RG 98 Akan Berikan Award “Merawat Kebangsaan” Kepada 8 Tokoh

IMG-20170810-WA0002

Klikaktifis.com – 72 tahun Indonesia telah bangkit dari penjajahan. Pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal Indonesia berdiri sebagai sebuah negara.

Jauh hari sebelum proklamasi, Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Batavia. Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam ( SDI ) di Solo oleh Haji Samanhudi.

Setahun kemudian berdirilah Indische Partij (IP) di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Dan setelah itu berdiri banyak organisasi-organisasi yang menjadi cikal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Melompati peristiwa-peristiwa bersejarah, Soeharto menjadi presiden terlama Indonesia selama 32 tahun dan pada 21 Mei 1998 akhirnya harus turun dari jabatannya atas desakan dari Mahasiswa yang menduduki gedung parlemen. Rezim otoritarian itu akhirnya tumbang.

19 tahun proses reformasi berjalan, dan tentu mengalami pasang surut. Untuk itulah kami yang ketika tahun 1998 tergabung dalam berbagai macam organ gerakan seperti Forum Kota, Famred, FKSMJ, Forbes, Gempur, dan banyak organ lainnya saat ini bergabung kembali dalam wadah yang kami namakan Rumah Gerakan 98.

“Agar dapat mengawal proses Reformasi yang masih bergulir, agar bangsa ini kembali sesuai dengan cita-cita proklamasi dan juga Trisakti yang dikumandangkan oleh Sang Proklamator Bung Karno”, ujar Bernard Ali Mumbang Haloho
Ketua Umum RG 98 pada redaksi, Jumat (11/08).

Menurut Bernand, Gerakan Reformasi 1998 telah berhasil mendesak MPR RI dalam Sidang Istimewa 13 November 1998, untuk melahirkan Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian pada 1999, DPR dan Pemerintah menindaklanjuti dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Lalu dilanjut dengan menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kami kata Bernand, mengidentifikasi persoalan bangsa saat ini ada tiga hal.

Pertama, Fundamentalisme agama. Jika kita melihat beberapa waktu belakangan, proses reformasi diciderai dengan maraknya aksi intoleransi, ancaman perpecahan, yang dilakukan oleh sebagian kecil kelompok yang sebenarnya kelompok tersebut merupakan minoritas, namun karena ada kekuatan besar di belakangnya, suara intoleransi tersebut terdengar lantang.

Kelompok tersebut mendapatkan ruang yang amat luas dalam Pilkada DKI Jakarta yang belum lama usai, kontestasi politik yang mengusung sentimen agama ini telah mengubah tatanan sosial masyarakat.

Gerakan demonstrasi 4 November 2016 menjadi titik awal perubahan tatanan sosial ini. Kelompok-kelompok yang mengusung isu Khilafah dan anti-Pancasila turut meendompleng momentum politik ini untuk menyebarkan ide-ide mereka yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45.

Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketegasan pemerintah dalam menghadapi kelompok intoleran dan anti Pancasila patut kita dukung dan kita kawal implementasinya. Pancasila sebagai falsaha, ideologi dan dasar negara sudah final.

Kedua, fundamentalisme pasar.

Arah pembangunan Indonesia saat ini sudah on the track, program-program pemerintah berdasarkan Trisaksi dan Nawa Cita yang kami nilai akan mampu membawa bangsa ini menuju masa gemilangnya.

Trisakti yang merupakan wasiat Soekarno agar bangsa ini berdaulat dalam politik, berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan, menjadi landasan pemerintah dalam setiap kebijakannya.

Cita-cita luhur Nawa Cita poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan tidak lagi berdasarkan dari kacamata Jawa-sentris, melainkan sudah tersebar keseluruh pelosok Nusantara, ini dibuktikan dengan dibangunnya infrastruktur di perbatasan, kawasan terpencil dan tertinggal yang selama ini luput dari pembangunan.

Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang berani mengambil keputusan yang tidak populis demi mewujudkan Trisakti dan Nawa Cita.

Ketiga, Tantangan global.

Tahun 2017 menyajikan cerita yang hampir yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ketidakpastian dengan kadar yang lebih berat. Bank Dunia memproyeksikan, perekonomian dunia hanya mampu tumbuh 2,7% pada 2017.

Masih sedikit lebih baik dari estimasi realisasi pada 2016 yang sebesar 2,3%. IMF di akhir 2016 memproyeksi, pertumbuhan ekonomi global 3,4% atau naik 0,3% dibandingkan estimasi 2016. Pada kuartal II-2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah Tiongkok yang mencapai 6,9 persen.

Namun, angka pertumbuhan ekonomi nasional masih melebihi Amerika Serikat yang sebesar 2,1 persen, Singapura yang sebesar 2,5 persen, bahkan Korea Selatan yang tumbuh melambat dari 3,4 persen menjadi 2,5 persen.

Walau 5,1 persen, namun di tengah perekonomian global dan turunnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01% merupakan hal yang patut diapresiasi.

Kebijakan proteksionisme Amerika dibawah Donald Trump, Ketegangan di Timur Tengah dan Semenanjung Korea patut kita cermati dengan seksama agar tidak berdampak buruk terhadap Indonesia.

Ketegangan di Laut Natuna Utara yang akan berimbas terhadap Indonesia, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengajak negara-negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih untuk menjauhkan diri dari konflik yang akan berdampak terhadap kawasan.

Keempat, persoalan pemberantasan korupsi

Saat ini sudah on the track dalam melakukan fokusnya menyelesaikan kasus2 korupsi yang merugikan rakyat. Sehingga pengawasan pemberantasan korupsi menjadi titik fokus utama dalam mewujudkan Nawacita yang menjadi harapan publik saat ini.

Kasus E-KTP menjadi perhatian khusus yang akhirnya bisa terbuka tabir pelaku dan elit politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Melihat keempat persoalan bangsa diatas, yakni fundamentalisme agama, fundamentalisme pasar dan tantangan global.

Rumah Gerakan ’98 memiliki tanggung jawab untuk mengajak semua elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika dengan cara mengkampanyekan apa yang kami sebut dengan “Merawat Kebangsaan”.

Salah satu kampanye “Merawat Kebangsaan” yang kami lakukan adalah memberikan Award “Merawat Kebangsaan” kepada sejumlah tokoh yang kami nilai telah melakukan tindakan yang berani demi tegaknya Republik Indonesia.

Setelah sekian lama lami mengamati beberapa tokoh yang masuk dalam nominasi, Maka untuk tahun ini kami telah memilih 8 tokoh yang kami anggap sangat layak menerimanya karena kontribusi mereka dalam merawat kebangsaan.

Sekali saya sampaikan bahwa Hubbul Wathon Minal Iman, Cinta tanah air sebagian dari Iman. Karena dengan begitu Negara kita akan menjadi negara yang besar dan terhormat di mata dunia. “Masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa. Demikian Bernand.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa