Jokowi Mestinya Berikan Pengampunan Pada Perusahaan Yang terbukti Serap Tenaga Kerja

IMG-20160725-WA0090
Foto : ilustrasi/net

Klikaktifis.com – Tahukah anda berapa besar nilai pengampunan pajak yang ditargetkan oleh pemerintahan Jokowi ? tidak main main nilainya berkisar antara Rp. 4000 sampai dengan Rp. 8000 triliun.

Angka ini berasal dari perhitungan target penerimaan tax amnesty sebesar Rp. 165 triliun yang harus masuk dalam Anggaran pendapatan dan Bealnja Negara. Dana yang masuk dalam APBN tersebut merupakan hasil dari denda antara 2% – dengan 5 % dari nilai tax amnesty.

“Ini adalah angka yang besar dan merupakan angka pengampunan pajak yang terbesar yang pernah terjadi dunia. Nilai pengamunan pajak tersebut mencapai 10 kali nilai penerimaan pajak negara ini setahun”, ujar Salamuddin Daeng, peneliti ekonomi politik Universitas Bung Karno (UBK) dalam keterangannya beberapa saat lalu, Senin (25/7)

Daeng mempertanyakan, dari mana saja sumber dana tersebut, menkeu menyatakan amnesty pajak tidak memperdulikan asal-usul dana, tidak memperdulikan halal haramnya dana, yang penting bayar pajak maka dananya akan menjadi legal dan akan diampuni, yang penting membayar denda.

Dengan demikian maka untuk pertama kali dalam sejarah uang haram boleh masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Padahal uang itu nanti yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan, membiayai kesehatan, pembangunan pertanian, pertahanan, keamanan, keamanan. Dengan demikian maka resmilah negara kita menjadi negaranya para setan ‘state of evil’, ungkapnya.

Menurut dia, pertanyaan yang cukup mendasar lainnya adalah jika orang jahat boleh mendapat pengampunan pajak, lalu bagaimana dengan orang baik, warganegara yang selama ini setia membayar pajak.

Siapa mereka ? Buruh upah murah, TNI/Polri golongan rendah, usaha kecil menengah (UKM) dan masyarakat pembayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), masyarakat pembayar pajak kendaraan bermotor, pajak konsumsi beras, BBM, dan konsumsi lainnya.

Selain itu perusahaan lainnya yang setia membayar pajak seperti BUMN, perusahaan tembakau, dll. Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan?

“Jika orang jahat yang mendapatkan pengampunan pajak, maka sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah berbuat tidak adil. Pemerintahan ini melanggar Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.  Risikonya, uang hasil kejahatan akan mesuk kedalam darah daging dan pikiran anak bangsa”, terangnya.

Daeng menambahkan, mestinya pemerintahan Jokowi tidak memberikan pengampunan kepada para bandar narkoba, pebisnis prostitusi, para penyeludup, orang orang yang melakukan manipulasi pajak dan transfer pricing.

Jokowi mestinya memberikan  pengampunan kepada perusahaan perusahaan yang terbukti memberikan sumbangan besar kepada pembangunan industri nasional, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan besar kepada ekonomi masyarakat.

Hanya dengan cara mengampuni pajak orang baik pemerintah Jokowi dapat berbuat adil. Selain itu memberikan pengampunan pajak kepada orang baik merupakan reward atau balas jasa buat mereka yang selama ini berbakti kepada pembangunan negara. Demikian Daeng.****

 

 

 

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa