Rahman : Menpan Harus Klarifikasi Penerimaan 19.210 CPNS Agar Rakyat Tak Jadi Korban Penipuan

images (9)
Foto/setkab : MenPANRB Asman Abnur

Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama pengamat sosial politik senior mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan pemerintah masih memberlakukan Moratorium SKB tiga Menteri terkait penundaan penerimaan CPNS.

Oleh karena itu Menteri PANRB Asman Abnur harus segera mengklarifikasi pernyataannya Selasa (11/07) terkait penerimaan 19.210 CPNS karena maraknya informasi terkait dibukanya seleksi penerimaan CNPS dari tahun 2016 hingga kini yang banyak beredar melalui sosial media yang telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS.

Padahal menurut Rahman, jelas Menteri PANRB tidak bisa membatalkan Moratorium hanya dengan Permen (Peraturan Menteri) tetapi harus melalui Kepres dari Presiden Joko Widodo dan setahu saya belum ada Kepres untuk pembatalan Moratorium itu.

Rahman mempertanyakan apakah memang menterinya yang gagal paham atau memang punya motif politik tertentu untuk memperburuk kepercayaan publik pada pemerintahan presiden Jkw dan Wapres-JK.

Oleh karena itu pernyataan Asman Menteri PANRB ini menyesatkan dan kontroversial dengan pernyataan Herman bawahannya itu.

Terkaiait hal ini kami mendapat keluhan dari masyarakat seorang pendeta dari Kalimantan Selatan datang kerumah saya terkait info penerimaan CPNS ini, dia menceritakan, tujuan keinginannya membantu jemaat gerejanya dengan merekruet mereka menjadi CPNS tetapi tertipu oleh mafia sehingga dia harus mengembalikan uang puluhan milyar yang telah ditrimanya untuk biaya perekruetan calon PNS ini.

Juga keluhan dari tanaga honorer di kantor Kementrian agama Kab.Jombang dan guru honorer dan tenaga kesehatan kesehatan dari Nusa Tenggara Timur mereka menerima gaji honor sebesar Rp.150.000/bulan sangat memprihatinkan honornya sama dengan membayar uang parkir nginap
di Jakarta .

Malahan ada yang sdh hampir putus asa sudah mengabdi hampir pensiun tetapi belum juga diangkat oleh pemerintah, juga keluhan yang sama datang dari Aceh dan Jawa Barat tenaga penyuluh pertanian.

Menurut Rahman, PresidenJoko Widodo menginginkan untuk segera mengangkat 1,879 juta orang tenaga pegawai honorer yang tersebar diberbagai daerah Indonesia menjadi PNS.

Oleh karena itu pemerintah melalui Kementrian PAN RB sebaiknya fokus saja seharusnya menjadi prioritas untuk pengangkatan jutaan tenaga pegawai honorer ini tutur Rahman Sabon Nama dari kediamannya di Ciputat Kota Tangerang Selatan saat di hubungi via telepon, Jumat (14/07).

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa