Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jatim Jauh Di Bawah Data Pekerja

IMG-20170524-WA0006
Foto : La Mema Parandy (kemeja putih)

Klikaktifis.com – Data sakernas BPS (2015), jumlah angkatan kerja di Jatim berjumlah 20.69 juta orang, dimana 6.9 juta merupakan pekerja informal dan 13.79 juta pekerja formal.

Data 2016 ada 43.889 perusahaan dengan 1.459.802 pekerja (10.6%) yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jatim.

Ada 115.221 pekerja informal (1.6%) yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan di Jatim. Demikian di sampaikan La Mema Parandy,ST.,MM Korcab Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( MP BPJS ) Surabaya pada redaksi di surabaya, Rabu (24/05).

Kata pria biasa di sapa Amir, Pada Feb 2017 menjadi 45.634 perusahaan dng 1.483.287 pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jatim. Ada peningkatan sejumlah 5374 perusahaan (11%) dng 59.891 pekerja (4%) terdaftar sbg peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jatim.

Di tahun 2016 ada 137 ribu pekerja (9.4%) yang keluar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari data tersebut jelas tergambar bahwa program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jatim tidak bergerak naik signifikan.

“Ya masih jauh dari potensi pekerja yang ada, hanya bisa mengcover 10.6% saja dari pekerja formal dan 1.6% dari pekerja informal di Jatim”, sebut Amir.

Lanjut Amir, Hal ini dinilai karena BPJS ketenagakerjaan di Jatim terjebak pola eksklusif dan jauh dari partisipasi masyarakat luas. Masih dari oleh dan untuk BPJS saja.

Harus ada perubahan mindset dan kultur kinerja sesuai dengan era baru jaminan sosial dimana BPJS Ketenagakerjaan itu bukan lagi corporasi waktu jaman PT.Jamsostek namun sudah menjadi badan hukum publik

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2011. BPJS ketenagakerjaan harus mereformasi jajaran tim manajemen di wilayah Jawa Timur secara signifikan.

Yang parah lagi Pejabat Kanwil BPJS Ketenagakerjaan malah plesir keluar negeri sampai berhari-hari dan mereka seakan tidak peduli dengan masyarakat yang keluar masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur.

“Tidak ada sama sekali prestasi, yang ada kejar target dan melalaikan amanat UU Sebagai badan hukum publik”, pungkas Amir.****

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa