Jokowi Masuk Dalam Jebakan Ahok

IMG-20160722-WA0031
Foto : ilustrasi/net

Catatan Jumat Pagi:

 

Oleh: Muslim Arbi,

Koordinator GALAK, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Jokowi masuk dalam Jebakan Ahok, setidaknya itu yang tertangkap dalam makna Instruksi yang di Keluar kan oleh Jokowi di Istana di depan Jaksa dan Polisi.

Jokowi meminta aparat Hukum supaya jangan menindaknya Kepala Daerah dalam Kebijakan yang di ambil saat memimpin Daerah. Padahal Publik Mencurigai Pengembang Bermain di belakang Kepala Daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan Pengembang dapat menyetir Kepala Daerah, maupun Presiden.

Sepertinya, jika itu yang di maksudkan oleh Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, maka Jokowi se olah memberi Payung Hukum untuk berbuat apa saja. Karena Jaksa dan Polisi tidak boleh menindak.

Ini sangat berbahaya bagi Negara dan Pemerintahan Daerah jika, dikemudian hari di temukan Kebijakan yang di ambil oleh Kepala Daerah yang melanggar Hukum, Aturan, Undangan Undangan bahkan merugikan Negara.

Sebagai misal, Kasus Sumber Waras dan Kasus Reklamasi Teluk Jakarta yang di lakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Cahaya, Ahok, terkait dengan Audit Investigasi BPK sudah di temukan Unsur Kerugian Negara dan Mengandung Tindakan Korupsi, tetap Ahok masih melenggang bebas ke mana-mana.

Juga terkait dengan Izin Reklamasi yang di keluarkan oleh Mantan Bupati Belitung Timur itu, sudah jelas memperlihatkan Pelanggaran sehingga oleh Menko Maratim dan Sumber Daya serta 3 Kementrian sudah putuskan untuk memberhentikan Reklamasi Pulau G dan Publik serta Pakar Mendesak untuk Pulau Lainnya, toh mendapat perlawanan oleh Gubernur DKI dengan menulis surat ke Presiden.

Dalam konteks ini, se olah Ahok merasa di back up full oleh Jokowi. Karena Ahok juga berteriak, bahwa Jokowi jadi Presiden karena di Dukung Pengembang, bahkan Podomoro sudah setor Rp 2 Triliun, kata Ahok lagi.

Maka ketika di Istana Presiden Jokowi meminta Jaksa dan Polisi agar jangan mempidanakan Kebijakan Gubernur dapat di tafsir kan oleh Publik sebagai bentuk Pasang Badan terhadap Gubernur DKI karena nama Ahok paling banyak disebut di pemberitaan tersangkut sejumlah Kasus di Banding nama Kepala Daerah yang lain.

Sehingga tidak salah di asumsikan bahwa Jokowi sedang menjalankan Peran sebagai Advokat atas Ahok dengan menggunakan Instrumen sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Secara kasat mata Tindakan Presiden Jokowi dalam kontek ini dianggap masuk dalam Jebakan Ahok. Dan Publik anggap hal itu terjadi karena Ahok memegang kartu Truf Jokowi yang sewaktu waktu bisa di buka kalau Ahok sudah terdesak.

Sekarang, timbul pertanyaan, apakah Negara dalam keadaan seperti ini yang di kehendaki dalam Iklim Demokrasi setelah Reformasi? Seorang Gubernur bisa menyandera dan menjebak Seorang Presiden untuk Kepentingan dan Ambisi Politik dan Kekuasaan nya?

Semuanya terpulang kepada Publik untuk mencermati dan mencerna untuk memberikan Opsi dan Langkah apa yang di suarakan untuk mengawal Pemerintahan Pusat dan Daerah yang berjargon Demi Demokrasi ini.

Kota Majapahit, 22 Juli 2016

One Comment - Write a Comment

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa