Rahman Sabon : Pemerintah Agar Hormati Budaya Nelayan NTT Berburu Paus & Ikan Pari Manta

IMG-20170730-WA0001
Foto : Dirjen KKP Bramantya (tengah) Bupati Flores Timur Anton Hadjon (kanan) dan Usman, nelayan yang ditangkap dan dilepaskan terkait menjaring ikan pari manta.

Klikaktifis.com – Ketua Umum Asosiasiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) tokoh nasional asal Indonesia Timur kelahiran NTT Rahman Sabon Nama meminta pada pemerintah di Jakarta khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Agar diberikan Izin khusus untuk masyarakat nelayan di Kabupatan Flores Timur dan Lembata terkait pelarangan penangkapan ikan paus dan ikan pari manta di daerah gugusan lima pulau yang dihuni suku bangsa Lamaholot.

Yaitu Flores Timur Daratan, Adonara, Solor, Lembata dan Alor. Solor Watan Lema adalah wilayah kekuasaan kerajaan Larantuka dan Kerajaan di Adonara Nama suku bangsa Lamaholot lahir ketika tahun 1613 berperang melawan imperalis Spanyol, Portugis dan Belanda didaerah ini. Moyoritas penduduknya hidup dari nelayan dan bercocok tanam.

Rahman menyoroti kunjungan Direktur Jendral (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementrian KKP RI Brahmantya Satyamurti Poerwadi pada 26 Juli 2017 di Kabupaten Flores Timur, NTT ternyata banyak mendapat hambatan berupa protes menolak kehadirannya oleh masyarakat Flores Timur.

Khususnya di Lamakera Pulau Solor terkait dengan Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP RI No. 4 tahun 2014 tentang pelarangan penangkapan ikan Pari Manta yang dikategorikan terancam punah atau mengalami penurunan populasi drastis.

IMG-20170730-WA0005
Pelabuhan Larantuka, Flores Timur, NTT

Kemarahan semakin bertambah ketika terjadi penangkapan saudara Usman nelayan
Lamakera pulau solor oleh aparat KKP beberapa waktu yang lalu dan dilampiaskan ketika kunjungan Dirjen KKP Bramantya ke Flores Timur, tegas Rahman pada redaksi, Minggu (30/07).

Menurut Rahman, penangkapan ikan pari manta dan pemburuan ikan paus oleh masyarakat Lamaholot dikakukan sejak dari dulu kala sebelum Indonesia merdeka oleh
nelayan Lamalera, Boleng dan Lamakera yang mendiami lima gugusan kepulauan Solor Watan Lema ini.

Bukan semata didorong oleh beratnya tuntutan ekonomi dan kemiskinan yang telah sedemikan lama dan akut mendera mereka.

Akan tetapi hal yang teramat penting adalah didorong oleh tuntutan nilai sosio kultural. Bahwa, penangkapan mahluk/biota laut khusus ikan paus dan ikan manta pari itu merupakan pranata nilai (value system) yang dianut sejak awal kejadian puak Lamaholot yang mendiami gugusan lima pulau dgn sebutan Solor Watan Lema yang dipercaya sejak nenek moyang.

Masyarakat nelayan daerah ini akan membawa berkah dan kesejahteraan, bahkan membawa keseimbangan ekosistem secara alamiah.

Pranata nilai sosial itulah sesungguhnya harus dan layak dipertimbangkan oleh negara yang juga mengakui hukum adat (Leks Spesialis) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu Rahman Sabon meminta agar Negara, dalam kasus ini, tidak harus semata meredusir pembangunan dengan mengutamakan naiknya income perkapita nasional saja.

Tetapi juga harus mempertimbangkan betapa pentingnya sistem nilai kultutal sebagai komponen kesejahteraan sebuah masyarakat Lamaholot yang ada di gugusan kepulauan Solor Watan Lema Flores Timur dan Lembata NTT.

Jadi itu sebabnya, kegiatan masyarakat Lamalera ,Solor dan Adonara ihwal dari penangkapan ikan pari manta dan Ikan Paus hendaknya disikapi negara/pemerintah secara lebih arif tanpa membuat luka sosial dan budaya leluhur suku bangsa manusia yang mendiami gugusan kepulauan Solor Watan Lema NTT khususnya masyarakat nelayan Lamaholot yang ada di Lamalera Lembata, Boleng Adonara dan Lamakera untuk pemburuan ikan paus dan ikan pari manta.

Rahman berharap agar Menteri KKP Ibu Susi Pudjiastuti dapat mempertimbangkan bahwa penangkapan ikan paus dan ikan pari secara tradisional dilakukan pada bulan tertentu dan untuk kebutuhan terbatas sebagai mata pencaharian diijadikan dendeng ikan paus dan ikan pari (dalam bahasa Lamaholot disebut blelang) oleh nelayan.

Dendeng Ikan paus dan ikan pari oleh dibarter dengan kebutuhan bahan pokok pangan pertanian. Bahwa ikan paus dan ikan pari manta tidak selamanya berada di perairan wilayah ini, tetapi akan bermigrasi ke Australia dan daerah lain sehingga dikwatirkan akan punah didaerah ini sangat kecil.

Rahman menegaskan, sebagai tanggung moral untuk mendukung suksesnya program kementrian KKP Pimpinan Pusat APT2PHI sebagai wadah komunitas tani, nelayan dan pedagang UKM mohon pertimbangan dan perkenan Ibu Menteri KKP agar terkait Permen No.4 tahun 2014 diberikan izin khusus untuk membolehkan para nelayan setempat utk menangkap ikan paus dan ikan pari manta secara tradisional di wilayah peraiaran

kepulauan kepulauan Solor Watan Lema.
Dari hasil penelitian APT2PHI dilapangan pemberian bantuan pemerintah berupa kapal penangkap ikan dan alat tangkap di daerah ini salah sasaran tidak langsung diterima oleh kelompok nelayan, tetapi diterima oleh kelompok bukan nelayan kemudian disewakan pada kelompok nelayan.

Untuk mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan dan kesenjangan ekonomi didaerah ini agar kedepan bantuan salah sasaran ini tidak terulang.

APT2PHI berharap dapat memfasilitasi dengan bermitra dengan Kementrian KKP agar programnya sukses dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di daerah ini.

Pelarangan membatasi aktivitas pencaharian nelayan dalam penangkapan ikan paus dan ikan pari manta oleh pemerintah perlu mempertimbangkan pranata nilai hukum adat dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya negara tidak harus meredusir pembangunan dgn menggusur mata pencaharian nelayan tetapi juga harus mempertimbangkan pentingnya nilai kultural sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertimbangan itu APT2PHI merekomendasikan dan ikut bermohon agar Permen pelarangan itu tidak berlaku untuk wilayah perairan kepulauan Solor Watan Lema dengan memberikan izin khusus bagi nelayan masyarakat Lamaholot yang berada digugusan wilayah 5 pulau itu.

Pengalaman seperti ini, juga berlaku di Raja Ampat Papua Barat tanpa membuat luka sosial dan budaya leluhur masyarakat nelayan diwilayah ini. Demikian Rahman.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa