Program Peningkatan Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Jalan Di Tempat

IMG-20170504-WA0021Klikaktifis.com – Capaian kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (BPJS TK) sebesar 21 juta dinilai Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) jalan di tempat.

Hery menjelaskan, ini bahkan sangat jauh di bawah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) jamsostek 2017 capai 37 juta pekerja.

Peta jalan BPJS TK versi pemerintah 2018 peserta BPJS TK min 32 juta (80% dari 40 juta total pekerja formal). Capaian angka 3 juta pekerja jelas tidak sesuai dengan capaian target minimal peta jalan BPJS TK, ungkap Heri di Jakarta, Kamis (04/05).

Menurut Heri, Peserta BPJS TK saat ini 22 juta pekerja formal dari potensi 50 juta orang pekerja. Sedangkan pekerja informal hanya sentuh angka 1 juta orang peserta dari potensi 70 juta orang.

Menurut Hery, memasuki 1 tahun lebih kepemimpinan BPJS ketenagakerjaan di peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei lalu, program kepesertaan BPJS TK dinilainya malah salah urus, tidak punya visi dan tidak mampu membawa BPJS TK sesuai road map yang digariskan pemerintah.

Apalagi tahun 2016 lalu lebih banyak peserta yang keluar daripada yg masuk sbg peserta BPJS TK, terlihat dari kasus PHK dan penarikan dana JHT.

Capaian kinerja tim program kepesertaan tidak mampu tembus roadmap BPJS TK versi pemerintah diakibatkan karena platform yang tidak jelas dan belum merubah mind set sesuai era baru BPJS TK.

Langkah tim program kepesertaan masih terjebak dalam pola lama dimana masih memposisikan BPJS sebagai corporate (BUMN) bukan sebagai badan hukum publik.

Ini masih dominan menggunakan pola dari oleh dan untuk BPJS, tidak gunakan pola inklusif dengan mendorong partisipasi masyarakat secara luas, ungkap Heri.

Dia menambahkan, BPJS TK hanya di back up oleh kantor pelayanan yang berjumlah 11 Kanwil dan 121 kantor cabang. Kantor yang hanya menyentuh daerah perkotaan sehingga secara teknis menyulitkan peserta khususnya di pedesaan untuk terlayani.

Bayangkan, jumlah kabupaten dan kota saja di Indonesia yang sebanyak 34 propinsi, 514 daerah kabupaten/kota dan 50 ribuan lebih desa. Hal ini berarti hanya 32% wilayah propinsi se-Indonesia dan sepertiga daerah kabupaten/kota saja yang memiliki akses langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Kornas MP BPJS menilai tim program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan harus dirubah dan diganti dengan SDM yang mampu menyesuaikan dengan tuntutan jaman.

Bukan dengan mendorong perluasan kantor pelayanan dan publikasi iklan besar-besar yang hanya buang anggaran tanpa perluasan peserta massif.

“Lebih baik berdayakan masyarakat dan pekerja di garda depan, dibanding hanyut dalam bisnis oriented dengan menggenjot nilai investasi yang malah mendorong BPJS TK menjadi Bank Penyelenggara Jaminan Sosial”, pungkas Hery Susanto.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa