Neo Diktator Ingin Membungkam Khilafah

images (17)
Ilustrasi/setkab

Oleh

Amil Al-Rahman

(Aliansi Peduli Ulama dan Ormas)

Khilafah telah membuat guncang di seluruh belahan dunia. Di Indonesia kini Khilafah keluar dari lisan penguasa dan begitu fasih disebutnya.

Tak ada angin tak ada hujan, muncul neo dikatator yang ingin membungkam khilafah dan ormas Islam lainnya. Anggapannya tentu sinis dan takut kekuasaannya hilang. Aneh, bukan?

Penjajah kafir bersama antek-anteknya tidak pernah secara konsisten menjalankan prinsip demokrasi yang didengungkannya. Selama demokrasi bisa melanggengkan penjajahannya, maka selama itu mereka akan terus menyanjung dan mendakwahkannya.

Tapi bila kemudian hari demokrasi tidak lagi efektif untuk membungkam umat, maka segera mereka tinggalkan dan menjalankan kediktatoran! Hal ini lah yang sekarang ini terjadi.

Bisa dirasakan kebijakan liberal yang ada sangat mendzalimi rakyat. Pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif dasar listrik, peningkatan utang negara, penyerahan kekayaan alam kepada asing, pembangunan infrastruktur yang dikangkangi aseng, dsb.

Hal itu dilakukan dalam anomali politik dengan segala pencitraannya. Akibatnya banyak rakyat tidak merasa sedang didzalimi dan terdiam seribu bahasa. Jika rakyat memiliki kesadaran, maka perubahan rezim akan terjadi secepat kilat.

Seiring meningkatnya kedzaliman, seiring itu pula meningkatlah kesadaran rakyat pentingnya menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan khilafah.

Gelombang kesadaran ini menyentuh berbagai macam elemen rakyat hingga sampai pada satu titik mampu menggoyang kekuasaan.

Kegagalan Ahok terpilih menjadi gubernur di Jakarta untuk periode selanjutnya dan tersandungnya kasus penistaan agama Islam telah meruntuhkan jalan utama bagi aseng menancapkan hegemoni.

Harapan satu-satunya ada pada rezim Jokowi agar bisa melanjutkan kepimpinannya satu periode selanjutnya sembari menyusun kembali jalan utama berikutnya setelah sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan umat Islam yang makin solid.

Hanya saja, rezim Jokowi sudah terlanjur banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, bebarengan dengan kesatuan umat Islam pasca 411 dan 212 yang telah membentuk kekuatan politik sendiri di luar arena pertarungan pilgub dan pilres.

Dari sinilah kemudian muncul berbagai tindakan culas dan jahat yang mencederai wajah demokrasi yang mereka agungkan!

Kriminalisasi ulama dan ormas-ormas Islam bertujuan melemahkan dan menceraiberaikan kekuatan umat Islam. Tokoh-tokoh penggerak aksi damai penuntut keadilan atas penistaan agama satu persatu dikriminalkan dengan berbagai macam kasus yang dibuat-buat.

Begitu pula ormas-ormas Islam pun tidak luput dari kriminalisasi. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas Islam yang mengawali seruan tolak pemimpin kafir awal September – yang karena itu kemudian Ahok menista ayat al-quran – dijadikan sasaran pertama dan utama kriminalisasi.

Bulan Mei secara resmi Menkopolhukam mengumumkan wacana pembubaran Ormas dengan mengkriminalisasikan ajaran khilafah sebagai ajaran anti pancasila dan anti NKRI.

Merespon rencana tersebut, HTI mampu memberikan penjelasan yang sangat argumentatif dan tidak bisa dipatahkan sehingga membuat rencana pembubaran melalui jalan pengadilan menemukan jalan buntu.

Dari sinilah kemudian muncul opsi pembubaran melalui penerbitan perpu sebagai jalan pintas pembubaran tanpa proses pengadilan. Tentu opsi ini mencederai dan menghancurkan demokrasi itu secara telanjang.

Terbitlah Perpu no 2 tahun 2017 tentang pembubaran Ormas. Perpu tersebut telah menghapus proses pengadilan dan memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan dan membubarkan ormas yang dinilai secara subyektif oleh presiden.

Lebih dari itu, seluruh anggota ormas bersamaan dengan pembubaran ormas akan bisa dipidanakan. Inilah langkah yang secara telanjang menghancurkan demokrasi yang menganut prinsip kedaulatan di tangan rakyat bukan di tangan presiden!

Inilah langkah awal kediktatoran mengikuti jejak Mustafa Kamal Atarturk! Akankah berhasil segemilang Mustafa?

Jelas tidak! Dari berbagai macam alasan, satu alasan yang sangat mendasar sehingga langkah kediktatoran yang kini mau dipraktekkan takkan mampu menghadang laju dakwah menyeru tegaknya syariah dan khilafah.

Alasan tersebut adalah kemurnian perjuangan khilafah jauh dari berbagai macam kepentingan politik praktis dan racun pemikiran kufur termasuk demokrasi itu sendiri.

Sejarah akan mencatat dan sudah membuktikan bahwa kekejaman justru menyengsarakan.

Sebaliknya jika penguasa itu belas kasihan dan penuh hati mengurusi urusan umatnya, maka akan sejahterah jika menggunakan hukum Allah Swt sebagai panglima. Jadilah menjadi bagian pembela Khilafah jangan menghadang.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa