MKJ Ingatkan Warga Cermati Proses Penghitungan Suara

img-20160928-wa0003Klikaktifis.com – Saat ini kondisi sosial politik ibukota menghangat. Seiring telah terdaftarnya tiga kandidat calon Gub/Wagub DKI Jakarta di KPUD oleh partai pengusung.

Sebagaimana diketahui, ada tiga pasang cagub/cawagub yg akan bertanding dlm pilgub 2017 nanti, paslon Ahok-Jarot, Agus-Sylvi dan Anis-Sandi.

Kekuatan partai pendukung para cagub/cawagub pun sibuk menggalang kekuatan dan strategi untuk memenangkan pasangan yg diusungnya. Pun demikian berbagai kelompok warga yang mulai menilai dan membidik calon pilihannya. ada juga yang sibuk sebagai timses untuk memenangkan cagub/cawagub masing-masing.

Melihat dinamika Ibukota saat ini, Majelis Kajian Jakarta (MKJ), sebuah lembaga kajian swadaya para pemuda Jakarta, mencoba mengingatkan masyarakat untuk mencermati tentang proses penghitungan saat pemilihan nanti. Agar tidak ada kecurangan yang menimbulkan gejolak politik yang tidak sehat.

“Penghitungan suara pasca pilgub nanti sebagaimana pemilu sebelumnya cenderung rawan kecurangan, untuk itu sejak dini harus serius dilakukan upaya pemantauan dan pengawasan serius,” demikian menurut Erwin H. Al Jakartaty, kordinator MKJ dalam keterangannya beberapa saat lalu di Jakarta, Rabu (28/9) dalam diskusi “Sistem IT dalam Pilgub DKI Jakarta”.

Upaya Mencermati dan memantau hasil penghitungan suara terutama dalam sistem IT nya, merupakan prosesi wajib sebagai penentu pemenang pilgub nanti.

“Harus dilakukan audit rumus proses komputasi sejak awal dari program penghitungan suara itu dan di kunci kemudian dipegang oleh lembaga independen, tujuannya agar mencegah potensi kecurangan penghitungan suara yg dilakukan pihak tertentu,” lanjut Erwin.

Kemudian siapa yg bisa mengawasi bahwa program penghitungan itu dilakukan benar, adil dan jujur? Inilah yang harus dikritisi lebih lanjut.

Erwin menegaskan, MKJ mengusulkan agar
Software program penghitungan dibuat, lalu diuji programnya dan di kunci, oleh lembaga independen agar tidak bisa dirubah lagi hasil hitungan suara yang masuk. Hingga didapatkan pemimpin ibukota yang benar murni hasil pilihan rakyat.

“Tentunya, hal ini bukan merupakan malfungsi atau menafikan peranan dari KPUD DKI Jakarta sebagai penyelenggara pilgub. Karena lembaga independen yang dimaksud ini juga harus di perkuat dengan payung hukum, agar keberadaan, tugas dan fungsinya jelas,” kata tokoh pemuda Betawi ini.

Payung hukum yang dimaksud bisa berupa Surat Keputusan dari MK atau KPU sendiri. Intinya hal ini penting dilakukan dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu agar dikemudian hari dapat meminimalisir sengketa pasca pemilu yang kerap kali terjadi yang tidak sedikit berujung konflik.

Dan penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang benar- menjunjung tinggi asas Luber dan jurdil. Demikian Erwin.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa