Rahman ; China, Jelas Ancaman Pertahanan Yang Harus Kita Hadapi

img-20160914-wa0045

Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama pengamat sosial politik nasional menyatakan, ancaman konflik perang terbuka di laut china selatan didepan mata, untuk itu diperlukan peningkatan peran politik luar negeri Indonesia.

Politik kita adalah bebas aktif, maka Indonesia bisa memainkan perannya dalam percaturan politik dunia, karena kepentingan Indonesia dan Asean harusnya bisa menyuarakan agar laut china selatan yang saat ini menjadi klaim sengketa negara Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunai Darusalam, China dan Taiwan tidak dijadikan ajang provokasi militer melalui latihan perang bersama antara dua negara yang punya Hak Veto di DK PBB yaitu China dan Rusia.

Dari berita di berbagai media di China Senin (12/9/2016) dilepas pantai Goandong Laut China Selatan telah dimulai latihan militer gabungan dengan simulasi perebutan dan pendudukan pulau Latihan militer dengan Sandi “Joint Sea 2016” selama delapan hari itu dengan melibatkan berbagai peralatan tempur kapal perang, kapal selam, Jet-Jet tempur dan Helikopter serbu menerjunkan ribuan pasukan marinir kedua negara, ungkapnya di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Rahman, paska putusan PCA Arbitrase- Deghag Belanda, pemerintahan Jokowi-JK harus berhati hati kerjasama dengan China.

Karena China telah memasukan Natuna sebagai wilayahnya dalam peta paspor Warga Negara China dan kini sengketa wilayah di perairan LCS itu sedang memanas setelah putusan mahkamah Arbitrasi di Den Haag, Belanda memutuskan China tak memiliki dasar hukum untuk mengklaim seluruh wilayah perairan LCS tersebut.

Kata Rahman, latihan militer ini bisa mengancam negara lain dikawasan ini, untuk itu Indonesia harusnya bisa memainkan peranan politik bebas aktif melalui negara Asean dan Non Blok untuk menekan China, Rusia dan AS agar laut China selatan merupakan kawasan bebas agitasi militer karena akan berbahaya bagi kawasan Asean dan mengancam keselamatan pelayaran internasional.

“Latihan para prajurit marinir ini menggunakan peluru tajam dalam simulasi pertahanan dan perebutan pulau dengan operasi pendaratan dalam sebuah latihan terbesar abad ini yang pernah digelar oleh Rusia dan China”, tuturnya.

Dia menambahkan, China dan Rusia yang memiliki hak veto di DK PBB, sedangkan Rusia adalah pendukung utama China dalam sengketa Laut China Selatan setelah tuntutan Philipina dimenangkan mahkamah Arbitrase Internasional di Belanda.

Dalam percaturan politik dunia kini, posisi politik China dan Rusia dalam banyak hal selalu berseberangan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat disatu sisi, sedangkan disisi lain potensi ekonomi LCS yang diprediksi kaya akan cadangan minyak dan gas bumi ini juga di claim tidak hanya China tapi juga
negara-negara yang didukung oleh Amerika dan Barat yaitu Malaysia, Brunai, Philipina, Vietnam dan juga Taiwan, terangnya.

Rahman menjelaskan, Amerika selalu mengingatkan China bahwa Keputusan PCA tentang LCS bersifat final dan mengikat namun China dengan tegas dari awal sudah menolak, mulai dari kewenangan lembaga Arbitrase PCA tersebut maupun proses dan keputusan yg diambil oleh PCA.

Saya berkali kali mengingatkan pemerintah melalui tulisan terkait Natuna dan LCS ,bahwa dengan Keputusan PCA itu,maka perlu diantisipasi sikap dan tindakan China selanjutnya karena China sangat mengandalkan kekuatan militer dan ekonominya bahkan kini China sudah mengeluarkan Buku Putih tentang Laut China Selatan (LCS).

Kata dia, dilihat dari sikap China jelas merupakan salah satu ancaman pertahanan yang harus kita hadapi disamping ancaman dari pihak lain di dalam maupun luar negeri,untuk itu saran saya pada presiden Joko Widodo agar langkah yang perlu dilakukan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS-1982 untuk dipertimbangkan dengan segera membuat Pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang lebih tegas dan kongkrit, tidak hanya sekedar pernyataan menghormati Keputusan PCA dan menjaga stabilitas kawasan.

Tetapi perlu menyebutkan bahwa dengan keputusan PCA maka segala pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat di Wilayah perairan Natuna dan ZEEnya akan dilaksanakan tindakan yang tegas sesuai hukum laut internasional.

Disamping itu sebaiknya agar pemerintah RI perlu lebih hati2 dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dan bidang lain terutama teknologi pertahanan dengan China karena akan berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional.

Pejabat pemerintah dalam membuat pernyataan harus satu kata dan tindak berkaitan dengan manuvra pihak China dalam bidang diplomasi.

Rahman mengingatkan, pemerintah agar tidak meninggalkan beban masalalah dan konflik dikemudian hari dengan negara lain. Menlu Retno dan Menkumham Yasona Lauly berkordinasi dengan Panglima Angkatan Laut untuk perlu segera merevisi UU No.5/1983 tentang ZEEI & UU No.1/ 1973 tentang Landas Kontinen sesuai UNCLOS 1982 dengan menambahkan koordinat titik2 zonasi perairan NKRI. Demikian Rahman.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa