Pernyataan Menpan Soal Penerimaan 19.210 CPNS Lampaui Kewenangannya

IMG-20170713-WA0001Klikaktifis.com – Cendikiawan Islam dan tokoh nasional Rahman Sabon Nama menyesalkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur kemarin Selasa (11/07) bahwa Menpan secara resmi telah mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menpan Asman mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, yang terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Rahman meningatkan, terkait dengan hal tersebut jangan sampai masyarakat jadi korban penipuan mafia percaloan atas pengumunan peneriman CPNS ini.

Menurut Rahman, belum ada Kepres dari Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Moratorium SKB tiga menteri itu yaitu Menpan RB,Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri bahwa untuk sementara sejak 2o14 hingga 2019 belum ada penerimaan CPNS.

Menteri PAN RB tidak bisa membatalkan Moratorim SKB 3 menteri tersebut kecuali dengan Kepres, jadi ini aneh saja, karena karena itu bukan kewenangan Menpan atau BAKN.

Sepertinya Menpan sudah melampaui kewenangannya karena terkait hal ini merupakan kebijakan dari Presiden Joko Widodo tutur Rahman menyikapi pernyataan Menpan RB terkait adanya penerimaan pegawai baru 19.21O CPNS itu.

Kata Rahman, Seharusnya Menpan tidak patut menyampaikan kepublik karena belum ada kebijakan dari presiden terkait pembatalan Moratorium SKB tiga Menteri itu.

Ini berbahaya baik untuk kepentingan pemerintah maupun untuk kepentingan rakyat pencari kerja jangan sampai jadi korban perekrutan mafia percaloan seperti tahun tahun sebelumnya hingga kini mereka masih terkatung katung padahal sudah mengeluarkan uang banyak untuk menjadi pegawai ASN.

Rahman menduga, kebijakan ini hanya untuk menyelematkan permasalahan perekrutan CPNS pemerintahan yang lalu yang hingga kini masih bermasalah. Jadi aneh karena kita jugakan belum tau sistem penerimaannya seperti apa dan anggarannya dari mana itukan kebijakan dan kewenangan presiden melalui Kepres bukan Menpan atau BAKN.

“Harusnya Menpan Asman membuka file surat Menpan RB Yudi Krisnandi tanggal 3O Juni 2O15 tentang penundaan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”, tegas Rahman.

“Sebaiknya pemerintah harus fokus prioritaskan untuk pengangkatan pegawai honorer guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian”, pungkas Pria asal Adonara NTT ini.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa