Kekuasaan Yang “Bernohtah”

bang-saiduddin-20161229_215628Oleh :

Saifuddin Al Mughniy

OGIE Institute _Research and Political Development

Saya sekilas tertegun, takkala pemberitaan memuat berbagai issu, wacana, perdebatan yang melibatkan elemen tertentu, yang sampai menuju pada nada “penistaan” baik kelompok, ras dan agama tertentu.

Saya hanya bisa menghela nafas panjang, dengan secuil pertanyaan, apakah ini ajaran politik ? apakah ini ajaran demokrasi ? apakah ini anjuran dalam beragama ?

naudzubillah minzalikh, kalau semua jawabannya ya, maka sesungguhnya kita telah kehilangan makna “bermasyarakat dengan baik” atau boleh jadi kita telah kehilangan “jejak beragama yang baik”.

Oleh karena itu dalam politik, demokrasi, agama, tentu bukan hanya melihat intensitas tetapi juga eksistensialis yang merujuk pada “power personality ”, sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Minimal agama adalah hal yang terpenting sebagai “titik pencerah” dalam kehidupan berpolitik.

Sehingga membincang negara bukan lalu menafikkan politik sebagai medium proses berjalannya demokrasi. Sebab demokrasi hingga saat ini masih dipakai sebagai mainstream didalam penataan perpolitikan disuatu bangsa.

Indonesia sebagai negera dunia ketiga pun nyaris masih mempertahankan sistem ini sebagai jalan tengah terhadap politik Islam dengan politik liberalism.

Indonesia sejak usia kemerdekaan 71 tahun ini bukan tidak mungkin semakin mtanag dalam menemukan hakekat berdemokrasi yang sesungguhnya, ataukah akan menunggu sampai usia 100 tahun untuk mematangkan demokrasi sebagaimana bangsa Amerika melakukan itu.

Tentu menjadi sesuatu yang “absurd” bila hal itu dilakukan, mengingat transformasi pengetahuan demikian cepatnya merambah seluruh kawasan Negara-bangsa (nation state), penemuan sains dan tehnologi menjadi instrument perkembangan suatu bangsa menuju cita-citanya.

Saya kira apa yang tergambar dalam UUD 1945 sebagai dasar ber(kebangsa)an Indonesia yang baik telah terurai dengan benar yang dilahirkan dari rahim kemerdekaan.

Perkara sekarang adalah jika dikatakan “Indonesia adalah negara tanpa Tuhan”, maka sudah pasti banyak orang Indonesia akan marah. Bahkan orang yang mengatakannya akan dianggap sebagai “orang aneh”.

Sehingga bisa diancam atau dibunuh sekalipun (sebagaimana sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia). Alasannya karena Negara Indonesia adalah negara yang (sesuai dengan sila pertama Pancasila) “ber-Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Alasan lainnya karena hampir semua warga Negara Indonesia adalah umat beragama. Tetapi pertanyaannya, jika demikian, apakah benar negara ini benar-benar dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan dan ajaran enam agama yang dianut warga Negara Indonesia dan diakui pemerintah?

Jika melihat fakta kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat dan beragama di Indonesia justru akan menimbulkan banyak keragu-raguan dan pertanyaan. Apakah saling membenci dan saling bermusuhan antar pribadi dan antar kelompok (apapun alasannya)

adalah bukti Indonesia negara yang beragama? Apakah korupsi yang merajalela adalah bukti bahwa Indonesia negara yang beragama?

Apakah meneror dan membunuh warga negara sendiri hanya karena beda pendapat dan pandangan ideologi adalah bukti bahwa bahwa Indonesia adalah negara beragama?

Apakah membenarkan satu agama dan mengharamkan agama lain adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara beragama?

Apakah manipulasi kekuasaan oleh para pemimpin negara untuk menindas dan menjajah rakyatnya adalah bukti bahwa Indonesia negara beragama?

Apakah hampir semua kekayaan alam digadaikan kepada pihak asing dan membiarkan rakyat miskin dan menderita adalah bukti bahwa Indonesia negara beragama?

Dan pertanyaan terakhir, apakah semua kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap warga Negara Indonesia di negara yang mengklaim diri sebagai negara Berketuhanan Yang Masa Esa ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan oleh karenanya negara ini masih kayak disebut sebagai negara yang beragama dan Berketuhanan Yang Masa Esa?

Pertanyaan serta pernyataan tersebut diatas tentu mengundang rasa berontak, marah, jnegkel, sinis, bahkan rasa malu yang cukup tinggi.

Pertanyaan itu sesungguhnya adalah fakta politik yang sulit disembunyikan. Seharusnya kita sebagai bangsa yang menerima nilai Ke(Tuhan)an dalam bingkai berbangsa dan bernegara sejatinya harus eling (ingat), bahwa sudah sejauh inikah “peniadaan” Tuhan atas nama demokrasi dan politik ?.

Vox populi vox dei sekedar peninabobokan rakyat atas nama Tuhan. Mungkin terlalu kritis kalau saya katakana Tuhan pun tergadai diruang yang gelap.

Sebagai bangsa yang mengakui keberagaman ras, suku, budaya, agama, sedapat mungkin ini dapat dijadikan sebagai kekuatan budaya politik tanpa harus menerima “liberalisasi politik” dari luar.

Asumsinya adalah bahwa budaya atau kearifan local (local genius) yang di miliki oleh setiap suku di nusantara tentu mempunyai pesan-pesan moral yang “melangit”.

Kekayan ini tentu tidak dimiliki oleh sku dan bangsa lain, bahkan ada satu bait lagu “tongkat pun ditanam itu bisa tumbuh” begitu subur dan makmurnya negeri ini. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan Tanri Abeng, bahwa Negara ini terlanjur salah diurus.

Oleh karena itu, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian adalah pesan Tuhan dari langit yang harus diterejmahkan oleh penguasa di negeri agar ia “membumi”.

Dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa berharap Indonesia di bangun dari nilai Ke(adab)an Tuhan. Fislsuf sekelas Nietzhe misalnya ketika ia mengatakan bahwa Tuhan telah mati, sebagian kaum rohaniawan tersentak kaget. Apa ia Tuhan yang dimaksud itu adalah yang bersifat “Neccessarium” yang “harus ada” sebagai sang khalik (pencipta).

atau malah sebaliknya yang lebih ekstrim sebagaimana yang diungkapkan oleh Feurbeauch, bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia tetapi manusialah yang menciptakan Tuhan, sebuah gaya berfikir dekonstruktif (ala Derrida, dengan Postmodernisme). Tapi topik kita tidak sampai pada perdebatan mantik ala filsuf di masa lalu.

Namun perdebatan kita sampai pada wilayah kontekstualisasi, bahwa sebenarnya dunia politik dengan gilanya hampir menggeser bahkan “mungkin” telah meminggirkan nalar ke-Tuhan-an, nalar agama di pinggir ruh bernegara dan berpolitik.

Nyaris bukan, tak kala fajar peradaban tertutup “kabut” demokrasi yang tanpa etika dan estetika. Saat ini, dibeberapa Negara dilanda perburuan kekuasaan yang tak terbendungi, penghinaan terhadap simbol-simbol Negara, pelecehan terhadap budaya, penistaan terhadap agama, nyaris membawa petaka kemanusiaan.

Tetapi yang menyedihkan adalah, penguasa tanpa kekuasaan, di negeri seperti Indonesia yang mencoba melakoni sistem demokrasi sebagai satu sistem yang masih dianggap baik dari yang baik, cendrung mengalami distorsi nilai atau karena kita “gagal paham”.

sebab apa yang kita pahami dalam konsep berdemokrasi kita tak menemukan dalam aksi demokrasi atau tindakan berpolitik kita.

Ahok yang hidup dalam bayang-bayang Megawati Soekarnoputeri, Anies Basewedan (secara tidak sadar) terperangkap dalam bayang-bayang Prabowo, sementara Agus Harimurti Yudoyono (secara terpaksa) menenteng dalam bayang-bayang SBY.

Kesemuanya ini bisa melahirkan “kekuasaan dalam bayang-bayang”, yang bagi saya menyebutnya dengan “Penguasa tanpa Kekuasaan”. Dan kalau ini terjadi maka bangsa ini sudah teramat jauh tertinggal dalam berdemokrasi.

Yah, inilah yang disebut “wabah penyakit” despotisme politik, yang cendrung penguasa menjadi subordinan dari kekuasaan. Padahal Indonesia adalah bangsa yang lahir dari “rahim” perjuangan yang panjang, sehingga cita-cita kemerdekaan paling tidak menjadi kerangka dasar pencapaian tujuan bernegara yang hakiki. Insya Allah.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa