Pilkada Kabupaten Muna Aneh Bin Ajaib, MK Atau KPU Bermain..?

IMG-20160719-WA0002
Foto : Suasana Konferensi Pers Sengketa Pilkada Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) di Hotel Sofyan Menteng-Jakarta, Senin (18/07/2016)

Klikaktifis.com – Pilkada Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin menjadi salah satu yang paling aneh sepanjang sejarah demokrasi di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi bahkan sampai harus memutus dua kali Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS yang sama. Hal ini memaksa MK untuk 3 kali menggelar Sidang Gugatan Sengketa Pilkada. Mungkin agak sulit dijangkau dengan nalar, namun inilah yang terjadi.

Kejadian yang sangat janggal ini mengundang tanda tanya besar. Trauma Kasus Akil Mochtar sang Mantan Ketua MK yg tertangkap tangan oleh KPK menjadi landasan kecurigaan banyak pihak akan independensi, netralitas dan profesionalisme pada Hakim MK.

Mungkinkah fenomena Kasus Akil terulang? Atau Oknum Komisioner KPU yang mencoba bermain api?

Kasus sengketa Pilkada Kabupaten Muna berawal dari Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak 2015, tepatnya tanggal 9 Desember. Pilkada yang diikuti 3 pasang kontestan ini, sesuai Pleno KPUD Muna, Pasangan Nomor Urut 3, LM. Baharuddin-La Pili menang atas rivalnya Paslon Nomor urut 1, LM. Rusman Emba-Malik Ditu dengan selisih tipis, yakni 33 suara.

Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 47.467 suara dan Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 47.434 suara. Sementara Paslon Nomor Urut 2  memperoleh 5.408 suara.

Keputusan Hasil Perhitungan Suara ini digugat dan kemudian disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui proses persidangan yang panjang, MK memutuskan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS.

Alasan yang digunakan dasar oleh MK dalam keputusan ini menurut Fajar Hasan, salah satu saksi yang mengikuti jalannya persidangan adalah terlalu dipaksakan.

“Bagaimana mungkin hanya karna ada 2 pemilih ganda dan 5 pemilih dari luar, lalu MK menganulir kemenangan yang selisihnya 33?” Ujar Fajar.

Atas Putusan MK ini maka dilakukanlah PSU di 3 TPS pada tanggal 22 Maret 2016. Hasilnya, Pasangan Nomor Urut 3 tetap memenangkan Pilkada dengan unggul 1 suara.

Ternyata Hasil PSU ini digugat kembali ke MK oleh Paslon Nomor Urut 1. Maka digelarlah Persidangan yang ke-2. Anehnya, MK memutuskan untuk melaksanakan PSU di 2 TPS dari 3 TPS yang menggelar sebelumnya.

Putusan ini membuat bingung banyak kalangan. Padahal PSU jilid ke-1 diawasi ketat oleh KPU dan dijalankan sesuai perintah MK.  Hal ini yang mengundang tanya besar.

Jika KPU telah menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, maka berarti MK yang bermain? Jika MK tetap menerima gugatan PSU Jilid-1 ini, bukankah logikax KPU menjadi pihak yang tertuding, dengan secara sengaja ataupun alasan lalai tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar?

PSU Jilid-2 untuk 2 TPS ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016. Lagi-lagi sebuah keanehan terjadi. Jumlah DPT sah dan final untuk masing-masing TPS adalah 214 dan 381. Sehingga total Pemilih Sah sebanyak 595.

Pada saat dilaksanakan perhitungan suara, ternyata Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 375 suara sementara Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 355 suara. Artinya, Paslon Nomor Urut 1 unggul 20 suara.

Namun hal ini memperlihatkan keanehan luar biasa. Jika perolehan suara kedua Paslon dijumlahkan, didapatkan total jumlah suara 730.

Jika DPT jumlahnya 595 mengapa jumlah yang memberikan suara mencapai 730? Darimana kelebihan 135 suaranya?

Karena ini adalah PSU yang kedua, sudah dapat dipastikan diawasi dengan ketat oleh seluruh pihak, terutama KPU. Jika demikian, mengapa kejadian yang lebih aneh dari PSU jilid-1 ini bisa terjadi..?

Aneh Bin Ajaib…? (iskandar)

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa