Koalisi Setengah Hati, Sebuah Komitmen Politik Partai ‘Oposisi’ Pendukung Prabowo-Hatta  

 

 

downloadfile-4

Oleh: Muliansyah Abdurrahman Ways

Penulis Adalah: Dosen FISIP-Univ. Muhammadiyah Sorong dan

Peneliti Politik di CEPP (Center for Election and Political Party)

Koalisi Merah Putih (KMP) adalah kelompok partai-partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden RI di pemilihan presiden tahun 2014.

Alhasil pasangan tersebut kalah dalam pertarungan politik yang hanya melibatkan dua pasangan sama-sama memiliki kekuatan baik di pusat hingga daerah. Pertarungan head to head antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memberikan pelajaran berharga kepada bangsa dan negara yang selama ini di cita-citakan bersama.

Namun pertarungan tersebut tak berhenti pada saat pemilihan, akan tetapi kekuatan politik berlanjut hingga penentuan ketua DPR RI dan setiap perangkat di DPR RI yang pada akhirnya  mayoritas di isi oleh koalisi merah puitih.

Koalisi Merah Putih (KMP) terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KHI) terdiri dari Partai Nasdem, PDIP, Partai Hanura, PKB serta Partai Demokrat memilih netral atau tak berkoalisi dengan kedua koalisi tersebut.

Namun KIH hingga sekarang tetap lenggang dalam pemerintahan Jokowi-JK, tetapi KMP belakangan ini telah di goyah oleh dinamika internal yang berefek pada komitmen politik koalisi merah putih alias manuver kepemimpinan baru di partai yang tak sepaham dengan kepemimpinan sebelumnya.

Ini artinya menunjukkan bahwa komitmen partai politik di koalisi Prabowo-Hatta hanya segelintir pengurus yang berkuasa di internal atau karena kepentingan yang tidak di dasari oleh ideologi, maka kepentingan tersebut tak selamanya bertahan.

Realitas politik telah kita lihat bahwa koalisi merah putih adalah “koalisi setengah hati” artinya komitmen politik di koalisi tersebut tak berarti dalam perjuangan, namun perjuangan yang dilangsungkan hanya mengusung Presiden dan Wakil Persiden serta menentukan ketua DPR RI dan perangkatnya.

Selanjutnya KMP memilih jalannya masing masing, pertama; Golkar dan PPP di guncang bencana faksionalisme yang tak selesai bahkan manuver Golkar kubu Agung Laksono lebih memilih mendukung Pemerintah tak sebanding dengan kubu Aburizal yang memilih menjadi partai “oposisi”, dan PPP faksi Rahuirmudji juga memilih mendukung jalur pemerintah di bandingkan dengan PPP faksi Djan Faridz yang memilih ke koalisi merah putih seperti kepemimpinan sebelumnya.

Kedua; kepemimpinan baru PAN di ketuai oleh Zulkifli Hasan lebih condong bergabung ke pemerintah daripada bertahan di KMP yang di bangun oleh koalisi kepemimpinan PAN sebelumnya Hatta Rajasa yang pernah di dukung menjadi calon wakil presiden RI. Ketiga; kembali kita melihat PKS yang sebelumnya menjadi partai setia di KMP oleh kepemimpinan Anis Matta, namun setelah Imam S berganti menjadi Presiden PKS, dinamika PKS berubah peta berpolitiknya, dimana Imam lebih bergerak membangun komunikasi politik dengan pemerintah Jokowi-JK.

Pertanyaan kemudian adalah apakah komitmen politik partai-partai yang menjadi “oposisi” hingga selesainya pemerintahan Jokowi-JK atau masing-masing partai tersebut akan mencari jalan dan setengah hati di koalisi merah putih. Keraguan penulis mulai memastikan bahwa partai-partai yang berada dalam KMP akan tertinggal tersendiri Partai Gerindra, di mana Gerindra kini belum terlihat sebagai partai yang manuver seperti partai-partai yang lain.

Mungkin Gerindra masih menjaga etika partai, yang mana partai ini sebagai partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden RI bahkan Gerindra sendiri adalah partai bekingan langsung oleh Prabowo, makanya tak perlu masuk ke pemerintah, tetapi tetap saja menjadi partai menyeimbang dan menjaga stabilitas demokrasi hingga akhir jabatan Jokowi-JK, supaya  ada partai yang selalu mengingatkan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Koalisi Ideologi, Sesaat dan Relasi Politik

Itulah politik, kadang kita bersama terkadang kita berpisah, tergantung dari momen, cita-cita (perjuangan) dan kepentingan, bila momentum politik hadir dengan sikap kita bersama, maka kita akan besama; kemudian bila perjuangan dan cita-cita kita sama, maka kitapun akan selalu bersama untuk kita perjuangkan, dan bila kepentingan kita sama, maka kita jugapun akan bersama, tetapi bila kepentingan kita berbeda, maka kita akan berpisah dan berbeda. Politik memang kejam, lawan bisa menjadi kawan dan kawanpun bisa menjadi lawan, maka berpolitiklah dengan seni tanpa mengurangi etika-etika politik seperti yang termaktub dalam ilmu politik tentang nilai-nilai politik.

Koalisi atau persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsure, di mana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri, biasanya aliansi/koalisi seperti ini hanyalah sementara alias yang di dapatkan hanya asas manfaat. Itu yang dimaksud dengan pengertian koalisi sementara/sesaat, namun kalau dilihat pada konteks koalisi ideologis, maka koalisi tersebut akan selalu bertahan dan sangat membutuhkan dan memberikan kejuangan yang lebih berjangka panjang. Contoh koalisi bangsa-bangsa barat dalam melakukan hegemoni politik dan militer kepada bangsa-bangsa timur termasuk Negara-negara timur tengah (Arab dan sekitarnya).

Kita juga melihat persekutuan raja-raja di Indonesia pada saat Indonesia mau merdeka, mereka bersatu padu menuntaskan para penjajah dari sabang sampai Mereuke. Tentu pengertian diatas dapat kita melihat koalisi partai-partai politik di Indonesia, di mana partai-partai politik di Indonesia masih tergolong politik berkoalisi sesaat, kalau kita tarik ke belakang bahwa partai islam sempat menjadi partai yang kuat, karena telah bergabung dalam satu ikatan di partai Masyumi pada saat itu, walaupun pada akhirnya partai tersebut juga bubar dan tinggal sejarahnya.

Ini berarti bahwa koalisi partai-partai belakangan ini juga hanya semata-mata mendapatkan kepentingan sesaat, makanya partai-partai yang tergabung dalam koalisi merah putih juga mulai satu per satu menarik diri dan berpisah dari koalisi tersebut. Bicara etika perpolitikan partai politik memang tak asing dalam kajiannya, kenapa?

Karena irisan politik akan melahirkan sakit hati di kalangan orang-orang yang pernah membangun koalisi ini, tetapi kalau dilihat secara politik, tentu semua partai politik akan mencari yang namanya prinsip relasi politik dan penghidupan partai politik lewat jalur-jalur pemerintahan yang dapat menguntungkan partai dari segala aspek (aspek pemanfaatan, keuntungan dan sebagainya).

Memang di Indonesia harus kita akui, partai politik belum bisa menjadi partai yang mandiri secara ekonomi maupun relasi-relasi yang menguntungkan, sehingga jangan heran bila partai harus mendapat manfaat dalam mengelolah partainya selama pemerintahan berkuasa.

Demokrasi Tak Seimbang

Substansi Chek and balance  akan rapuh bila semua partai politik bergabung kembali ke pemerintahan sekarang, atau bahasa penulis lebih melihat pada aspek demokrasi yang tak seimbang.  Kalau seandainya 70 % sampai 80 % masuk menjadi bagian dari partai pemerintah, maka demokrasi yang di cita-citakan akan menjadi tirani mayorita alias tidak ada lagi masukan kritis dan seimbang. Karena kalau PDIP, Golkar, PAN, PKS, Hanura, PPP, PKB dan Nasdem, maka tinggal Gerindra dan Demokrat yang menjadi partai seimbang, konon kedua partai ini juga tidak bersama dalam perspektifnya.

Padahal kita semua menginginkan bahwa kepemimpinan Jokowi-JK harus menjaga nilai-nilai dari demokrasi (baik secara procedural maupun substansi), di mana cukup menjadikan partai sebagai bagian pemerintah hanyalah 55 %, sehingga partai tersebut hanya menjadi kekuatan dalam mengambil keputusan secara politik, partai lain silahkan memilih jalur oposisi yang sama-sama membangun bangsa dan Negara. Pemerintahan Jokowi-JK tak perlu takut atas setiap keputusan dan kebijakan, karena sudah menguasi berapa partai politik dan berapa jumlah yang sudah sepantasnya, apalagi Jokowi-JK di pilih oleh Rakyat Indonesia mayoritas.

Penulis hanya berharap bahwa Demokrasi perlu kita bangun dalam system ketatanegaraan yang ideal, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang besar dan taat atas nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa