Presidium AMPAK ; Woi Polisi, KPK. Segera Tetapkan SS MS dan Surya Paloh Jadi Tersangka

sumber foto : okezone.com
sumber foto : okezone.com

Jakarta (klikaktifis.com) – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Marsiaman Saragih membeberkan alasan lembaga tersebut berkukuh meminta rekaman asli pembicaraan upaya renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia yang berada di Kejaksaan Agung. Menurut dia, tiga rekaman yang dimiliki MKD sebagai bukti dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto tak sama.

“Beda sedikit sih, tapi kami merasa perlu dengar mana yang asli,” kata Marsiaman saat dihubungi, Ahad, 13 Desember 2015.

Ia mengatakan, kecurigaan MKD soal perbedaan rekaman terjadi saat pemeriksaan Maroef beberapa pekan lalu. Dalam pemeriksaan, Maroef justru meminta putar ulang dan mengkoreksi isi percakapan dalam rekaman yang diserahkan Sudirman. “Kok bisa yang merekam justru mengkoreksi rekaman,” kata Marsiaman.

Toh, Empat pimpinan MKD harus pulang dengan tangan hampa dari Kejaksaan Kamis lalu. Kejaksaan menolak menyerahkan rekaman asli dengan alibi tak mendapat restu dari pemilik, Maroef. MKD harus membatalkan niat mendengarkan dan melakukan audit forensik terhadap rekaman.

“Tapi sudahlah, pemeriksaan harus tetap berlanjut,” kata Marsiaman. “Kami hanya bertanya-tanya saja kenapa MKD tak boleh mendengar yang asli.”

MKD akhirnya tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik meski tak memiliki rekaman asli. Esok, MKD rencananya akan memeriksa pengusaha yang turut hadir dalam pertemuan bersama Setya dan Maroef yaitu Muhamad Riza Chalid. Selain itu, MKD juga mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan soal pencatutan namanya dalam rekaman.

sumber foto : jaringnews.com
sumber foto :http://jaringnews.com

Secara terpisah saat di hubungi redaksi Ketua Presidium Aliansi Mahasiswa & Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Guntur Setiawan mengatakan Senin (14/12) ini mereka akan kembali mendatangi Bareskrim Polri dan juga KPK untuk menyampaikan tuntutannya antata lain :

Pertama mendesak Bareskrim Mabes POLRI untuk memanggil dan memeriksa Sudirman said dan Ma’roef Syamsuddin Karena diduga telah melakukan perbuatan melawa hukum. Yakni Melanggar UU ITE, UU TIPIKOR dan UU HAM.

Kedua, Segera Tetapkan Status Hukum bagi Sudirman Said dan Maroef Syamsuddin ditetapkan menjadi tersangka.

Ketiga, Mendesak KPK memeriksa kembali Surya Paloh terkait Korupsi Dana Bansos Sumut karena diduga kuat Surya Paloh terlibat. KPK agar tidak ragu menetapkan status Paloh jadi tersangka. Demikian Guntur. (tempo/mars)

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa