Persengkongkolan Dua Super Power Di Balik Tax Amnesty

images-5

(Analisis M.Arif Pranoto diringkas dan dipertajam M. Hatta Taliwang)

*SKENARIO SEMULA/PLAN A*.

Para koruptor dan pengemplang pajak yang menyimpan uangnya di negara suaka pajak (tax heaven) semacam Singapore, Swiss, dan lain-lain diharapkan terjadi repratiasi dananya dari luar negeri. Mesikupun targetnya sdh 3 kali diralat namun ini mimpi di siang bolong kata Srimulyani. *Skenario atau Plan ini gagal.*

*SKENARIO KEDUA/ PLAN B*
Tax Amnesty ditujukan ke semua warga negara.
Contoh implementasi :
Jika seorang petani di gunung —katakan namanya Mukidi— punya tanah warisan relatif luas, ketika ia ikut Tax Amnesty dan harus membayar sekian ratus juta rupiah, darimana Mukidi mampu membayar pajak pengampunan? Mungkin jawabannya: “Dijual.”

Dijual kepada siapa? Siapa segelintir orang yang memiliki dana tak terbatas di tengah warga negara lain yang lagi bingung mencari dana untuk membayar pajak amnesty? Inilah prakiraan skenario bila Plan ini dijalankan pemerintah. Berapa banyak jumlah “Mukidi” di Indonesia? Ia, mereka, kamu, atau kalian adalah —Mukidi— mayoritas rakyat di Bumi Pertiwi.

Dari sampel prakiraan “Kasus Mukidi” di atas, jika ditelusuri melalui modus asymmetric warfare, telah bisa dibaca siapa sesungguhnya “power dahsyat” dari luar (asing) di balik terbitnya UU Pengampunan Pajak ini?
*Bila skenario ini dijalankan maka bisa disimpulkan semua tanah2 rakyat akan terjual ke developer atau orang kaya tertentu pemilik dana tak terbatas di negeri ini. Siapakah mereka ? Ya para Cina Rantau yg sdh hampir menguasai seluruh tanah air ini yg tentu disupport oleh RRC.*

*SKENARIO KETIGA/PLAN C*.

Pemangkasan anggaran baik di pusat maupun daerah.
Secara kronologis, sekarang sudah bulan September 2016. Sudah barang tentu, proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD di kewilayahan tengah berjalan. Dan menjadi rahasia umum pula, bahwa fee telah disebar oleh pemenang tender ke pejabat pusat dan daerah. Pertanyaannya adalah, “Siapa yang akan membayar sisa (per tahap/termin) bila ada pemangkasan anggaran nantinya?”

*Proyek bisa terbengkalai, tak terbayar. Bolehkah pemerintah daerah utang ke luar negeri? Ini sekedar retorika.*

Dari perspektif peperangan asimetris, operasional *skenario ini justru akan memicu daerah-daerah yang merasa kecewa ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Inilah yang diharapkan oleh asing. Bukankah skema Clinton Program-nya Paman Sam yang hendak memecah NKRI menjadi negara bagian masih terus berjalan senyap di negeri ini?

Retorika lagi, “Siapa power dahsyat di balik terbitnya UU ini?” Yang jelas tentu dalam kaitan dengan skenario ketiga ini pihak Amerika yang diuntungkan karena mereka sudah keblet dengan pecahnya Indonesia.

Dari perspektif geopolitik global, sekali lagi, Indonesia merupakan tujuan kolonialisme disebabkan “takdir geopolitik” menggiurkan (berupa potensi ekonomi, geoposisi silang, sumberdaya alam, demografi, dll).

Karena faktor takdir geopolitik tersebut, maka republik ini ditempatkan pada posisi
(1) sebagai PEMASOK BAHAN MENTAH bagi negara-negara industri maju; (2) sebagai PASAR bagi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju; dan
(3) sebagai pasar guna MEMUTAR ULANG KELEBIHAN KAPITAL yang diakumulasi oleh negara-negara industri maju tersebut (Soekarno, 1955).

*Kegaduhan serta hiruk-pikuk politik di Bumi Pertiwi kini bukanlah soal perebutan hegemoni antara Barat (Amerika Serikat dan sekutu) melawan Timur (China) dimana negeri ini hanya dijadikan proxy (medan tempur)-nya*,
tetapi dinamika politik justru mengarah kepada *“persenyawaan hegemoni” antara keduanya. Barat ingin ini, Timur mau yang itu. Cincai-cincai berlangsung secara senyap di top level management.*

Mungkin itulah inti skema kolonialisme terbaru di republik tercinta ini.

*Pertimbangannya, daripada sama-sama hancur di Laut Cina Selatan manakala digelar skenario “rebutan hegemoni” ala militer. Kalah menang bisa menjadi arang. Bukankah lebih nyaman kavling-kavling (geo) ekonomi di Indonesia?*

Antara komunis (China) dan kapitalis (Amerika) itu serupa tapi tak sama. Berubah-ubah modus tetaplah sama. Serupa pada daya eksploitasi di wilayah koloni yakni mencari bahan baku semurah-murahnya lalu menciptakan pasar seluas-luasnya, sedang perbedaan hanya pada management puncak.

Artinya, bila komunis dikuasai segelintir elit negara, sedangkan kapitalis dikendalikan oleh sekelompok elit partikelir atau swasta. Dari pisau analisa asymmetric warfare, bahwa Tax Amnesty merupakan test case pertama serta implementasi teori dan/atau asumsi “Persenyawaan Hegemoni.” Tak bisa tidak.

Waspadalah atas kemungkinan persengkongkolan jahat AS dan RRC terhadap Indonesia seperti yg pernah disampaikan juga oleh DR. Syahganda Nainggolan.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa