LAKSI Akan Gugat Ke MK Soal Ruslie Habibie Nara Pidana Jadi Cagub

unduhan

Klikaktifis.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mempersoalkan status Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie sebagai seorang narapidana bisa mengikuti Pilkada.

Mereka (baca : LAKSI) akan melakukan perlawanan hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan Ruslie Habibie ini sekaligus mengirim surat ke ke berbagai pihak terkait antara lain Presiden RI Joko Widodo. Berikut petikan suratnya.

No : 150/B-01/LAKSI/lX/2016
Lamp : –
Perihal : Laporan Korupsi Ruslie Habibi dan Menggugat Keputusan MK

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Joko Widodo (Presiden RI)

Bapak Ade Komarudin ( Ketua DPR RI )

Bapak Tjahyo Kumolo (Mentri Dalam Negeri)

Bapak Yassona laoly ( Menkumham)

Agus Raharjo (Ketua KPK)

Bapak Muhamad Prastyo ( Kepala Kejaksaan Agung )

Bapak Jendral Tito Karnavian ( Kapolri )

Di
Tempat
Dengan Hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga bapak selalu dalam keadaan sehat wal’afiat dan selalu sukses menjalankan aktifitas sehari hari. Amin.

Lagi-lagi Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan mengejutkan. Belum reda polemik putusan yang melegalkan politik dinasti, kali ini MK juga memutuskan mantan narapidana dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kemarin, MK dalam putusannya menganulir Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memuat ketentuan larangan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri pada Pilkada.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bahwa kasus narapidana yang dapat menjadi peserta pilkada sudah menyalahi aturan. Menurutnya, jika calon peserta pilkada masih menjadi terpidana, tidak ada alasan untuk diterima.

“Tidak bisa harusnya. Selesaikan dulu masa tahanannya, baru bisa mencalonkan diri,” ujarnya saat di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/9/2015). Dirinya menjelaskan, seorang narapidana baru dapat dikatakan mantan narapidana jika masa hukuman sebagai terpidana sudah paripurna atau sudah selesai.

Jika narapidana masih menjalani hukuman meski bebas bersyarat, syarat tersebut harus dipenuhi sebelumnya. Selain itu Natalius Pigai mengaku tak setuju soal usulan yang dilontarkan Komisi II DPR kepada KPU untuk memberi peluang kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman percobaan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Jangan dengan sadar dan sengaja memberi kesempatan kepada orang-orang yang cacat moral dan cacat hukum untuk bisa memimpin negara,” kata Pigai mengaku tak setuju jika orang yang masih menyandang status narapidana ikut maju dalam persaingan kepala daerah. Akan lain halnya jika mereka sudah berstatus sebagai mantan narapidana. tuturnya.

Baginya, salah jika Komisi II DPR mengajukan revisi UU Pilkada yang membolehkan narapidana boleh ikut dalam Pilkada. Sebab, untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, butuh pemimpin yang memiliki dua faktor itu.

“(Narapidana) akan menganggu tata kelola pemerintah, semangat pemerintah reformasi birokrasi itu kan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bagaimana bisa kita bisa melakukan reformasi birokrasi kalau kita masih memberikan permisi atau peluang bagi pemimpin yang tidak bersih dan berwibawa? Itu problem,”

Oleh karena itu kami sebagai elemen bangsa yang peduli dengan permasalahan daerah menyatakan sikap bersama :

1. Menuntut agar keputusan MK yang menganulir pasal 7 huruf g tentang mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak dapat di jadikan landasan hukum di KPU daerah mengingat sosialisasi putusan tersebut belum di terima oleh masyarakat,

2. Perbedaan semangat daerah dan MK dalam memandang permasalahan seorang pemimpin di daerah berbeda karna masyarakat di daerah tidak mudah menerima narapidana yang pernah bermasalah atau sedang menjalani masa hukuman maju menjadi kepala daerah karena akan memberikan contoh yang tidak baik

3. Meminta KPU Pusat dan KPUD daerah Gorontalo agar tetap membuat aturan pemilu kepala daerah agar tidak memberikan kesempatan kepada Rusli Habibi yang masih menjalani hukuman percobaan untuk mencalonkan kembali menjadi gubenur daerah.

4. Penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim memerika Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie di Bareskrim Mabes Polri, Rusli diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zaenal Umar Sidiki (ZUS), Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011. Ada dua kasus terkait RSUD ZUS yang ditangani Bareskrim.

Pertama, proyek yang dimenangkan PT Dinar Raya Mega dengan tersangka dokter RA sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,5 miliar.

Nilai proyeknya Rp 5,7 miliar yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penyesuaian dana infrastruktur daerah. Proyek ini sudah selesai dan sudah dibayarkan 100 persen.

5. Kasus korupsi dalam proyek pagar keliling, penimbunan jalan akses, dan jaringan sumber air bersih di RSUD ZUS. Pemenangnya, Kharisma Indoraya Sukses dengan tersangka dirut PT tersebut berinisial J dengan nilai proyek Rp 4,4 miliar. Dalam kasus ini kerugian negara diduga sekitar Rp 896 juta.

6. Kasus tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. dengan sistim tahun jamak (multiyears) tahun anggaran 2010/2011/2012 jumlah anggaran Rp100.000.000,00.- dengan dugaan kerugian negara Rp18.658.543.202,00.-.

“Dari monitoring dan investigasi yang dilakukan selama ini, jelas terindikasi praktik korupsi pada proyek tersebut. Dari tahun anggaran 2010 hingga 2012 negara telah dirugikan sebesar 18 milyar lebih,” praktik korupsi yang terjadi pada pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan Kabupaten Gorontalo atau yang di sebut Proyek Multiyears BLOK PLAN.

7. “Bermula dari terpilihnya Bupati tahun 2008 Drs. Rusli Habibie yang menggagas perda Tahun Jamak dengan alokasi Anggaran Rp. 100.000.000.000,00 untuk membangun gedung perkantoran. Tahun 2010, Perda Tahun Jamak berbandrol 100 miliar, disahkan dengan suara DPRD tidak bulat, karena salah satu Fraksi dari lima Fraksi menolak,” ungkapnya.

“Alasan penolakan, karena Perda tidak memiliki payung hukum dan berpotensi tindak pidana korupsi.

Demikianlah surat penyataan ini kami buat sebagai bahan masukan dan informasi kepada para pemegang jabatan di republik ini untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai sebuah keputusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebab kami dari elemen masyarakat berharap hasil pemilukada dapat melahirkan pemimpin yang amanah, profesional dan tidak cacat moral untuk itu seleksi di KPU menjadi penting agar KPU bersikap tegas terhadap aturan main tentang calon kepala daerah.
Jakarta, 24 September 2016

LEMBAGA ADVOKASI KAJIAN STRATEGIS INDONESIA
(LAKSI)

Azmi Hidzaqi SE (Ketua Umum)

Maun Yambat SIP (Sekretaris)

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa