Jalanan Macet, APSI Lampung Somasi Wali Kota Bandar Lampung

IMG-20160726-WA0021
Foto : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I, Pj. Dir. Eksekutif Pusat Mediasi & Bantuan Hukum (Pusmedbakum) DPW APSI Lampung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikaktifis.com – Kami Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syari’ah Provinsi Lampung (PUSMEDBAKUM APSI), telah melayangkan somasi kepada Bapak Wali Kota Bandar Lampung tertanggal 15 Juli 2016 lalu.

Kemudian kami tembuskan kepada Gubernur Provinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, dan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.

Perihal yang kami sampaikan adalah terkait kebijakan yang justru membuat banyak kalangan merasa dirugikan dikarenakan yang terjadi bukan malah mengurai kemacetan yang ada dikota tapis berseri ini dan tidak hanya sampai disitu dimana masyarakat yang sudah berpuluh tahun berdagang pun dirugikan.

Sehingga kami melalui laporan langsung dan sebagai elemen yang juga rakyat sipil pun merasa dirugikan oleh kebijakan yang kurang tepat. Adapun poin-poin somasi yang kami layangkan sebagai berikut.

Bahwa kami adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan bekerja di Kota Bandar Lampung, yang selama ini menggunakan seluruh ruas jalan di Bandar Lampung sebagai fasilitas umum yang seharusnya berhak atas rasa nyaman dengan lancarnya perjalanan saat melalui ruas jalanan di Bandar Lampung.

Bahwa rasa nyaman itu terganggu dengan kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Kartini menuju Jalan Teuku Umar dan Jalan Kotaraja di Kota Bandar Lampung,hal ini sangat berdampak dengan kenyamanan kami sebagai pengguna jalan.

Bahwa makin bertambahnya jumlah kendaraan di Bandar Lampung saat ini tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan yang memadai malahan penerapan jalur baru justru menimbulkan kemacetan yang terjadi hampir setiap waktu.

Bahwa kemacetan di Jalan Kartini menuju Jalan Teuku Umar dan Jalan Raden Intan tidak hanya mengganggu kesehatan fisik dan psikis kami, tetapi juga menimbulkan pemborosan terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan.

Bahwa rekayasa arus lalu lintas Jalan Teuku Umar, Jalan Kartini, Jalan Pangkal Pinang dan Jalan Raden Intan selain menimbulkan kemacetan juga berdampak signifikan dengan penurunan penghasilan pedagang dan angkutan umum.

Bahwa TERSOMASI sebagai penyelenggara Negara dalam menjalanakan pemerintahannya harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan pada pemerintah untuk menjamin hak-hak warga Negara termasuk untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Namun sebagai penyelenggara Tersomasi yang memiliki otoritas penuh tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di ruas Jalan Kartini menuju Jalan Teuku Umar dan Jalan Raden Intan.

Bahwa TERSOMASI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak asasi kami sebagai warga Negara yang menggunakan fasilitas umum berupa ruas jalanan di Bandar Lampung.

Bahwa TERSOMASI telah melanggar ketentuan Undang-Undang yakni :

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”;

Pasal 35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Bahwa dengan demikian, menjadi patut apabila TERSOMASI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 ,yang berbunyi

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

JO Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas kami Memperingatkan (SOMASI) kepada Walikota Bandar Lampung Bpk. HERMAN HN untuk segera,

Menata ulang kembali ruas jalan di Jalan Kartini menuju Jalan Teuku Umar dan Jalan Raden Intan agar tidak ada lagi terjadi kemacetan

Segera mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di Jalan Kartini menuju Jalan Teuku Umar dan Jalan Raden Intan agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pengguna jalan, pedagang, dan pihak lain yang merasa dirugikan akibat kondisi tersebut.

Bahwa apabila tidak melaksanakan tuntutan kami sebagaimana telah diuraikan diatas dalam jangka waktu 3×24 jam, maka kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan gugatan warga negara (citizen lawsuit).

Bahwa somasi tersebut belum mendapat respon positif maka kami berencana akan melakukan somasi kembali dan pada akhirnya kami berharap kepada masyarakat kota Bandar lampung dapat bersama-sama berjuang untuk kepentingan kita semua.

Hormat Kami

Pusat Mediasi & Bantuan Hukum (Pusmedbakum) DPW APSI Lampung

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Resi Saputra, S.H.

Tomi Agustian, S.H.I., M.H.

Muhamad Alqindi, S.H.

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa