Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Strategi Perkuat Korporasi Negara

images (22)
Ilustrasi/net

Klikaktifis.com – Forum Praktisi Hukum Indonesia (FPHI) mencermati isu yang berkembang terkait rangkap jabatan komisaris BUMN yang ramai berkembang akhir-akhir ini.

Adapun pandangan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Demikian dikatakan Arief Rachman, SH Koordinator FPHI di Jakarta, Selasa (23/05).

Pertama tegas Arif, terkait dengan wacana conflict of interest jabatan komisaris yang dilontarkan pihak-pihak terkait belakangan ini, Menurut pandangan kami, urusan konflik kepentingan itu yang penting profesionalisme dari komisaris tersebut.

Fungsi utama sebagai komisaris adalah pengawas. Fungsinya adalah menjaga kepentingan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham ialah kementerian BUMN yang notabene adalah Pemerintah.

Dalam konteks yang lain, jabatan Komisaris yang diemban sangat terkait dengan sinkronisasi antar institusi contohnya, Kepala Staf AL menjabat sebagai Komisaris di PT PAL sangat terkait dengan upaya mensinergikan peran PT PAL dalam kaitannya dengan tugas memperkuat pertahanan laut.

Yang harus dicatat bahwa di era sekarang, negara sudah sangat transparan, orang-orang yang dipilih juga memiliki kompetensi sehingga ruang bagi munculnya konflik kepentingan patut jadi pertanyaan kami. Justru yang terjadi adalah sinkronisasi dan harmonisasi kerja.

Kedua, Terkait dengan isu melanggar aturan hukum, hasil kajian yang kami lakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap UU sebagaimana yang disebutkan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan kajian atas UU No. 39 Tahun 2008 pasal 23 yang menjadi alasan bagi ujaran soal rangkap jabatan komisaris BUMN menurut kami sangat tidak tepat karena pada pasal tersebut, yang menjadi subjek hukumnya adalah pejabat Menteri.

Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 adalah larangan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD untuk menjabat sebagai Komisaris atau jabatan lain yang dapat menciptakan konflik kepentingan.

Sejauh ini, kami tidak menemukan ada Menteri, Bupati/Wakil Bupati sesuai UU No. 39 Tahun 2008 pasal 23 tentang kementerian Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

Menurut kami belum ada aturan yang dilanggar dan masih on the track. Kami memandang, selain tidak ada regulasi yang dilanggar, sebagaimana juga di swasta maupun di asing, memang diperlukan professional birokrasi sebagai pengawas BUMN.

Seperti Menteri atau anggota DPR tidak mungkin menjadi Komisaris karena ada aturan yang melarang pejabat Menteri dan pejabat Partai

Politik menjabat komisaris BUMN. Untuk industri pertahanan, sangat wajar jika diawasi oleh seorang yang professional dan memang mempunyai kapasitas dan jabatan yang mampu mengawasi seperti kepala staf angkatan.

Ketiga, Terkait isu dengan penempatan orang-orang tertentu di jabatan komisaris untuk memperkaya pejabat eselon I, pandangan tersebut menurut kami naif dan men- generalisir persoalan.

Pemerintah menempatkan pejabat eselon I sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pejabat tersebut bertugas menjadi pengawas di perusahaan pelat merah.

BUMN adalah korporasi negara maka masuknya pejabat eselon I sebagai komisaris BUMN dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kinerja bisnis BUMN.

Keempat, Selain itu, jika kita mencontoh beberapa negara yang sukses mengembangkan dan memperkuat BUMN, jabatan komisaris bahkan dipegang kendali oleh Perdana Menteri (Temasek Holdings Singapura) atau Menteri (Khazanah Nasional Malaysia).

Peran komisaris yang menjadi pengawas kinerja badan usaha sangat kuat dan membantu meningkatkan kerja perusahaan dan dimasa sekarang justru baik karena menjadi pengawas untuk mendorong semakin sehatnya badan usaha.

Dalam konteks ini kami menilai anggapan miring terhadap jabatan komisaris yang dituding kongkalikong sangat tidak fair dan tendensius.

Oleh Karena itu, opini rangkap jabatan yang akhir-akhir ini ramai di media bagi kami kabur dan tendensius serta mengarah kepada pembunuhan karakter sehingga perlu diluruskan untuk menghindari kesalahpahaman.

Kami juga menekankan kepada pihak-pihak tertentu tidak melakukan politisasi isu rangka jabatan komisaris agar tidak menimbulkan kegaduhan dan menggangu kinerja BUMN. Demikian Arief Rahman.

Dalam FPHI ini bergabung antara lain beberapa adcokat seperti Tezar Yudhistira SH MH, Erfandi, SH., MH. Himmel Steyen Sitinjak, SH. Abdul Rohim, SH. Ichwan Salatalohi, SH.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa