Rakyat Dukung Bongkar Pulau Reklamasi

IMG-20160702-WA0030Oleh: Muslim Arbi

Koordinator GALAK, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Komite Gabungan dan Para Mentri bersepakat untuk Menyetop Reklamasi Pulau G. Ini adalah Keputusan yang tepat, karena Reklamasi Pulau G sudah Kalah di Pengadilan PTUN. Publik yang terdiri dari Pakar, Aktifis dan juga Para Nelayan sangat keras menentang Reklamasi Pulau2 di Teluk Jakarta itu. Juga Pulau2 Lainnya.

Oleh Karena Keputusan tersebut sudah tepat maka perlu di dukung.  Bahkan Rekalamsi Pulau G tersebut perlu di Bongkar. Bahkan bila perlu pulau2 lain yang izin nya tidak sesuai dengan Undang2 dan Aturan yang ada juga harus di hentikan. Negara ini harus tegak diatas Kedaulatan Hukum. Negara jangan di atur oleh Pemilik Modal dan Penguasa yg jadi Boneka Pengusaha.

Melihat perlawanan Basuki Cahaya Purnama, sebagai Gubernur DKI terhadap Keputusan Tim Gabungan dan Para Mentri di bawah Koordinator Menko Maratim, Rizal Ramli itu, patut disesalkan.

Sikap Ahok itu perlihatkan Watak Arogansi, Melawan Hukum tidak Tunduk kepada Pemerintah Pusat dan patut di curigai. Ahok itu sebenarnya siapa? Dia Pejabat Negara atau memang Gubernur Podomoro? Ini sangat berbahaya bila sikap Ahok ini di diamkan.

Ahok selalu merasa paling benar sendiri dengan Keputusan yang diambil nya meski itu terbukti salah  sekalipun. Contoh, ketika Pengadilan PTUN memutuskan Reklamasi Pulau G itu salah, Ahok bersikukuh tetap mau lanjutkan Reklamsi di Pulaui itu, meski belakangan dia mengalah untuk patuh pada putusan Pengadilan.

Ini cerminan Arogansi Pejabat Negara yg adalah Pejabat Publik tetapi seolah merasa paling benar sendiri. Sikap Ahok itu memancing rasa Kebencian Publik yang semakin membara. Jangan sampai sikap Ahok itu mebuat Rakyat bertindak sendiri2, karena kesombongan dan Kwangtung.

Ahok harus sadar, dia bukan hidup di Hutan Sendirian yang hanya mau pake aturan dan kemauan nya Diri nya Sendiri saja. Ini jelas2 perlihat kan Watak Otoriter, suka Melawan Hukum dan Anti Demokrasi.

Setelah sudah ada putusan Pengadilan PTUN atas Pulau G dan juga putusan Tim Gabungan dan Para Mentri untuk menghentikan atas Pulau tersebut selamanya, segeralah Pulau tersebut juga di Bongkar. Karena keberadaan Pulau2 Reklamasi itu memang teledor, membahayakan Lingkungan, arus pekayaran, Jalur Kapal Nalayan dll, melawan Hukum dan menentang Opini Publik.

Jakarta, 2 Juli 2016

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa