Larang Aksi Di Borobudur. Kapolri : Isu Rohingya Di Goreng Untuk Diskreditkan Pemerintah

Klikaktifis.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, MA, PhD mencium adanya gelagat dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan isu kekerasan etnis Rohingya di Myanmar untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tito bahkan mengaku sudah mengantongi informasi terkait itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Ismail Fahmi di Twitter terkait isu pembantaian etnis Rohingya.

“Isu ini (Rohingya) lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah,” ungkapnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9) seperti dikutip rmol.co

“Jadi orang orang yang banyak menyampaikan isu di twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, isu Rohingya malah dipakai untuk membakar sentimen Umat Islam untuk anti pemerintah layaknya Pilgub DKI Jakarta baru-baru ini, bukan sebagai aksi kemanusiaan.

Di media sosial itu, kata dia, masyarakat seakan digiring untuk memframing pemerintah lemah dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Padahal, sesungguhnya pemerintah sudah melakukan langkah yang tepat.

“Gaya lama. Karna dulu ada isu Pilgub (DKI) untuk nyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipake untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist,” bebernya.

Karena itu pihaknya melarang Aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur yang rencananya akan digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan laskar di Magelang dan daerah sekitarnya di Borobudur pada Jumat (8/9) nanti.

“Sekarang yang harus dikerjakan bukannya dalam menguasai Borobudur. Ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita, abad kedelapan orang jawa mampu buat bangunan seperti itu. Ini bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jenderal Tito mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih waspada dalam menerima ajakan apapun untuk antipati pemerintah. “Masyarakat saya minta lebih waspada,” pungkasnya.

Seperti di ketahui sejak Sabtu 1 September 2017 saban hari selalu ada kelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar Myanmar di Jakarta yang dianggap para demonstran sebagai genosida Militer Myanmar ke etnis Muslim Rohingya.

Aksi besar berikutnya adalah Rabu besok (06/09) yang di gelar DPP FPI di bundaran HI. Diperkirakan puluhan ribu orang akan ikut aksi ini karena juga terbuka untuk umum jika ingin ikut.

Dunia internasionalpun ikut bersuara seperti PBB, Inggris, Turki, Malaysia bahkan negara Mali menutup kedutaan besar Myanmar di negaranya.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa