Program ‘TJSL BPJS TK’ Tak Sejalan Dengan UU No 24/2011

IMG-20170915-WA0009Klikaktifis.com – Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau lazim disebut Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial badan usaha baik negara or swasta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan (BPJS TK) merupakan badan hukum publik bukan lagi badan usaha milik negara saat masih PT Jamsostek.

“Namun BPJS TK masih lakukan pola TJSL/CSR. Dalam pelaksanaan nya tidak jelas, baik aspek aspirasi maupun bentuk pelibatan masyarakat. Program TJSL BPJS TK masih didominasi dari oleh dan untuk BPJS TK sendiri. Masyarakat hanya jadi objek bukan subjek partisipasi”, ujar La Mema Parandy,ST MM Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli BPJS (KORWIL JATIM MP BPJS) dalam keterangannya pada redaksi, Jumat (15/09).

Menurut La Mema, Program TJSL BPJS TK itu muncul dari dan oleh BPJS TK sendiri. Ini bertentangan dengan asas tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik. UU no 24 Tahun 2011 Tentang BPJS sama sekali tidak mengatur hal TJSL/CSR, melainkan itu diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena itu program TJSL/CSR BPJS TK tidak memiliki dasar hukum.

Terkait kegiatan apa, bagaimana, dimana, kapan dan siapa yang menerima TJSL BPJS TK ini pun tidak jelas. Dana program TJSL BPJS TK capai belasan milyar itu minim partisipasi publik.

“Program TJSL BPJS TK perlu evaluasi lebih lanjut karena dominasi pengelolaan yang berlaku model korporasi layaknya perseroan terbatas”, tegas pria yang biasa di sapa Amir ini.

Lanjut Amir, berdasarkan informasi yang kami terima bulan Oktober tahun ini akan direalisasikan program TJSL BPJS TK di tiap kantor cabangnya.

Sebagai contoh untuk program pasar sembako murah per paket nya Rp 150rb, jual ke publik Rp 75rb, hasil jual kembali ke BPJS TK dan ini akan dilaksanakan oleh 40 kancab BPJS TK se Indonesia. Dalam konteks cash back setengah harga hasil penjualan sembako murah itu BPJS TK dinilai tidak penuh jalankan TJSL nya kepada publik.

Jadi konsep TJSL BPJS TK sejatinya meneruskan model PT Jamsostek, padahal sudah terjadi perubahan mendasar terhadap pengelolaan Jamsos bukan lagi PT Jamsostek melainkan BPJS TK.

Dengan demikian, lebih baik dihapus saja program TJSL BPJS TK daripada berpotensi sebagai sarana abuse of power elite BPJS TK. Fokus saja pada maksimalisasi manfaat program BPJS TK itu jauh lebih baik, ungkap Amir.

KORNAS MP BPJS tambah Amir, menginstruksikan kepada segenap pengurus Korwil dan Korcab MP BPJS Se Indonesia menyikapi secara kritis dengan menolak program TJSL BPJS TK di tiap Kanwil dan Kancab BPJS TK wilayah masing-masing, dalam bentuk pernyataan pers maupun penyampaian aspirasi secara langsung di tiap Kanwil dan Kancab BPJS TK.

Kita menolak Program TJSL BPJS TK, karena tidak sejalan dengan semangat UU No. 24 Tahun 2011. Sebagai Badan Hukum Publik, BPJS TK tidak boleh berlaku seperti Perseron. Itu juga bertentangan.

Kalau program sosial, maka sebaiknya melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana program. Jadi sistemnya kerjasama kemitraan misalnya dengan Bank penyimpan nasabah kepesertaan BPJS TK.

“MP BPJS TK Korwil Jatim tegas menolak program TJSL dan BPJS TK berjalan sesuai UU No. 24 / 2011”, pungkas Amir.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa