Presiden Akan Restrukturisasi BPOM, BPOM Tanggapi ?

PP GPII 20160719_152830Febby Helmisa Ramadhan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia.

Presiden akhirnya akan Restrukturisasi BPOM Menyusul Kasus Vaksin Palsu.. (http://voaindonesia.com)

Disebut lalai, Badan Pengawas Obat dan Makanan menanggapi ?? (http://kompas.com)

Pelaksana tugas Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan : “Kalo di bilang kami lalai ya Allhamdullilah”..

“Kasus peredaran vaksin palsu telah mencederai BPOM”

“BPOM merupakan lembaga pengawas vaksin yang sudah diakui oleh World Health Organization (WHO)”.

Menjadi pertanyaan besar ialah ;

Mencederai ?? Tidak kah BPOM berpikir bahwa dengan ketidaksanggupan nya melakukan pengawasan terhadap vaksin palsu dapat merusak anak – anak Indonesia generasi penerus bangsa ??

Tidak kah berpikir tentang perasaan setiap orang tua yang saat ini, mungkin psycologi nya terganggu dengan bayangan – bayangan gangguan kesehatan anak nya dikemudian hari ??

“Mengapa bila BPOM mengatakan lembaga yang diakui WHO, namun bisa tidak mengetahui tentang peredaran vaksin palsu selama 13 tahun ??”

Pemerintah harus segera mengambil sikap/ sanksi yang tegas guna memberikan rasa pertanggung jawaban bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik sanksi tegas kepada setiap rumah sakit yang terlibat.

Sanksi Pemecatan kepada pejabat – pejabat terkait dan bukan hanya melakukan restrukturisari BPOM, akan tetapi Pemerintah wajib mendorong Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum – oknum BPOM serta mengusut tuntas dalang dibalik leluasanya peredaran vaksin palsu selama 13 tahun.

Restrukturisasi merupakan bagian penataan ulang secara baik, akan tetapi alangkah baik nya sebelum dilakukannya restrukturisasi, Bareskrim Mabes Polri harus memeriksa, menyelidiki seluruh pegawai dan pimpinan BPOM yang diduga kuat terlibat dalam langgengnya peredaran vaksin palsu.

Sangat dikhawatirkan apabila dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu tanpa adanya penyelidikan lebih mendalam, besar kemungkinan oknum – oknum yang terlibat dapat melenggang kembali berkiprah didalam lembaga BPOM.

Dan yang terbersihkan dikhawatirkan adalah orang – orang yang sudah bekerja secara profesional akan tetapi tidak mampu mengikuti sistem konspirasi kejahatan vaksin palsu, dan sudah tentu mereka yang telah bekerja secara profesional dapat tergeser kapan pun.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menyelidiki lebih mendalam dan masyarakat sangat – sangat berharap besar pada Pemerintah agar setiap sanksi yang akan diberikan kepada siapa saja yang terlibat baik itu Rumah Sakit dan oknum pejabat baik di Kemenkes serta BPOM tidak hanya sebatas ucapan saja.

Melainkan harus merupakan tindakan sanksi nyata yang dapat memberikan rasa pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena vaksin palsu adalah sebuah kejahatan luar biasa seperti apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

#Selamatkan Anak – Anak Indonesia Generasi Penerus Bangsa.

 

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa