Resuflle Transaksional

 

IMG-20160727-WA0074

Oleh

Saifuddin Almughniy

Reshuffle kabinet jilid II menyisakan banyak spekulasi. Ada yang menganggap bahwa reshuffle kabinet ada pada kebutuhan pemerintah, bahkan ada yang beranggapan bahwa perombakan kabinet sekedar memenuhi koalisi yang mendukung pemerintah saat ini. Dengan melihat pergeseran beberapa jabatan menteri, belum lagi masuknya tokoh lama seperti Wiranto dan Sri Mulyani, dan mendepak beberapa menteri yang cendrung kontroversial seperti Rizal Ramli yang menentang reklamasi teluk jakarta, dan Jonan yang menentang pembangunan monorel kereta api jakarta bandung.

Sentimentil politik memang semakin nampak dipermukaan setelah bergabungnya PAN dan Golkar dalam koalisi pendukung pemerintahan. Praktis mengubah haluan kinerja pemerintah yang menyebabkan lahirnya “transaksional” dan pemenuhan itu ada pada perombakan kabinet.

Distribution of power demikian mewarnai politik yang dimainkan Jokowi, semakin ia menemukan pola komunikasi politik yang ideal dalam memberikan pengaruh terhadap proses politik yang ada. Pemenuhan kebutuhan politik itu dapat terlihat ketika menteri yang kinerjanya kurang nampak tidak tersentuh oleh Jokowi untuk mengganti atau menggeser posisinya, hal ini sangat disebabkan karena bahwa mereka itu adalah penopang koalisi indonesia hebat dan dianggap sebagai mentor kemenangan Jokowi JK, katakanlah seoerti PDI dan PKB.

Sehingga perombakan itu sesungguhnya hanya sebatas hasrat pemenuhan kebutuhan politik pendukung koalisi bukan pada takaran kinerja pemerintahan yang baik. Dan ini akan menandakan adanya fenomena “partycracy” yaitu adanya kecendrungan pengaruh partai politik dalam lingkar pemerintahan. Sejatinya partai politik menjadi social control jalannya pemerintahan, atau karena memang koalisi  berubah wajah “kolusi” dan oposisi menjadi pencari “posisi” pelemahan kelompok oposisi kian melemah seiring dengan gerak dan manuver pemerintah yang kemudian membagi kekuasaan kepada kolega politik jangka panjang.

Jokowi dalam perspektif the political approach semakin menemukan kotak pandora demokrasi, sehingga pemerintah begitu kuat menginjeksi parpol untuk memberikan dukungannya, dan itu dapat di saksikan pada Rspimnas partai Golkar dan Jokowi mengulangi beberapa kali terhadap eksistensi Golkar dilingkar pemerintahan.

Dan disatu sisi harapan koalisi diluar pemerintahan seperti Gerindra tetap komitmen berada diluar lingkar pemerintahan Jokowi, sementara PKS mulai melemah, dan Demokrat seakan membaca peta, tetapi paling tidak ketiga parpol tersebut cukup memberikan pengaruh sekaligus kontrol bagi jalannya demokrasi.

Sehingga resuhflle kabinet bukan jalan satu-satunya untuk menciptakan good governance, sebab saratnya tendensi politik akan menyebabkan lahirnya “rival” politik yang semakin melebar, sehingga ada kemungkinan penyanderaan.politik juga semakin meningkat. Dan kalau ini terjadi maka poros demokrasi.akan berhenti.

***semoga tidak”””

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa