JMNU : Sebaiknya Jenderal Tito Tak Usah Di Dorong Ke Politik Praktis

Klikaktifis.com – Wacana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden RI di tahun 2019 menghangat paska di tetapkannya UU tentang pemilihan Presiden oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden muncul ke permukaaan seperti antara lain nama patahana Presiden Jokowi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian (MTK).

Bahkan berdasarkan undangan media yang di terima redaksi yang viral via whatsapp ada LSM kepemudaan yang berencana mendeklarasikan Jenderal MTK sebagai Wakil Presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal ini saat di hubungi redaksi Minggu malam (30/07), Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdhatul Ulama (JMNU) M. Adnan mengatakan, sebaiknya pejabat aktif di bawah Presiden seperti panglima TNI dan Kapolri tidak usah diganggu dan di dorong-dorong untuk terjun ke politik praktis di tahun 2019.

“Biarkan pejabat pimpinan aparat keamanan ini fokus pada tugas-tugasnya mengelola keamanan negara yang jadi bidang tugasnya karena bila di dorong terus maka dikhawatirkan akan timbul suasana pemerintahan yang tidak kondusif karena terkesan bawahan presiden terlibat politik praktis kekuasaan”, tegas Adnan.

Adnan menambahkan, hal ini pernah dialami mantan Presiden SBY dulu di kabinet Ibu Megawati yang berlanjut hingga sekarang suasananya belum juga membaik hingga sekarang.

“Jadi gerakan-gerakan kontraproduktif yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di pemerintahan dan publik sebaiknya segera di hentikan. Biarkan panglima dan Kapolri fokus pada tugas-tugasnya. Jangan di ganggu dan di dorong-dorong untuk urusan politik kekuasaan yang penuh permainan politik tingkat tinggi. Tidak baik bagi bangsa ini”, ungkap Adnan.

Saat di tanya redaksi apa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng isu pencalonan MTK ini.

Kata Adnan, “ya bisa saja begitu (ada yang bermain) dengan tujuan dan kepentingan tertentu karena isu politik yang di lempar ke publik pasti sudah di desain. Tapi kita sarankan sebaiknya jangan di teruskan di tengah situasi politik yang sedang hangat ini”, pungkasnya.(NA)

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa