Rahman ; Pemerintah Harus Segera Bentuk Kementerian Khusus Pangan

img-20160914-wa0045Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) menanggapi isu  gagasan dari Prof.Dr.Bustanil Arifin guru besar Universitas Negeri Lampung terkait  pembentukan Holding BUMN Pangan serta Rencana Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi (Menpan RB ) Asman Abrur tentang akan mengkaji pembentukan Badan Pangan Nasional (Sabtu 16/9-2016).

Rahman mengatakan, masalah pangan sangat terkait dengan politik dan stabilitas, sehingga isu ide Holding BUMN Pangan  dan rencana pembentukan Badan Pangan Nasional.

Menurut Rahman, pemerintah harus  membentuk lembaga harus setingkat Kementrian karena pangan adalah sektor vital sebagai stabilisator politik dan sosial untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

Semangat pendirian kementrian pangan ini, untuk tidak semakin menjauhkan pangan dari daya jangkau masyarakat terutama ketersediaan dan harga,sehingga ide Holding lembaga Pangan bernomenklatur BUMN dan Badan Pangan Nasional jelas akan lebih mengutamakan memburu keuntungan (laba)sehingga kurang berorentasi pada perlindungan terhadap petani produsen dengan penetapan (harga dasar) dan perlindungan terhadap rakyat/konsumen dengan batas harga eceran tertinggi.

Situasi perekonomian nasional yang melemah saat ini dengan  ide pembentukan Holding BUMN Pangan maupun Badan Pangan Nasional tidak akan menyelesaikan persolan carut msrut masalah penangan Pangan  sehingga tidak mudah mengubah stigma  kepercayaan rakyat adanya keberpihakan pemerintah pada rakyat.

Beberapa faktor pengendalian ketersedian dan stabilisasi harga pangan yang sulit dikendalikan hingga kini disamping faktor distribusi pangan karena bersumber dari kekacauan dan semrawutnya data pangan dan juga mungkin salah satunya sangat dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu, sehingga sangat merugikan pemerintah dan masyarakat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, ungkapnya Senin (19/9)

Untuk itu tambah Rahman, harus diwaspadai oleh pemerintahan Jokowi-JK bila harga pangan  tidak berhasil terus distabilkan dan keamanan pangan masih jadi persoalan.

“Maka  saya kwatir stabilitas politik jadi taruhannya dan pertumbuhan ekonomi bisa terancam”, tegasnya.

Kata dia, membenahi permasalahan penangan pangan  diperlukan  prefensi untuk harga yang stabil,dan juga harus bisa menghargai petani yang  telah menginvestasikan tenaganya,maka harus diperlakukan secara adil baik dalam menghadapi cuaca dengan harapan pembentukan harga dari pemerintah dan diperlukan peran pemerintah baikuntuk menampung hasil panen petani maupun menstabilkan harga pangan, juga menyangkut kebijakan subsidi pangan untuk memperbaiki gizi masyarakat pra sejahtera.

“Untuk itu sudah sepatutnya presiden Joko Widodo segera memfungsikan Kementerian Pangan dan Bulog/Kepala
Badan Pengendali Pangan Nasional (BP2N) oleh karena Kementrian dan lembaga ini perannya secara lebih kuat untuk melakukan koordinasi dengan mengintegrasikan berbagai lintas kelembagaan/kementerian seperti BPS, kementrian pertanian, kementrian perdagangan, Bulog dan lainnya”, tegasnya.

Lanjut Rahman, untuk mewujudkan ketahanan swasembada pangan dengan tetap mengoptimalkan masing masing tupoksi dibidangnya secara sinergial. Holding BUMN Pangan dan Badan Pangan Nasional sekalipun.

Tidak mudah membenahi persoalan pangan baik menyangkut data pangan secara real time dan lainnya, mengingat kondisi tipikal kultural birokrasi Indonesia yang cenderung egosektoral,maka dipandang penting Jabatan Menteri yang menangani pangan secara tersendiri dan sekaligus sebagai lembaga otoritas pangan yang tidak semata mata menonjolkan mencari keuntungan memburu rente, tukasnya.

Kata dia, propose solusi Lembaga Kementerian Pangan dan Bulog / sekaligus merangkap Badan Pengendali Pangan Nasional (Kepala BP2N) yang sudah lama digagas dapat menjadi jawaban akan kebutuhan adanya tuntutan lembaga pangan, sesuai amanah UU Pangan No.18 /2012.

Walaupun kehadirannya  sudah sangat terlambat melampaui batas waktu akhir Nopember 2015 yang  diamanatkan UU Pangan. Dan kurang optimal terkait Perpres No.48 tahun 2016 tentang penugasan pada Bulog terkait Ketahanan pangan nasional kecuali digabung menjadi Kementrian Pangan dan Bulog/Badan Pengendali Pangan Nasional (BP2N).

Biarlah ada BUMN non pangan yang selama ini lebih banyak menjalankan fungsi ekonomi dan menjadi sumber pendapatan negara, tetapi pangan dengan Bulognya kedepan agar lebih memiliki sence of crissis dari berbagai ancaman menghadapi  gagal panen karena cuaca,sangat berpengaruh akan harga pangan yang sangat tidak stabil harga bahan pangan terus naik  dan sulit dikendalikan hingga  kini.

Pemerintah harus memiliki  sense of belonging untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara bersama yang dicitakan dalam Nawacita presiden.

Apabila tidak segera direspon oleh pemerintah saya kwatir akan berdampak pada gejolak sosial politik dan stabilitas Kamnas karena sektor pangan
merupakan komoditas terpenting dalam mengendalikan stabilitas politik dan sosial untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

Oleh karenanya Presiden Joko Widodo seharusnya tidak ragu karena sudah sangat mendesak untuk mengukuhkan Kementerian Pangan Dan Bulog/Badan Pengendali Pangan Nasional.

Lembaga Kementrian pangan ini harus dikelola oleh figur yang  punya kapabilitas  dan paham akan esensi dan tugas lembaga pangan yang baru tersebut. Demikian Rahman.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa