KAMPAK ; Usut Tuntas Korupsi Kadispenda Medan Yang sekarang Walikota Medan, ‘Dzulmi Eldin’

IMG-20160728-WA0041

Klikaktifis.com – Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 (hasil amandemen) dan oleh sebab itu segala sesuatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Tegaknya hukum tanpa adanya diskriminasi, juga berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi tanpa ada pengecualian.

IMG-20160728-WA0040

Kemajuan suatu Negara ditentukan dari penegakan hukum dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, akan tetapi hari ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumatera Utara terkhusus masyarakat Kota Medan ramai mebicarakan perilaku Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Baik melalui media massa, televisi, dan media cetak, yang kebanyakan pelakunya adalah para pejabat yang dipercayai masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Demikian di sampaikan F.F. Sinaga Ketua Umum DPP LSM Kampak (Komunitas Swadaya Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi) Merah Putih Sumut saat di temui di tengah aksi demonstrasi di Kadispenda Medan, Kamis (28/7/2016)

Menurut Sinaga, pejabat di Sumatra Utata (Sumut) malah merugikan Negara terbukti yang lalu mantan Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho, ST) di tangkap KPK.

IMG-20160728-WA0038

Dan masih banyak lagi persoalan penegakan hukum menjadi tugas penting penegak hukum untuk mencari antek-antek korupsi yang ada di Kota Medan ini. Sebuah kewajiban dan menjadi PR bagi seluruh masyarakat Kota Medan terkhusus penegak hukum yang hari ini masih dipercai masyarakat, sejatinya terus  melakukan upaya semaksimal mungkin sehingga terciptanya Kota Medan bersih dari KKN, ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait bangunan Podomoro City Deli yang berada dijalan Putri Hijau dimana bangunan berdiri megah tersebut mengisak tanya bagi masyarakat kota Medan, dimana bangunan tersebut mempunyai persoalan yang sama dengan kasus suap podomoro land Jakarta, tegasnya.

“Kami menduga kuat dalam proses pembangunan Podomoro City Deli Medan telah terjadi hal yang serupa. Dan yang lebih parahnya lagi proses pembangunan nya telah mengganggu arus lalu lintas dengan banyak nya debu, macet, dan pencemaran sungai deli”, tandasnya.

Oleh karena itu sambung Sinaga kami DPP LSM KAMPAK Merah Putih Sumut menyatakan sikap sebagai berikut.

Pertama, usut tuntas dugaan korupsi Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan yang sekarang menjabat sebagai Walikota Medan (Dzulmi Eldin) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan dan rehab komputerisasi Pemko Medan senilai Rp. 14 Miliyar Tahun Anggaran (TA) 2006 Di dispenda Kota Medan

Kedua, meminta kepada Kejati Sumut untuk menuntaskan dugaan korupsi Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2006 senilai Rp. 2,8 Miliyar yang kasus ini diduga kuat telah dipeti-eskan.

Ketiga, Usut tuntas dugaan suap pemberian ijin Podomoro City Deli Medan, BLH, TRTB, dan DPRD Kota Medan  diduga syarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Keempat, Periksa Segera Kadis TRTB Kota Medan Kami Duga kuat Banyak memberikan ijin Bangunan Tidak sesuai Standat Perda Kota Medan tentang IMB.

Kelima, Meminta kepada DPRD Kota Medan agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana tertuang pada UU No 27 Tahun 2009 pasal 343  yaitu  Legilasi, anggaran, dan pengawasan.

“Hari ini kami menilai DPRD Kota Medan lemah dan tidak sigap terhadap persolan yang ada di Kota Medan terkhusus dalam pengawasan penegakan hukum”, pungkasnya.

 

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa