Rahman Sabon : Ayo Gelorakan Deklarasi Juanda Kedunia Soal Perairan Laut Natuna Utara Wilayah NKRI

IMG-20170721-WA0003Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama pengamat sosial politik nasional mengatakan sehubungan dengan peluncuran update peta terbaru NKRI oleh pemerintah Jumat (14/7/2017) paska keputusan Arbitrase Denhag Belanda terkait sengketa laut china selatan LCS antara China dan Philipina.

Bahwa sengketa wilayah laut china selatan seluas 1,7 juta km dan lebih dari 200 pulau yang sekarang menjadi klaim sengketa batas wilayah oleh China, Malaysia, Philipina,Vietnam, Brunai Darusalam dan Taiwan .

Oleh karena itu momentum lahirnya Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 perlu disongsong dengan digelorakan secara meriah oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla keseluruh dunia, dengan berbagai kegiatan internasional baik didalam negeri maupun oleh perwakilan RI di luar negeri.

“Sehingga tidak perlu terjadi sengketa wilayah NKRI di kepulauan Natuna, maka sudah tepat sekali dengan Penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara”, ujar Rahman pada redaksi, Jumat (21/07)

Menurut Rahman, Langkah kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mempertahankan kedalautan NKRI dikawasan ini patut diacungi jempol, karena hal demikian untuk mengamankan sumber daya kelautan dan Blok Migas yang ada dibawah landasan kontinen wilayah Indonesia.

Dengan demikian mempermudah pengamanan patroli penegakan hukum oleh TNI AL, Bea Cukai, Bakamla RI dan Kementrian KKP RI dari klaim garis batas di selat Malaka dan Natuna.

Deklarasi Juanda perlu digemakan ke penjuru dunia agar Indonesia diakui sebagai negara maritim besar dan untuk menjawab respon pemerintah Bejing dan negara tetangga Singapura, Malaysia, Philipina/negara kawasan atas update peta NKRI dengan perubahan nama laut Natuna Utara, tutur Rahman dari Pelaosan.

Untuk mengamankan kebijakan itu, maka Rahman menyarankan agar Pemerintah perlu segera melanjutkan langkah-langka strategis yang perlu dilakukan pemerintah adalah

1) Menlu Retno dan Kemlu agar lebih aktif untuk tetap melaksanakan diplomasi ofensif berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat NKRI.

2) Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan perlu mengadakan Sosialisasi kepada kementrian terkait dan seluruh aparat Kamla tentang putusan Mahkamah Arbitrase laut China Selatan antara Filipina dan China.

Tentang fitur maritim dan area delimitasi agar kasus bentrok tabrakan kapal patroli Kementrian KKP RI dan Kapal perang China Tentara Merah di laut Natuna tidak perlu terulang.

3) Perlu segera dilakukan Revisi Keppres No.12 tahun 2014 oleh Presiden terdahulu. tentang penggantian istilah China menjadi Tiongkok karena menurutnya dianggap sumir dan sangat bias.

4) Pemerintah agar gencar lakukan sosialisasi update peta NKRI 2017 ke dalam negeri dan luar negeri termasuk dengan semua Kedutaan besar perwakilan Pemerintah di seluruh dunia.

5) Disarankan agar Presiden Jokowi melakukan refisi Minimum Essential Forces/ MEF sesuai Nawacita dan visi poros maritim dengan prioritas anggaran untuk merperkuat alutsista unsur laut terutama TNI AL dalam rangka bargaining power dengan negara kawasan.

Karena program pembangunan Alutsista jaman presiden SBY hanya membangun kekuatan pokok minimal karena terbatasnya anggaran pemerintah.

6) Perlu dilakukan kordinasi terpadu untuk mensinergikan 13 instansi terkait kelautan dalam bentuk operasi bersama, pengaturan wilayah operasi dan integrasi surveilance sistem (sistem pengawasan laut) untuk efisiensi operasi).

7) Pemerintah dan DPR RI agar Percepat RUU Keamanan Laut Nasional, agar semua Kementrian dan Lembaga ( K/L) bidang keamanan laut duduk bersama dan melaksanakan revisi Undang-Undang masing-masing agar tidak terjadi overlapping kewenangan.

8) Meningkatkan posisi Bakamla RI yang saat ini secara defacto berperan sebagai Coast Guard dengan didukung oleh peraturan.
Agar Indonesia diakui dunia sebagai negara Maritim yang besar, maka kami menyarankan agar ditahun 2017 ini presiden Joko Widodo dapat memerintahkan Ibu Susi Pudjiastuti Kementrian KKP RI.

“Agar menyongsong 60 tahun lahirnya Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 diadakan secara meriah dengan berbagai kegiatan internasional”, seru Rahman.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa