Pemerintah Pusat Wajib Terapkan Pengadilan HAM Korban Konflik Di Aceh

img-20160923-wa0204Klikaktifis.com – Point MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005, kemudian diadopsi didalam UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Ini yang menjadi acuan kami meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di aceh, tutur Zulfikar Muhammad Koalisi NGO HAM Aceh untuk Pengungkapan Kebenaran di Jakarta, Jumat (23/9/2016)

Diskusi bertajuk “Memperkuat Keberadaan KKR Aceh di Tingkat Nasional” di hadiri oleh Koordinator KontraS Harris Azhar yang mendampingi korban selama di Jakarta.

“Pemerintah Pusat telah banyak mendapat penghargaan dari pemerintah luar negeri terkait dengan menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Namun proses rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM belum dipenuhi”, ujarnya.

Menurut Zulfikar, reintegrasi telah di berikan buat mantan kombatan GAM, serta menarik pasukan TNI POLRI.

Namun persoalan Pemulihan terhadap korban belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. 40 ribu korban pelanggaran HAM Darurat Sipil dan penetapan Daerah Operasi Militer di Aceh. (DS) dan (DOM) diterapkan melalui kebijakan Presiden, cetusnya.

Maka kami sambung Zulfikar, menuntut kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Kemempolhukam, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP) mereka sangat mengapresiasi Lembaga KKR di Aceh.

“Namun bukan apresiasi saja yang di harapkan, kami ini korban pelanggaran HAM mesti di rehabilitasi”, tegasnya.

Murtala (47) salah satu korban pelanggaran HAM Simpang KKA pada tahun 1999 Aceh Utara turut menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Dia menyampaikan, sampai hari ini kami belum mendapatkan keadilan pasca Perdamaian di Aceh. Ini berunjuk pada hasil MoU Helsinki terkait terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM, agar hak-hak kami dipulihkan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sudah terbentuk di Aceh, namun belum terjadi pengesahan oleh Pemerintah Aceh.

Kami memandang dengan lahir nya KKR di Aceh menjadi sebuah lembaga independent. Melihat para korban yang belum menerima proses pemulihan, trauma yang sampai hari ini masih takut dan menyendiri, tukasnya.

Dia menambahkan, korban pelanggaran HAM belum bisa bekerja secara maksimal mengingat masih ada trauma terhadap aksi kejahatan kemanusiaan.

Serta janda-janda, anak yatim dan keluarga korban HAM belum bisa melupakan kisah-kisah penyiksaan yang dilakukan di hadapan mereka. Pemerintah pusat dalam hal ini yang mesti bertanggung jawab.

“Kami bukan mengemis namun pemerintah harus memulihkan hak hak mereka (korban) Pelanggaran HAM, pemulihan hak korban ini lah yang kami harapkan”, tutupnya. (Zkr)

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa