Rahman : Tindakan Satgas Pangan Picu Inflasi Tinggi, Bahaya Bagi Pemerintahan Jokowi 

IMG-20170721-WA0003Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) mengatakan, kasus penggrebekan gudang beras PT IBU pada Minggu 23 Juli 2017 dalam gencarnya pemberitaan kasusnya semakin bias ke ranah politik.

Rahman mempertanyakan, apa motifnya karena akan berpengaruh pada distribusi beras antar pulau dan kelangkaan harga pangan karena ketakutan pedagang beras terkait tindak pidana beras oplos.

“Masalah pangan bagi petani dan pedagang bukan saja berkaitan dengan produksi dan ketersedian pangan tetapi merupakan sumber pendapatan dan penghidupan”, tegas Rahman pada redaksi di Jakarta, Selasa (25/07).

Menurut Rahman, stabilitas ekonomi harus dipelihara karena punya pengaruh yang sangat menentukan. Penanganan dan gencarnya pemberitaan kasus PT IBU dapat berimplikasi pada kepanikan pasar dan stabilitas harga karena kelangkaan akibat ketakutan para pedagang pangan antar pulau dituduh menjual beras oplosan.

Segera hentikan publikasi berlebihan dan segera diproses untuk dibawa ke pengadilan.
Pemerintah harus menyadari bahwa stabilisasi harga pangan saat ini adalah tinggi yang sulit dijangkau daya beli rakyat.

Pemerintah harus merawat stabilitas melalui kebijakan dan pengendalian harga dasar yang bisa menguntungkan petani padi dan harga eceran yang dapat dijangkau dengan pendapatan rakyat sebagai konsumen, sebut Rahman.

Rahman mengungkapkan, keberhasilan pemerintahan Soeharto dalam mengendalikan stabilitas harga pangan karena pemerintahan Orba selalu memelihara dan menjaga stabilitas harga pangan dengan berbagai kombinasi kebijakan melalui Harga Dasar/HD atau HPP dan harga eceran.

Pemerintahan Soeharto tidak pernah membeli gabah dan beras dari petani tetapi diserahkan pada KUD dan UKM melalui mekanisme pengadaan beras dalam negeri.

Jadi sebagian besar beras yang beredar dilakukan oleh pelaku pasar secara bebas tanpa kendala.

Belajar dari kasus PT IBU Rahman berharap agar Satgas Pangan jangan bertindak sebagai wasit dan pemain agar publik tidak menilai tidak terjadi konflik kepentingan dalam kasus ini.

Seharusnya pemerintah dalam penanganan kasus ini lebih berhati hati sebab hal ini berkaitan dengan kepentingan yang berbeda, jadi jangan jadikan kemiskinan petani hanya sebagai komoditas kambing hitam untuk konsumsi pemberitaan elit tertentu.

“Perlu saya ingatkan bahwa tujuan kebijakan harga oleh pemerintah tidak sekedar untuk stabilisasi harga pangan tetapi harus berpengaruh pada langkah bagaimana bisa menurunkan angka kemisikinan di Indonesia”, sebut Rahman.

Sebelumnya Kepala Biro Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan penggerebekan gudang beras PT IBU negara dirugikan karena produsen maupun konsumen merupakan rakyat Indonesia yang telah mendapat subsidi pupuk dan alsintan sehingga kecurangan itu berdampak pada inflasi.

Kata Rahman, pendapat ini (Rikwanto) keliru dan justru tindakan ini konyol akan berimbas pada sentimen pasar dan ketakutan pedagang beras grosir sehingga akan mengerek inflasi tinggi karena komoditas beras ini sangat sensitif dari pengaruh negatif karena merupkan kebutuhan pokok rakyat.

Distribusi antar pulau akan tertanggu terjadi kelangkaan ketersedian dan harga akan beranjak naik karena pasokan kurang.
Saya sesalkan kenapa Polri bicara masalah pangan dan beras bukan pada penanganan tindak pidananya saya mendukung apapun bentuk

Kejahatan pangan, harus dibongkar dan dihentikan,tetapi terkait beras oplos ini dari pengalaman saya 3O tahun bergelut dibidang ini mengetahui dilakukan oleh hampir semua pelaku pasar grosir dari dulu era Orba hingga sekarang.

Jadi tidak masalah, yang bermasalah apabila pedagang memanipulasi harga beras kualitas medium broken 15 % menjadi premium broken 5% di jual dengan harga mahal, ini yang tidak boleh dilakukan.

Pedagang beras tidak pernah merugikan negara dan selalu memberi keuntungan pada negara dengan membeli beras Bulog sesuai harga yang ditetapkan pemerintah dan membayar pajak 1O% padahal beras impor Bulog itu bebas pajak bea masuk jadi dimana kerugian yang dikatakan itu.

Biasanya beras Bulog ex Thailand premium broken 5 % kurang laku dipasar sehingga oleh para pedagang mengoplosnya dengan beras petani produksi dalam negeri.

Agar tidak terjadi gejolak sosial yang bisa berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan keamanan sebaiknya Presiden Jokowi perintahkan kementrian terkait agar segera ada regulasi terkait beras oplos dengan prosentasi oplosan tertentu agar tidak terjadi kepanikan pasar.

Dan perlu diawasi secara ketat agar tidak terjadi kong kalikong monopoli pembelian beras ex impor Bulog dengan perusahan tertentu karena akan berpotensi terjadi manipulasi oplosan dengan beras medium produksi dalam negeri dari Sulawesi Selatan kemudian di jual kembali ke Bulog dengan harga mahal kualitas premium.

“Ini jelas merugikan keuangan negara dan konsumen dirugikan dengan membeli beras mutu rendah berkutu”, seru Rahman.

Dia menyermati keterangan polisi terkait pelarangan membeli gabah petani dengan harga diatas HPP oleh pedagang, alasannya karena petani mendapat subsidi Alsintan dan pupuk.

Perlu di luruskan dari pernyataan (Rikhwanto) itu agar tidak mencoreng citra pemerintah, bahwa penetapan harga HPP gabah dan beras petani setiap tahun oleh pemerintah melalui Kepres bertujuan untuk melindungi petani produsen agar panennya tidak melimpah yang berakibat harga anjlok dibawah biaya produksi yang dikeluarkan petani/ merugikan.

Dan penetapan harga eceran tertinggi HET bertujuan untuk melindungi konsumen rakyat Indonesia dari lonjakan harga pasar yang melewati daya beli masyarakat konsumen.

Jadi kedua jenis harga ini sebagai baffer untuk menjaga harga pada tingkat yang dianggap ekonomis bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang hingga Maroke dan pulau Rote.

“Jadi keterangan oleh Mentan dan Polri justru menyesatkan dengan melarang pedagang membeli gabah petani dan beras dengan harga tinggi itu seperti tindakan preman”, pungkas Rahman.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa