Khalid ; Ahok Sedang Adu Domba Jokowi & Rizal Ramli

IMG-20160713-WA0027
Foto : ilustrasi/net

Klikaktifis.com – Gubernur DKI dan PT. Muara Wisesa Samudera anak usaha PT. Agung Podomoro harus patuh kepada keputusan Menko Maritim Rizal Ramli untuk menghentikan serta membatalkan proyek Reklamasi Pulau G karena terjadi pelanggaran berat.

Komite Bersama Reklamasi.yang beranggotakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI telah mengeluarkan penilaian bahwa reklamasi Pulau G di anggap telah merusak lingkungan hidup, mengancam proyek vital strategis.

Menggangu proyek PLTU yang akan mengancam pasokan listrik ke Jakarta, gangguan kabel bawah laut, pelabuhan dan lalu lintas laut khususnya nelayan. Demikian disampaikan Khalid Zabidi, Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) dalam siaran pers yang di terima redaksi beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (14/7)

Khalid menjelaskan, sebelumnya PTUN Jakarta telah mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Hakim Ahok tidak punya dasar hukum, tak cermat, dan merugikan nelayan menurut keputusan PTUN sedikitnya Ahok telah mengabaikan 8 poin hukum dalam menerbitkan SK Reklamasi Pulau G.

“Belum lagi dugaan indikasi korupsi yang melibatka petinggi PT. Agung Podomoro, Ariesman Wijaya yang juga menyeret nama besar Aguan yang memperlihatkan bahwa Proyek Reklamasi adalah proyek yang bermasalah hukum”, tegasnya.

Sekarang sambung dia, Ahok menantang Rizal Ramli dan bahkan Jokowi untuk mencabut Keppres no 52 tahun 1995 yang sudah kadaluarsa karena sudah terbit Perpres No 54 Tahun 2008. Mempertentangkan keputusan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya dengan Jokowi sebagai Presiden.

Kata Khalid, bukan kali ini Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya di “adu domba” dengan Presiden Jokowi, misalnya pada kasus pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt, kasus Blok Masela, Kasus Dwelling Time Pelindo II dan Kasus Freeport, Rizal Ramli di adu domba oleh kalangan istana dan kalangan dekat Presiden sendiri, tandasnya.

“Namun publik pada akhirnya sadar dan mengetahui bahwa Rizal Ramli bersikap lurus, obyektif dan tegas menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan kepentingan bangsa dan rakyat”, tutupnya.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa