Rahman Sabon ; Pemerintah Agar Berhati-Hati Terkait Investasi Asing (China) 

IMG-20160717-WA0004Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama pengamat sosial politik nasional mengatakan, seharusnya rakyat bergembira karena pemerintah membuka peluang proyek infrastruktur dan industri bagi investor asing, yang diharapkan bisa memberi manfaat ekonomi dan sosial, membuka lapangan kerja baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam kenyataannya sebagian investor asing banyak menimbulkan masalah sosial di daerah, untuk itu pemerintah harus berhati hati dengan kehadiran investor asing dari Tiongkok.

Proyek yang dikerjakan walaupun tidak dibiayai oleh APBN sekalipun dan tidak dijamin oleh pemerintah atau dengan business to business, harusnya setiap proyek yang dikerjakannya, sebaiknya pemerintah mensyaratkan kandungan lokal dan alih teknologi, bukan tenaga kerja kasar, ujar Rahman Sabon dalam keterangannya beberapa saat lalu du Jakarta, Minggu (17/7)

Kata Rahman, dari pengamatan saya perusahan asing china yang mengerjakan proyek kebanyakan kontraktor bukan manufaktur yang merebut pekerjaan dengan perusahan lokal jadi tidak mungkin melakukan alih teknologi.

Sebagai contoh penyimpangan amanat Perpres No.107/2015  dengan tidak tercapai upaya menciptakan kemandirian nasional dalam proyek KA Cepat Jakarta Bandung   porsi impor lebih dominan karena mitra China Railway International Pte.Ltd adalah EPC kontraktor bukan manufacture Kereta Api.

Dengan memanfaatkan fasilitas fiskal dan kepabeanan sehingga porsi impornya lebih dominan, juga terjadi pada pembangunan pabrik dan Smelter feronikel di Sulawesi Tenggara dengan mendatangkan peralatan pabrik dan tenaga kerja dari RRT sehingga tidak memberi manfaat bagi perusahaan lokal maupun manfaat ekonomi bagi rakyat setempat dan ini harusnya dikritisi oleh Kadin Indonesia.

Dia menambahkan, sekarang tenaga kerja/buruh dari Tiongkok membanjiri berbagai daerah Indonesia mengambil peran tenaga kerja lokal dengan alasan investasi melalui B to B ( business to business).

Bila hal ini dibiarkan oleh pemerintah maka kedepan akan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga berdampak bisa terjadi keos sosial, ungkapnya.

Sangat disesalkan pernyataan Menkopolhukam yang dilansir pers bahwa wajar banyaknya buruh dari China karena China banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga menurutnya tidak masalah dan pemerintah akan menjalin kerjasama dengan PM China untuk mendatangkan 10 juta Tenaga Kerja dari China.

“Terkait dengan hal ini setelah saya chek ternyata tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo terkait  mendatangkan 10 juta tenaga kerja RRTdan banyaknya tenaga kerja/buruh dari RRT”, tegasnya.

Patut  dipertanyakan investasi proyek besar mana saja yang sudah dilakukan oleh RRT, karena setahu saya investasi RRT untuk proyek KA Cepat Jakarta- Bandung, Listrik 35.000 MW dan proyek infrastruktur lainnya tidak berjalan mangkrak, karena ternyata Proof Of Funds and Credit yang diajukan oleh investor RRT itu ternyata tidak ada dananya.

Untuk itu sambung Rahman, saya sarankan agar Kementerian di bidang ekonomi dan Polhukam agar lebih berhati hati dalam mengambil kebijakan, harus ketat dan tidak menyimpang dari program Nawacita presiden Jokowi.

Oleh karenanya persyaratan kandungan lokal dan alih teknologi mutlak diberlakukan baik dengan investor dari RRT maupun dengan negara lain.

“Tenaga kerja kita banyak ,negeri kita kaya akan SDA sehingga kita mampu untuk Berdikari membiayai pembangunan kita sehingga tidak perlu buruh dari RRT”, tutupnya.****

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa