Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,4% Bikin Mules. ‘Iliquid & ‘Insolvable’

Kualitas Belanja APBNOleh :

Habil Marati

Anggota DPR RI 1999-2009

Spekulatif, asumsi dan teoritis telah menjadi icon pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia 2018 oleh Regim Jokowi. Apakah Sri Mulyani telah memberitahu ke President Jokowi bahwa prediksi pertumbuhan Ekonomi 5.4% subject to?.

Maksud subject to di sini adalah jika Indonesia dijadikan Kolonialisme modern berupa Utang dan Investasi Asing dan corporasi agent tanpa Kontrol sakarep dewe.

Dari mana asal muasalnya akan ada pertumbuhan Ekonomi 5.4%?. Key indicator Ekonomi 2017 saja realisasinya hanya 40% dari prediksi aliran agregat Ekonomi kedalam sektor riel. Realisasi Fiskal 2017 Jokowi administratif tidak tercapai.

Bahkan Dana transfer kedaerah masih banyak yang di hold oleh mentri keuangan yang disebabkan liquiditas negatif. Liquiditas negatif disebabkan primer balance negatif yaitu pengeluaran rutin melebihi penerimaan dari sektor pajak.

Lalu dari mana Regim Jokowi ini menetapkan pertumbuhan Ekonomi di 2018 sebesar 5.4%????. Mari kita lihat kemampuan administratif Regim Ekonomi President Jokowi ini, ada EMPAT parameter yang bisa di ketahui kemampuan Regim Ekonomi Jokowi sebagai dasar terjadinya pertumbuhan Ekonomi yaitu,

ARUS LIQUIDITAS , Arus Investasi, Arus Penarikan hutang dan Institusional / Kelembagaan.

Pertama Mari kita lihat dari sisi Arus liquiditas, kapisitas liquiditas Regim Jokowi ini sebenarnya dalam kondisi illiquid dan insolvable, ketersedian Arus cash untuk membiayai kewajiban pelayanan publik serta transfer of Payment pada daerah otonom masih banyak yang terpending bahkan dipotong.

Pemendingan serta pemotong transfer Dana pada daerah otonom mengakibatkan pertumbuhan Ekonomi secara regional juga sangat terganggu. Disamping itu ketersedian Arus cash jangka pendek untuk membiayai cicilan pokok dan bunga utang tidak dibiayai dari pendapatan pajak tapi di biayai dari penarikan utang Baru.

Ini artinya Regim Jokowi benar benar iliquid artinya Regim Jokowi tidak mampu membiayai kewajiban Jangka pendeknya. Demikian juga, jika dilihat dari postur APBN 2017 maupun 2018 menunjukan bahwa Regim Jokowi ini akan mengalami ancaman insolvable, yaitu ketidak mampuan membiayai kewajiban jangka panjang khususnya hutang yang sudah jatuh Tempo.

Bagaimana dengan sisi ARUS INVESTASI, terhadap Regim ekonomi Jokowi ini?, prediksi pertumbuhan Ekonomi 2017 sebesar 5.0% juga tidak tercapai.

Pertumbuhan Ekonomi dapat kita katakan tercipta apabila nilai tukar mata Uang rupiah berada pada level equilibrium baru, tapi yang terjadi Justru nilai tukar rupiah melemah terus menerus sepanjang tahun 2017.

Ini sekaligus menunjukan bahwa Arus investasi masuk ke Indonesia di tahun 2017 belum memberikan efek penguatan liquiditas. Pertumbuhan agregat ekonomi sangat di tentuntukan spending investasi terhadap belanja modal.

Di dalam teori ekonomi sudah menjadi standar bahwa setiap pengeluaran modal untuk menghasilkan out put atau menambah out put akan menentukan kenaikan Agregat Ekonomi atau di sebut Pertumbuhan Gross domestic Product ( GDP/ PDB).

Di awal pemerintahan Regim president Jokowi ini telah membebaskan visa terhadap hampir 178 Negara tentu kebijakan ini bermotif Ekonomi khususnya untuk menarik investasi dari Negara China. Tapi apa yang terjadi?

meskipun ada Arus investasi yang masuk secara besar besaran khususnya dari investor China akan tetapi tetap juga tidak mampu memberikan peningkat Product domestic product Indonesia pada sektor rumah tangga, industri dan pertanian apalagi tersedianya lapangan kerja baru.

Justru yang terjadi penurunan purchasing power rakyat Indonesi. Di samping itu dari sisi Arus cash masuk dari sisi penerimaan pajak atas investasi baru dari para investor China dengan segala fasilitas kemudian yang diberikan pada investor China ini justru penerimaan pajak tidak tercapai. Ada gap yang terjadi antara liquiditas Nasional terhadap Investasi dan Export.

Bagaimana dengan Prediksi pertumbuhan Ekonomi Regim Jokowi administration 5.4% di tahun 2018?. Lazimnya untuk mengetahui capacitas Ekonomi suatu Negara terhadap pertumbuhan Ekonomi agregat adalah dengan melihat incremental capital out put Ratio ( ICOR).

Product Demostic Bruto ( PDB) Indonesia tahun 2017 sebesar 12.4 ribu Triliun, sementara itu ICOR Indonesia sebesar 3 : 1 artinya untuk memproduks 1 out put/ Product di butuhkan 3 dollars modal. Dengan pertumbuhan Ekonomi 5.4% di tahun 2018 maka dibutuhkan tambahan PDB masuk sebesar 5.4% x 12.4 ribu Triliun = 670 Triliun.

Dengan ICOR 3 : 1, maka agregat ekonomi nasional untuk menaikan out put Nasional dalam pertumbuhan Ekonomi PDB dibutuhkan pengeluaran investasi sebesar 1,98 ribu Triliun . Untuk mencapai pertumbuhan Ekonomi 5.4% dibutuhkan pengeluaran investasi sebesar 1,98 ribu Triliun , lalu dari mana sumber dananya?

Biasanya 25% berasal dari spending pemerintah dan sisanya 75% dari Investasi swasta dan BUMN. Di atas sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya regim pemerintahan Jokowi ini secara fiskal mengalami kesulitan liquiditas maupun insolvabilitas.

Sehingga spending Pemerintahan Jokowi di tahun 2018 nanti hanya akan menjaga agar kewajiban transfer Dana pada daerah otonom serta pembayaran pelayanan publik tetap terjaga.

Selama tidak ada perbaikan terhadap kebijakan sistim perpajakan Nasional khususnya menaikan tax ratio maka selama itu pula APBN Indonesia defisitnya akan terus menerus membengkak.

Penarikan utang untuk membiayai pengeluaran rutin serta kebijakan penarikan utang dibelanjakan untuk membiayai cicilan pokok dan bunga utang adalah Regim ekonomi yang salah dan membahayakan kedaulatan Negara.

Di mana mana bahwa kebijakan Utang suatu Negara adalah untuk membiayai gap antara penerimaan pajak dengan kebutuhan pengeluaran Pembangunan sarana vital bagi masyarakat Indonesia.

Harus ada perubahan Kebijakan Ekonomi khususnya pembiayaan defisit APBN harus di biayai dari sektor penerimaan pajak, Bukan seperti yang terjadi pada saat ini defisit APBN di biayai dari penarikan utang, mana itu revolusi mental Pak Jokowi?.

Sekarang mari kita lihat bagaimana dengan ARUS KEBIJAKAN PENARIKAN UTANG , pada Regim Jokowi ini, loncatan kenaikan utang pemerintah Jokowi dalam kuring waktu 2 tahun ini mencapai 3,8 ribu Triliun.

Penarikan utang seyogyanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, penarikan utang tidak boleh digunakan untuk menutup defisit APBN apalagi di gunakan untuk membiayai cicilan dan pokok utang dan bunga utang.

Apa yang terjadi dengan penarikan utang di Regim Jokowi ini sungguh sangat memprihatinkan, mengapa?. Program pembangunan infrastruktur Regim Jokowi melampaui kapasitas fiskal dan daya dukung Ekonomi nasional kita, akibatnya terjadi mismatch antara jangka waktu fungsional dan Capitalisasi pajak dengan liquiditas jangka pendek.

Akibatnya ada kepentingan masyarakat yang di korban kan. Demikian juga penarikan utang di era Regim Jokowi ini tidak di rencanakan secara prudential, Penarikan utang yang asal adakan baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan sangat membebani kemampuan fiskal Nasional Indonesia.

Di samping itu penarikan utang luar negri tersebut tidak mampu menjadi lokomotif pertumbuhan Ekonomi, penarikan utang dan berfungsi dengan baik secara Ekonomi apabila penarikan utang tersebut meningkatkan debt service ratio Pemerintah.

Penarikan utang luar negri dan di ikuti peningkatkan debt service ratio pemerintah artinya utang tersebut betul betul menambah kemampuan penerimaan pemerintah dari sektor pajak Ada trickle down economic, penarikan utang tersebut secara Ekonomi di rasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi kenyataannya tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu mana itu Revolusi mental Pak President.

PENGUATAN INSTITUSIONAL / KELEMBAGAAN diperlukan untuk menginternalisasi sehingga kebijakan yang di ambil tidak membahayakan kedaulatan dan ke amanan Negara.

Indonesia memang betul sangat membutuhkan aliran Ekonomi dalam bentuk investasi Asing pada sektor tertentu. Bapak President Jokowi perlu saya menyampaikan di dalam pasal 33 UUD45 sangat jelas bahwa ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebesar besarnya.

Menyerahkan pengelolaan ekonomi yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak yaitu rakyat Indonesia pada swasta seperti meikarta, kereta cepat Jakarta Bandung, reklamasi, rumah sakit, pendidikan, Beras, jalan dan air akan sangat sangat mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.

Disamping itu mengundang Investasi China termasuk meminjam Uang dari China yang beridiologi Komunis secara Institusional / Kelembagaan tidak memungkinkan ada tap MPRS/XXV/ 1966 serta UU NO 27 1999 dalam pasal 107 e berbunyi: Barang Siapa yang melakukan hubungan dengan atau memberikan bantuan pada organisasi didalam dan di luar negri Yang di ketahui memilki paham Komunisme/ marxismi di pidanakan 15 tahun penjara.

Dengan demikian menarik investasi Asing yang berasal dari Negara atau organisasi yang memiliki paham Komunisme dan marxiame mengesampingkan Institusi/ Lembaga Negara Republik Indonesia bisa di kategorikan pelanggaran terhadap institusi/ Lembaga Negara.

Saya dengar Ketua Partai Komunis Vietnam akan berlindung Ke Istana Negara bertemu dengan President Jokowi, tentu UU no 27 bisa dijadikan rujukan. Revolusi mental bukan berarti mengabaikan Institusional/ Kelembagaan Negara.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa