ,cuaca, hama dan gejala ELNINO oleh karena itu tidak bisa dipatok dengan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Sebab beras Cianjur tidak bisa disamakan harganya dengan beras Kerawang atau beras Kadilangu tidak bisa disamakan dengan beras Bare Solo. Beras Sulawesi tidak bisa disamakan harganya dengan beras Jawa Timur, ungkap RSN.

Untuk stabilisasi harga lanjut RSN, cukup digelontorkan melalui Operasi Pasar (OP) tidak perlu dengan HET dan sebaiknya berikan peran pada Bulog jangan dikebiri perannya oleh Kementan, Kemendag dan Menteri BUMN.

Tersendatnya pasokan beras kepasar induk PIC sehingga timbul pertanyaan terkait jaminan kepastian stock beras produk Dalam Negeri .

RSN mempertanyakan Menteri Andi Amran S menyatakan bahwa stok beras produksi dalam negeri cukup dan berlebih.

Nah stok yang dimaksud Menteri Amran itu di manakah di gudang Bulog atau di gudang pedagang, gudang petani atau masih tanam hijau?

sebab kalau tidak akurat ini
jelas rawan gejolak, apabila dikaitkan juga dengan dampak dari Permen Kemendag, ini dipastikan akan menampar citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mencermati hal ini, Dewan Pakar HKTI Pusat itu berpendapat sangat bertolak belakang dengan pernyataan Mentan Andi Amran bahwa produksi surplus.

Ancaman kerawanan pangan didepan mata dengan musim kemarau, banjir, gagal panen, bisa jadi bumerang apabila Pemerintah tidak cermat atas jaminan stok beras produksi dalam negeri.

Oleh karena itu sebaiknya Kebijakan HET pangan perlu segera dievaluasi. Untuk menjamin harga di tingkat produsen dan konsumen agar petani dan konsumen tidak dirugikan cukup dilakukan dengan penetapan Harga Dasar/HPP .

Sedangkan stabilisasi harga pasar bisa dilakukan dengan memenuhi cadangan stok nasional pemerintah oleh Bulog melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri agar pengendalian stabilisasi harga cukup dilakukan oleh Bulog baik melalui Operasi Pasar murni maupun OP pasar Khusus. Demikian RSN.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa