Ketum PB HMI ; Ekonomi, Politik dan Hukum Jokowi-JK Sangat Buruk!

mulyadiJAKARTA (Klikaktifis.com) – Berakhir sudah kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kongres yang direncanakan dari tanggal 22 – 26 Nopember, sempat molor sampai 5 Desember di Pekanbaru provinsi Riau.

Rabu, (09/12/2015) Klikaktifis.com sempat bertemu dan mewawancarai Ketua Umum terpilih, Mulyadi P. Tamsir. Putra Kalimantan Barat kelahiran Lampung, 8 April 1981 itu di kantor redaksi Klikaktifis.com seputar jakarta pusat.

Mulyadi, sebelum mulai wawancara terlihat sangat sibuk menerima telfon, sempat terdengar oleh Klikaktifis nampaknya ia membicarakan teknis pemulangan beberapa peserta kongres yang masih belum pulang dari Pekanbaru, Riau.

Berikut wawancaranya lengkap. Klikaktifis.com (KA) dengan Mulyadi P. Tamsir (MPT)!

KA : Bung pertama kami ucapkan selamat atas suksesnya kongres dan terpilihanya anda sebagai Ketua Umum. BTW Bagaimana Pelaksanaan Kongres?

MPT : Kongres berjalan cukup panjang, kurang lebih tiga belas hari. Diwarnai dinamika yang akhirnya pada tanggal 5 desember selesai. Salah satunya hasilnya adalah dengan terpilihnya saya sebagai formatur, Ketua umum PB HMI dan dua orang mide formatur juga adanya beberapa rekomendasi internal berkaitan dengan perbaikan organisasi  dan ekternal berkaitan dengan gagasaan HMI untuk indonesia.

Itulah perjalanan Kongres yang memakan waktu 13 hari, saya kira jauh lebih baik dari kongres sebelumnya.tapi, mesti terus di perbaiki karena kongres yang berjalan 13 hari itu tidak efektik untuk perjalanan organisasi.

 

KA : Apa pendapat bung Mulyadi terkait kondisi kekinian, soal Freeport, Papa minta saham?

MPT : Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, Bahwa kekayaan alam dan yang berada di dalamnya itu dikelola oleh negara dalam rangka kemakmuran rakyat.  Artinya apa yang di lakukan oleh beberapa pejabat kita dengan meminta saham perusahaan Internasional dari sisi etika, itu mereka telah menyalahi dari pasala 33 UUD 45. Karfena telah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita untuk kepentingan pribadi. Ini tentunya, pertama mereka sebagai pejabat publik yang mestinya bekerja melayani masyarakat untuk kejahteraan rakyat, tapi telah menyalah gunakan kekuasaannya. Ini mesti mendapat sikap kritis kita sebagai elemen bangsa, supaya kedepan tidak ada lagi pejabat publik memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

 

KA : Soal kontrak karya Freeport, Setuju diperpanjang atau bagaimana?

MPT : Bekerja sama dengan perusahaan asing tidak ada persoalan. Selama saling menguntungkan. Dan mengacu pada undang-undang. Mestinya tidak ada perbedaan freeport dengan lainnya. Kalau saya lebih setuju renegosiasi kontrak. Kenapa? Ke depan ada manfaat yang lebih besar. Sumber daya alam kita bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan.

 

KA : Soal Sudirman Said yang seperti menjanjikan sesuatu dengan kontrak karya yang diperpanjang dengan menyelesaikan aturan-aturan. Yang mestinya itu dua tahun sebelum kontrak karya itu habis. Gimana pendapat anda?

MPT : Kalau ingin menyelesaikan aturan-aturan ya bagus. Apa kira-kira yang dibutuhkan dengan itu. dan perpanjangan kontraknya nanti dua tahun sebelum berakhir, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang dikatakan akan diselesaikan aturan-aturannya dulu itu bagus. Jangan mesti langsung kontrak.

Kalau itu dimaknai dengan menjanjikan atau dimaknai supaya freeport menangkap apa yang tersembunyi di balik perkataannya. Ya tapi mudah-mudahan apa yang dikatakannya benar. Dia menyelasikan aturan-aturan itu sehingga hasilnya akan sama-sama menguntungkan.

 

KA : Soal Pejabat pertemuan freeport dengan pejabat negara yang diam-diam merekam. Bagaimana menurut anda?

MPT : Kalau bicara tentang etika, tidak semestinya dia merekam pembicaraan itu. Tapi kalau misalnya pembicaraan itu seperti yang terjadi selama ini. Ada tendensi pragmatis secara personal dari pejabat itu, saya kira  itu bagus. Artinya siapa pun ke depan mencoba bargaining kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan tidak terjadi lagi. Sehingga pejabat ke depan lebih berhati-hati berbicara dengan siapapun. tapi kewenangan freeport untuk merekam.

 

KA:  Sekarang soal kepemerintahan, soal setahun evaluasi kepemerintahan Jokowi-Jk bagaimana menurut anda?

MPT: Satu tahun bagi sebuah bangsa dan negara belum menjadi ukuran kinerja pemerintahan tapi memang banyak hal yang dirasakan masyarakat cenderung negatif, misalnya, dari sisi perekonomian: terjadi perlambatan dan kesenjangan  ekonomi yang cukup tinggi, indeks rasio GINI semakin meningkat GINI  menjadi tolak ukur bagi masyarakat kita seberapa berhasil pemerintahan jokowi-Jk pada tahun pertama. Nah harapan kita dengan indikator-indikator itu mereka bisa memperbaiki, nah  harusnya dilakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja menteri. Sehingga satu tahun pertama dimana kelemahan dan kekurangannya dan pada kemudian hari diperbaiki,banyak misalnya dari sisi hukum, hukum yang di jadikan alat oleh negara untuk memilah dan mimilih pejabat-pejabat negara yang di jadikan target yang salah sasaran KPK pun menjadi mandul, begitupun alat pemerintah nah itu juga menyebakan kondisi hukum dan politik kita yang tidak stabil .

 

KA : Apa kondisi  yang sangat menonjol saat ini yang sangat buruk bila di beri skoring?

MPT : Kalau saya dari sisi ekonomi, politik dan Hukum dari sisi yang paling buruk.

 

KA: Pikiran pikiran apa dari bang mulyadi dari 3 sektor tersebut yang paling mendasar buruknya?

MPT : Paling mendasar itu ekonomi karena hajat hidup orang banyak dan menyangkut hajat hidup rakyat indonesia bagi saya yang harus di perbaiki : skala prioritas pada sisi ekonomi kalau kita lihat hari ini kita terkenal dengan penghasil karet dan sawit dan pada hari ini harga karet dan sawit turun drastis menyebabkan perekonomian masyarakat kita jauh menurun kemudian pada kuartal ke 3 serapan APBN dan APBD baru sebesar 20% itu yang menyebabkan kesulitan perekonomian masyarakat kita uang yang beredar di masyarakat kita rendah dan masyarakat kita susah mencari uang.

 

KA : Bagaimana menurut anda dengan paket-paket ekonomi pemerintah, dengan membebaskan beberapa regulasi- regulasi yang tadinya ketat menjadi kendor, Misalnya MART (toko moderen ) yang berkembang pesat ?

 

MPT : Sebenarnya kalau tujuan untuk meningkatkan Investasi itu bagus tapi kalau tujuannya untuk memudahkan kapitalisme dan mengkapitalisasi pasar pasar lokal  itu tidak baik dan justru membunuh  masyarakat lokal, kalau yang saya amati itu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kapitalisme dan kemudian kemudahan seperti itu membuat kesenjangan antar masyarakat yang lebih tinggi, mestinya pemerintah memberdayakan masyarakat kecil dan lokal untuk bagaimana caranya mereka berkembang dengan memberikan kemudahan modal kepada masyarakat kecil dan pengusaha pemula dengan memberi akses permodalan di sektor  pertanian dan perdagangan, karena ekonomi mikro itulah yang menopang ketahanan ekonomi nasional, dari sisi politik kegaduhan yang terjadi di DPR RI yang sekarang belum tuntas dan pimpinan DPR yang secara etika menyalahi aturan kemudia beberapa partai yang dualisme sampai sekarang yang masih belum tuntas, itu jadi catatan penting bahwa pembangunan politik kita masih belum sehat.

 

KA : Menurut anda kalau dari sisi politik apa yang perlu di garis bawahi ?

MPT : Dari sisi politik kegaduhan yang terjadi di DPR RI yang sekarang belum tuntas dan pimpinan DPR yang secara etika menyalahi aturan kemudian beberapa partai yang dualisme sampai sekarang yang masih belum tuntas, itu jadi catatan penting bahwa pembangunan politik kita masih belum sehat.

 

KA : Menurut anda apa hubungan antara kinerja Pemerintah dan DPR ?

MPT : Pemerintah punya kinerja dan saya tidak mengatakan itu gara-gara pemerintah tapi itulah kondisi saat ini, contoh kecil seperti penyelesian tentang partai politik misalnya,menurut saya  kalo tidak ada campur tangan pemerintah yang terlalu jauh didalam akan mudah dilakukan kemudian kelompok-kelompok oposisi dan kelompok pemerintah membuat proses demokrasi kita pemerintah punya tidak sehat dan DPR juga punya kinerja, kegaduhan-kegaduhan di DPR menyebabkan mereka tidak produktif dalam membuat undang-undang yang nanti menjadi acuan mereka melaksanakan kerja, jadi korelasi antara kondisi politik di DPR dengan pemerintah sangat signifikan, dampak dari akibat pemerintahan saat ini saya kira ada korelasinya walaupun tidak seluruhnya.

 

KA : Munurut anda apa yang menjadi catatan kalo ditinjau dari sisi hukum?

MPT : Kasus-kasus besar seperti BLBI dan Century sampai saat ini masih belum terungkap saya kira itu harus menjadi catatan, pemerintahan dari periode ke periode itu tidak berani mengungkap kasus-kasus yang besar termasuk kebakaran hutan di beberapa daerah kalimantan dan sumatera yang menjadi prioritas itu juga belum diberi tindakan tegas, pemerintah tidak betul-betul menjadikan hukum sebagai panglima hukum dijadikan alat pemerintah saja siapa yang di targetkan untuk di persalahkan dan dimasukan ke penjara maka akan di bidik dan ditangkap tapi mereka yang berpihak kepada pemerintah akan di diamkan.

 

KA: Kembali ke kongres HMI, Apakah anda bisa menceritakan beberapa rekomendasi tentang eksternal dan internal yang penting dari kongres kemarin di Pekanbaru Riau?

MPT: Saya tidak bisa menjelaskan secara utuh rekomendasi itu, karena saya belum merangkum semua rekomendasi, jadi tahapannya setelah kongres ini mereka yang akan merangkum semua hasil kongres itu dan setelah itu akan menjadi referensi, dan itu yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, kalo internal banyak tentang pengkaderan, pembenahan organisasi moderen dan banyak lagi, kalo eksternal tidak terlepas dengan kondisi saat ini misalnya tentang pembenahan pengolahan sumber daya alam kemudian menjadikan hukum sebagai alat negara dan saya kira masih banyak lagi nanti pada saatnya akan kita publish.

 

KA: Kurang lebih dalam satu tahun terakhir ini gerakan eksparlementer mahasiswa HMI hampir jarang turun, baik itu ditataran wacana, gerakan intelektual maupun di gerakan jalanan, kira-kira besok bagaimana?

MPT: Kalau saya kedepannya berharap, kita kan organisasi mahasiswa yang identik dengan nuansa-nuansa intelektual maka lebih mengedepankan gerakan-gerakan intelektual dalam proses pembangunan bangsa dan keumatan, tetapi memang gerakan intelektual itu tidak hanya di pikirkan atau di gagas tetapi untuk disampaikan dan cara penyampaiannya ini bermacam-macam, bisa itu dengan audiensi atau bertemu langsung, kemudian mengingatkan kepada pemerintah dengan cara halus tapi kalo misalnya tidak bisa diingatkan dengan cara halus pasti kami turun dengan cara aksi karena kita organisasi mahasiswa juga organisasi pergerakan.

 

KA: Mengenai pertemuan pejabat dan rencana perpanjangan kontrak freeport dari sisi etika ini sudah berjalan, kalau dari sisi hukum menurut Anda bagaimana ada tidak kemungkinan-kemungkinan persoalan hukum disitu?

MPT: Kita akan telaah, saya kira begini kalo tidak ada persoalan hukumnya rekaman itu tidak akan diungkap, jadi diungkap permasalahannya sudah terjadi atau belum, kalo misalnya sudah terjadi dan negoisasinya sudah ada maka harus dilakukan proses hukum, tapi kalau misalnya memang belum artinya dia harus diberi sangsi moral artinya dia sudah melanggar kode etik sebagai pejabat itu sebagai bentuk antisipasi bagi pemerintah kita dalam upaya menegakkan hukum, menegakkan hukum itu bukan hanya memberikan sangsi tetapi juga antisipasi supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga semua masyarakat itu pada akhirnya karenakan tadi sudah diberikan sangsi moral.

 

KA: Apakah anda pernah membaca transkip pembicaraan tersebut?

MPT : Kebetulan saya belum membaca, karena masalah-masalah kongres.

 

KA: Intinya disitu ada fakta pembicaraan dan pencatutan nama kemudian ada penyebutan permintaan saham dan itu jadi catatan penting, dan rekomendasi Anda seperti apa inikan sudah masuk proses kode etik dan sedang berjalan ke kejaksaan ?

MPT: Kalo memang percakapan itu benar terjadi asli maka mestinya diberikan sangsi kepada mereka, coba saja di teliti satu persatu dan kalo memang benar maka di berikan sangsi, sangsinya kalau memang belum terjadi sahamnya belum dikasih atau sebagainya maka dia dikenakan kode etik sangsi etik, nama-nama yang yang di catut disitu ada Jokowi-JK, Luhut dll termasuk itu juga yang harus di dalamin dan diberikan sangsi.

 

KA: Statement terakhir, tentang evaluasi satu tahun dua bulan Jokowi-Jk, bagaimana menurut Anda?

MPT : Harapan kita pemerintah bisa benar-benar berpihak kepada rakyat tidak hanya menggunakan slogan saja “ Kerja, Kerja, Kerja” tetapi benar-benar kerja dan kerjanya itu bermanfaat untuk kepentingan rakyat tapi bukan untuk para kapitalis, bagi saya kedepan sebanarnya tidak ingin ada gunjang ganjing politik lagi itu musti benar-benar di realisasikan, apa yang menjadi visi yang katanya NAWACITA, program revolusi mental itu benar-benar di realisasikan oleh pemerintah terutama bagi orang-orang yang mencetuskan visi tersebut, jangan merubah mental masyarakat indonesia sementara mentalnya sendiri belum dirubah atau di revolusi, akhirnya harapan kita kedepan semoga bangsa Indonesia menjadi lebih baik, intinya kita akan taat kepada mereka ketika mementingkan kepentinagan rakyat.

 

KA: Soal Kongres HMI, kemarin kan hasilnya cukup imbang antara kubu mas Mulyadi dan kubu mas Azharkan kemudian dalam penyusunan kabinet nanti akan seperti apa?

MPT: Saya kira begini, yang pasti kita akan mengakomodir teman-teman itu meskipun dari sisi persentase tidak terlalu bsar, harapan kita kedepan saya dan teman-teman itu bisa bahu membahu dalam memperbaiki dan membesarkan organisasi ini, makanya harapan kita tidak ada yang kalah dalam proses kongres kemarin kemanangan kita menjadi kemenangan bersama dan kemenangan itu bisa kita rasakan ketika terjadi perbaikan-perbaikan oranisasi, maka tugas berat bagi saya adalah bagaimana saya bisa memberikan bukti bahwa dua tahun kedepan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap organisasi HMI sehingga menjadi lebih baik.

 

KA: Terakhir, Selama delapan bulan terakhir ini ada gerakan aliansi tarik mandat ada GPII, IMM, HIMA Al-wasliyah, dan banyak lagi, ada pandangan atau pedapat ?

MPT : Saya kira sah-sah saja teman-teman untuk mengingatkan pemerintah dari sekian persen pemilih Jokowi-Jk pada saat itu sudah ada yang mulai menyampaikan ketidak sukaanya, mudah-mudahan ini menjadi alat, menjadi media bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka sehingga bisa lebih baik, tapi kalo misalnya dengan peringatan-peringatan yang seperti itu juga tidak membuat pemerintah jadi lebih baik saya kira sah-sah saja apa yang dilakukan teman-teman dan pasti ketika batas toleransi kita kepada pemerintah sudah tidak bisa kita berikan, pasti kita bergabung dengan teman-teman memperbaiki Indonesia, jadi semua gerakan-gerakan yang kita lakukan selama tujuannya memperbaiki Indonesia pasti saya akan masuk dalam gerakan itu.

(Mars & IN)

 

 

 

 

3 Comments - Write a Comment

  1. alma'arif setaf · Edit

    HMI kini sudah dewasa. ia sepatutnya menjadi teladan bagi segenap elemen bangsa. instansi keputusan konstitusional HMI mestilah lebih produktif. ajang politisasi harus segera dijadikan ajang intelektual.

  2. selamat aja buat saudara mulyadi PT
    Atas terpilihnya jadi ketua umum PB HmI periode 2015- 2017, semoga HmI lebih baik dan benar- benar dirido’inya.
    Mohon maaf kalau menanggapi masalah pemerintahan bosen gak ada selesainya baik pemerintah dan DPR.
    By your best friend
    Probolinggo.MT

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa