Kornas MP BPJS, Kritik Politisasi HUT 49 BPJS Kesehatan

IMG-20170717-WA0001Klikaktifis.com – 15 Juli diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan. Peringatan ini rutin dilakukan setiap tahun walaupun dalam perjalanannya BPJS Kesehatan sendiri baru menempuh tiga setengah tahun, sejak BPJS kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS danTNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun warga pada umumnya.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama PT Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Saat ini, program JKN-KIS telah menjadi program terbesar di dunia, dalam arti jumlah kepesertaan yang hampir mencapai 174 juta orang dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

Jumlah kepesertaan ini akan terus bertambah seiring waktu hingga tercapainya cakupan semesta, yang diharapkan dapat terwujudkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

Pada tanggal 17 Juli 2017, diperingati HUT BPJS kesehatan yang ke 49. Peringatan HUT BPJS kesehatan tahun ini diwarnai kegiatan Saresehan Nasional dan puncak HUT BPJS kesehatan di Kantor Pusat BPJS kesehatan Jakarta.

Namun kami menilai ada yang janggal dalam perayaan puncak acara tersebut. Terselip agenda penandatanganan prasasti dan pidato kenegarawanan dari Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri.

Hal ini kami nilai janggal karena semestinya hal ini tidak disajikan untuk seorang mantan presiden RI, lebih tepat yakni dilakukan oleh presiden RI saat ini, Joko Widodo. Jikapun Presiden Jokowi berhalangan cukuplah diwakili oleh menteri terkait, ujar Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS, Hery Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/07).

Menurut Hery, Tidaklah tepat dilakukan oleh BPJS kesehatan dalam peringatan acara yang dimaksud karena BPJS kesehatan bukan lah bagian dari partai politik tertentu.

Meski ada rumors kuat jika Dirut BPJS kesehatan sekarang mempunyai relasi kuat dengan kolega Megawati Soekarnoputri saat keterpilihannya sebagai Dirut BPJS kesehatan pada seleksi kepemimpinan BPJS di akhir 2015 lalu. Bahkan disinyalir banyak pihak seleksi direksi BPJS yang lalu tidak lah sarat kompetensi.

Bahwa UU SJSN dibuat saat rezim Megawati berkuasa yang menjadi alasan disajikan nya acara khusus tersebut merupakan alasan yang tidak cukup kuat dan terkesan dipaksakan.

Bagaimanapun BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang harus mencerminkan imparsial dari bagian kekuatan politik manapun.

“Sebab ini merupakan langkah mundur dari sisi periodesasi kepemimpinan nasional yang tidak mungkin ditarik ke belakang dari zaman rezim kekinian”, tegas Hery.

Hery mengkritik keras dan sangat menyayangkan digelarnya perhelatan HUT BPJS kesehatan dengan tampilan yang terkesan mencari muka secara politik dihadapan rezim lama, yang sebenarnya sudah off to date untuk didaur ulang dalam peringatan acara puncak HUT BPJS kesehatan yang ke 49.

“Hal ini musti dikoreksi dan dikaji ulang oleh jajaran direksi BPJS kesehatan kelak dalam sesi seremonial yang menjadi rutinitas nya, selamat HUT BPJS ke 49. Stop Politisasi BPJS”, tegas  Hery.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa