Pesisme & Kegagalan Di Balik Optimisme Pemerintah

IMG-20160713-WA0031Risalah(ku) Selepas Pertemuan Dengan Menkopolhukam

Oleh  :  Ferdinand Hutahean

Dua hari lalu kami atas undangan semi formal bertandang ke kantor Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga menjabat sebagai Ketua TP Pencucian Uang yang atas keterangan Menkopolhukam juga adalah inisiator atau pemrakarsa lahirnya Tax Amnesty saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staff Presiden.

Agenda pertemuan adalah membicarakan Tax Amnesty karena kami keras menolak Tax Amnesty tersebut, meski dalam pertemuan beberapa juga berbicara tentang hal lain misalnya Pak Sofyano Zakaria yang bicara tentang perlindungan anak dan pak Taufik Ruki yang mempertanyakan masuknya tenaga kerja asing terutama tenaga kerja Cina.

Penjelasan yang disampaikan oleh pak Menkopolhukam bersama jajarannya kami dengar dengan seksama dan kami rangkum sebagai sikap resmi pemerintah dan merupakan rencana kerja dari pemerintah mengingat Luhut Panjaitan bukan orang sembarangan di kabinet ini bahkan sangat full power, begitulah orang sering berbicara.

Penjelasan yang disampaikan runut dan runtut dengan cara dan gaya militer yang melekat dan sedikit gaya doktrinasi yang terbawa, meski pertemuan sempat ditinggal oleh pak Menkopolhukam karena dipanggil Presiden dan kemudian kembali ke sekitar setengah jam kemudian. Ada banyak hal yang disampaikan, ada yang layak dibuka dan ada juga yang tidak perlu dibuka kepublik.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, setelah kami evaluasi dan analisis semua ucapan, kata, data dan fakta, maka kesimpulan saya (kami) saat ini tetap menyatakan pemerintah tidak jujur dalam tax amnesty.

Ketidak jujuran itu terutama pada target capaian atau target yang ingin dituju oleh pemerintah dengan pemberlakuan tax amnesty. Ketidak jujuran itu salah satunya adalah memasukkan target pendapatan sebesar 165 T di APBNP.

Angka yang sangat fantastis, tapi pemerintah sendiri tidak punya cara jelas bagaimana memaksa uang yang parkir diluar itu supaya masuk kedalam negeri kecuali dengan cara merayu pemilik uang seperti yang disampaikan ”Purbaya’ jajaran pak Menko.

Bahkan berulang kali menyatakan bila bisa mencapai separoh saja dari target sudah cukup baik. Tax Amnesty menjadi sebuah pesimisme dan kegagalan yang dibalut kata optimisme. Sebuah hayalan tingkat dewa kata anak muda sekarang.

Kegagalan perolehan sesuai target tentu akan mengganggu kestabilan APBN 2016 yang defisitnya mendekati 3%. Ketidak stabilan APBN tentu akan berdampak pada ketidak stabilan nasional.

Ekonomi akan terguncang dan yang merasakan dampaknya adalah tentu rakyat dibawah, sementara pemerintah tidak dapat menjelaskan dengan cara apa akan menutup defisit tersebut. Mungkin mereka membathin dengan mudah akan kembali memangkas anggaran. Saya bergumam dalam hati, koq bisa pemerintah mengurus negara dengan cara seperti ini, menjadikan hayalan dan ilusi sebagai solusi.

Target Tax Amnesty ini menurut saya justru bukan uang yang parkir diluar negeri, akan tetapi justru target utamanya adalah pekerja/ karyawan yang jumlah sekitar 54 juta orang tapi yang memiliki NPWP tercatat hanya sekitar 14 jutaan pekerja.

Pemerintah akan mengejar pekerja ini, maka akan ada tambahan wajib pajak sekitar 40 juta orang dan tentu akan mendongkrak penerimaan pajak hingga 2000 T 3 tahun mandatang. Sungguh ironi bagi rakyat, pajaknya dikejar tapi derajat hidupnya tidak pernah dipikirkan pemerintah supaya meningkat.

Tax Amnesty juga akan memburu siapa saja yang tidak memamfaatkan moment ini, tidak mendeklarasikan hartanya kepada pemerintah, maka pemerintah akan masuk kesemua informasi pribadi rakyatnya dan menelusuri harta benda warga negara terhitung sejak 1 januari 1985, yang belum lapor akan dipaksa untuk bayar pajak dan denda bahkan hingga 200%.

Sepertinya pemerintah tidak punya cara lagi untuk menutupi biaya negara setelah pemotongan anggaran yang berakibat negara hampir gagal melayani administrasi rakyatnya, maka terakhir rakyat harus dipajak paksa tanpa perduli kondisi rakyatnya.

Jakarta, 14 Juli 2016

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa