KAMPAK : Segera Tuntaskan Kasus Sumber Waras, Reklamasi, Pelindo II, BLBI, Century

IMG-20170801-WA0001Klikaktifis.com – Semenjak kelahirannya, KPK sudah distigmakan sebagai lembaga yang suci sehingga dianggap tidak akan berbuat kesalahan.

Setiap kritik yang dilontarkan kepada KPK selalu disimpulkan sebagai upaya serangan balik dari para koruptor.

Padahal KPK adalah lembaga negara yang dalam operasionalnya menggunakan uang rakyat, sehingga wajar jika publik ingin berkonstribusi dalam perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya dengan selalu mengkritik kinerja KPK.

“Karena bila diamati sejak kelahiran KPK, ada yang salah dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia” ujar Yonpi Saputra Koordinator Lapangan KAMPAK (Komite Aksi Masyarakat Penegak Akuntabilitas KPK) saat di temui awak media di depan gedung KPK Jakarta, Senin (31/07).

Menurut Yonpi, buktinya bila dicermati, banyak kasus-kasus besar yang tidak mendapatkan perhatian serius dari KPK misalnya kasus BLBI (Rp. 144,5 triliun), Kasus Century (Rp. 7,4 triliun), Kasus Sumber Waras (Rp. 191 milyar).

Kasus Pelindo II (Rp. 4,08 triliun), dan Reklamasi Teluk Jakarta (Rp. 661,3 triliun). Memang tidak dipungkiri ada beberapa kasus besar yang ditangani oleh KPK namun jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya kasus kelas “teri” yang saat ini sedang ditangani oleh KPK melalui strategi Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Seperti OTT Bengkulu Rp. 10 juta, OTT BPK dan Kemendes Rp. 40 juta dan OTT Irman Gusman Rp. 100 juta. Semestinya KPK bergerak berlandaskan pada Audit Investigatif BPK, sehingga bisa membongkar kasus big fish, tidak seperti sekarang yang lebih mengandalkan OTT kasus receh hanya demi mengejar popularitas di media saja, ungkap Yonpi.

Dari segi anggaran tambahnya, tiap tahun KPK menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1 triliun. Angka lebih besar bila dibandingkan dengan asset recovery yang disetorkan oleh KPK hanya Rp. 700 milyar.

Sebagai lembaga Ad hok yang sudah berusia 15 tahun KPK gagal fokus sehingga effect Deterence (Pencegahan) tifak tercapai salah satunya tidak ada Shock Theraphy terhadap kasus jumbo korupsi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka kami dari Koalisi Masyarakat Penegak Akuntabiltas KPK (KAMPAK) kepada KPK

Pertama kata Yonpi, tidak tebang pilih dalam menindak kasus korupsi dan segera mengusut kasus-kasus yang dipeti-eskan oleh KPK seperti kasus RS Sumber Waras, BLBI, Century, Reklamasi Teluk Jakarta, dll.

Kedua, Membuka diri terhadap kritik publik termasuk akomodatif terhadap Pansus DPR karena DPR adalah wakil rakyat yang memiliki hak pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang telah menggunakan uang rakyat. Demikian Yonpi.

Seperti di ketahui siang tadi ratusan masa KAMPAK terdiri dari Humanika, Jamhi, Jadewa, ProDEM, KPK Wacht, Jalmud, HMI Jakarta Raya, IMM Progesif, SUN Institute mendatangi KPK memyampaikan tuntutannya.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa